Rabu, Agustus 19, 2026
spot_img

Warga Gak Bisa Kredit Rumah Subsidi Gegara Nunggak Paylater, Menteri Ara Usulkan Pemutihan

KARAWANG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menerima banyak keluhan dari masyarakat yang gagal membeli rumah subsidi karena tercatat memiliki tunggakan paylater di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Padahal, tunggakan paylater tersebut nilainya di bawah Rp 1 juta.

Hal itu disampaikan warga saat sesi tanya jawab dalam kegiatan sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) Kementerian PKP di Aula Husni Hamid, Komplek Kantor Bupati Karawang, Senin (27/10/2025).

Maruarar mengatakan, pihaknya telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar dilakukan pemutihan bagi masyarakat dengan tunggakan paylater kecil.

Berita Lainnya  Di Hadapan Kepala BGN, Korban Keracunan ini Menangis dan Ngaku Trauma 'Ogah' Makan MBG Lagi

“Saya dapat banyak masukan dari masyarakat yang kena SLIK karena pinjol paylater dan sebagainya sehingga tidak bisa pinjam. Saya sudah usulkan kepada Pak Menteri Keuangan untuk diputihkan,” kata Maruarar.

Menurut dia, banyak warga yang tidak bisa mengajukan kredit rumah karena tunggakan kecil, bahkan hanya ratusan ribu rupiah.

“Untuk nilai tertentu kalau bisa diputihkan supaya rakyat tetap bisa mengajukan. Saya sudah sampaikan kepada Menteri Keuangan seperti itu,” ujarnya.

Maruarar minta tindak lanjut Maruarar menyebut telah meminta data dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Berita Lainnya  Warga dan Siswa di Papua Diduga Keracunan Setelah Konsumsi MBG

Ia berharap langkah itu bisa membuka akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap program rumah subsidi.

“Karena kasihan rakyat kita, rakyat kecil. Karena pinjol dan sebagainya banyak yang tidak bisa mendapatkan program negara,” ucapnya.

Momentum sesi tanya jawab Menteri Ara dengan warga yang mengeluh gak bisa kredit rumah subsidi karena masalah tunggakan paylater. (Foto : Prokompimkab Karawang)

Bupati Karawang Aep Saepuloh mengatakan, Pemerintah Kabupaten Karawang mendukung penuh program Kredit Program Perumahan (KPP) yang digulirkan Kementerian PKP.

“Pemkab Karawang terus mendorong masyarakat agar bisa memanfaatkan program Kementerian PKP tersebut,” ujar Aep.

Berita Lainnya  269 Siswa di Karo Keracunan MBG, Mulut Gatal hingga Sesak

Melalui kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan Penguatan Ekosistem yang dihadiri Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi ini, Kabupaten Karawang kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Kali ini, Karawang menempati peringkat ketiga tertinggi penyerapan rumah subsidi di Indonesia, setelah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor.

Capaian ini mendapat apresiasi langsung dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait.***

Sumber: https://bandung.kompas.com/read/2025/10/27/211911478/banyak-warga-gagal-kpr-subsidi-akibat-tunggakan-paylater-di-bawah-rp-1-juta.

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Jika Tidak Ditutup, Habib Bahar Ancam Bakar Pabrik Miras di Bogor

BOGOR - Ratusan massa yang terdiri dari organisasi masyarakat (ormas), ulama, warga, dan santri menggelar aksi demonstrasi di depan PT Intitirta Sarimakmur di Desa...

Kepala Inspektorat Banda Aceh Ditangkap Bareng Pasangan Sejenis

BANDA ACEH - Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh, FD (52) ditangkap polisi syariah bersama pasangan sejenis di kantornya. FD sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasatpol PP-Wilayatul...

Tak Tembus Bundaran HI, Mahasiswa UI Ancam Bakal Demo Lagi Akhir Agustus

JAKARTA - Rencana massa mahasiswa menggelar aksi di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (18/8/2026), berakhir tanpa mencapai titik tujuan. Setelah tertahan barikade kepolisian di depan...

Praperadilan Febrie Ardiansyah Minta Hakim Batalkan Status Tersangka dan Kembalikan Barang Sitaan

JAKARTA - Eks Jampidsus Febrie Ardiansyah melalui kuasa hukumnya, Muhammad Farizi, meminta Hakim Tunggal Richard Edwin mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukannya. Dalam permohonan yang...

Karnaval Agustusan di Cicalengka Berujung Ricuh dan Adu Jotos

BANDUNG - Karnaval perayaan HUT ke-81 RI di Jalan Raya Cicalengka, Kabupaten Bandung, pada Senin (17/8/2026) berujung ricuh akibat sekelompok orang yang diduga mabuk...

Hukum

Kepala Inspektorat Banda Aceh Ditangkap Bareng Pasangan Sejenis

BANDA ACEH - Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh, FD (52) ditangkap polisi syariah bersama pasangan sejenis di kantornya. FD sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasatpol PP-Wilayatul...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan