SUBANG – Demi menyelamatkan target pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Subang, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi rela pulang-pergi ke Jakarta.
Langkah itu dilakukan untuk memperjuangkan agar dana Transfer ke Daerah (TKD) dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat bisa dikembalikan sebagian ke daerah.
Reynaldy mengakui, program prioritas Pemkab Subang di bidang infrastruktur jalan terancam terdampak akibat adanya pengurangan TKD. Padahal, anggaran awal yang disiapkan untuk sektor tersebut mencapai Rp400 miliar.
“Jujur, tadinya target tahun depan itu untuk infrastruktur saya itu Rp400 miliar. Tapi dengan adanya seperti ini, kemungkinan ada pengurangan sekitar Rp50 miliar bahkan sampai Rp150 miliar,” ujar Bupati Reynaldy.
Karena itu, ia terus berupaya melobi pemerintah pusat agar dana yang dikurangi bisa dikembalikan, minimal separuhnya, untuk menopang program pembangunan jalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
“Saya masih berjuang bolak-balik ke Jakarta bagaimana caranya setidaknya bisa dikembalikan lah dana bagi hasil kita, TKD kita itu bisa dikembalikan setengahnya saja untuk infrastruktur jalan,” katanya.
Bupati mengungkapkan, dari total kebutuhan anggaran sekitar Rp360 miliar untuk pembangunan jalan, kini Pemkab hanya mampu memaksimalkan sekitar Rp250 miliar. Padahal, target awal berada di kisaran Rp350–400 miliar.
“Bingung juga mau memangkasnya di mana lagi, karena Rp1,2 triliun dari APBD kita itu sudah terserap untuk belanja pegawai dan gaji. Itu sudah tidak bisa diganggu gugat,” jelasnya.
Reynaldy menambahkan, ruang fiskal Pemkab Subang yang benar-benar bisa digunakan secara fleksibel hanya berada di kisaran Rp400–500 miliar, sedangkan sisanya sudah memiliki peruntukan pasti seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan belanja wajib lainnya.
“Kami pemerintah daerah hanya punya anggaran sekitar Rp400–500 miliar yang bisa diatur untuk pembangunan. Selebihnya sudah anggaran pasti semua: gaji pegawai, ADD, dana transfer ke desa, dan lainnya,” paparnya.
Ia berharap, ke depan ada kebijakan baru dari pemerintah pusat agar daerah memiliki ruang fiskal yang lebih longgar dalam membiayai kebutuhan infrastruktur dasar.
“Maka dari itu saya mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan bisa ada perbaikan ke depan,” tutupnya.***
Sumber : TintaHijau.com
