Kamis, Juli 9, 2026
spot_img

Realisasi Belanja APBD Jabar Tertinggi di Indonesia

KOTA BANDUNG – Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi di Indonesia, mencapai 66,29 persen per 17 Oktober 2025.

Adapun, realisasi pendapat daerah per 17 Oktober 2025 berada di angka 73,34 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengatakan, tingginya penyerapan APBD menjadi bukti bahwa anggaran tidak diendapkan, tetapi diputarkan untuk membiayai pembangunan.

Menurut Herman, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jabar agar masyarakat sejahtera.

Berita Lainnya  Kejari Subang Naikan Status Penyidikan Terkait Dugaan Gratifikasi yang Libatkan Sejumlah OPD

Ada empat cara meningkatkan LPE, salah satunya dengan secepatnya menyerap APBD seperti yang dilakukan Pemdaprov Jabar.

“Ini bukti kami bersungguh-sungguh mendorong kesejahteraan masyarakat supaya anggarannya tidak diendapkan, tetapi diputarkan untuk membiayai program pembangunan,” ujar Herman melalui akun Instagram hermansuryatman, Sabtu (25/10/2025).

Selain cepat menyerap APBD, cara kedua untuk meningkatkan LPE yaitu dengan mendorong investasi. Nilai investasi Jabar pada kuartal III 2025 tembus Rp 77,1 triliun.

Berita Lainnya  Khawatir Ganggu Nilai Pluralisme, Tokoh Masyarakat ini Tak Setuju Jika Nama Jawa Barat Diganti dengan Tatar Sunda

“Kalau dari Januari-September 2025 sudah menembus angka Rp218,2 triliun. Paling tinggi di Indonesia,” ujarnya.

Sementara cara ketiga untuk meningkatkan LPE yaitu dengan mengupayakan agar tingkat konsumsi masyarakat naik. Hal itu diciptakan dengan cara mengendalikan inflasi.

“Inflasi Jabar 2,19 persen yang artinya terkendali. Inflasi terkendali, Insya Allah harga-harga terjangkau sehingga daya beli masyarakat terjaga. Ujungnya tingkat konsumsi masyarakat besar,” kata Herman.

Adapun, cara keempat yang mempengaruhi LPE yakni ekspor impor. Dikatakan Herman, nilai ekspor dari Jabar ke berbagai negara mancanegara mencapai USD 18 miliar pada triwulan II 2025.

Berita Lainnya  Digembleng Ala Militer, 2 Peserta SPPI Kopdes dan Kampung Nelayan Meninggal

“Impor hanya USD 6 miliar sehingga surplus USD 12 miliar. Ini bukti bahwa Pemdaprov Jabar serius dalam melakukan pembangunan,” pungkas Herman.***

Sumber : jabarprov.go.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Khawatir Ganggu Nilai Pluralisme, Tokoh Masyarakat ini Tak Setuju Jika Nama Jawa Barat Diganti dengan Tatar Sunda

KARAWANG - H. Toto Suripto, tokoh masyarakat Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengaku tidak setuju jika nama Provinsi Jawa Barat dirubah menjadi Tatar Sunda. Dikatakan Toto,...

Soal Usulan Pergantian Nama Jawa Barat, Seluruh Fraksi DPRD Jabar Beri ‘Lampu Hijau’

BANDUNG - Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Tatar Sunda memasuki babak baru setelah seluruh fraksi di DPRD resmi memberikan lampu hijau...

Dugaan Pungli Pasar Bantargebang, Kejari Kota Bekasi Segera Periksa Kepala Disdagperin

KOTA BEKASI – Penyidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pengadaan dan pengelolaan fasilitas Pasar Bantargebang terus terus berjalan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi kini...

Dulu Puji-puji dan Berlindung di Ketiak Dedi Mulyadi, Sekarang Lurah Jujun Serang Balik

KARAWANG - Siapa yang tidak tahu kedekatan antara Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) dengan Lurah Jujun atau Kades Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur,...

Dedi Mulyadi Beri Sanksi Om Zein, Renovasi 10 Rumah Janda Pakai Uang Pribadi dan Sekolahkan Anaknya

BANDUNG - Sambil menunggu sanksi yang akan diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) juga memanggil Bupati Purwakarta, Saepul...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan