Jumat, Oktober 9, 2026
Google search engine

Pemerintah akan Evaluasi Menu dan Distribusi Makan Bergizi Gratis

TANGGERANG – Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati menyampaikan, jika pemerintah akan mengevaluadi pogram makan bergizi gratis (MBG) berdasarkan masukan dari berbagai pihak.

Soal menu MBG, Aditia menjelaskan bahwa semua itu referensinya berdasarkan angka kecukupan gizi (AKG) selama sepekan MBG berjalan.

“Jadi bagaimana AKG atau angka kecukupan gizi itu terpenuhi dengan komposisi dari nutrisi yang seimbang, itu yang paling utama,” katanya, setelah meninjau makan bergizi gratis di SDN Lengkong Gudang, Tangerang Selatan, Senin (13/1/2025).

Berita Lainnya  Temukan Ribuan Lahan Sawah di Bekasi Kekeringan, Menteri PU Ancam Copot Pejabat yang Beri Laporan Palsu

Dijelaskannya, Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menetapkan angka kecukupan gizi dan komposisi menu-menu. Dan menu makan bergizi gratis juga disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Jadi ini yang kami sampaikan bahwa soal menu memang akan bervariasi ya, dan ini akan tergantung juga dari kondisi daerah masing-masing,” jelasnya.

Masukan kedua untuk makan bergizi gratis adalah teknis distribusi. Dia mengatakan pemerintah bakal melakukan evaluasi jam distribusi makanan.

“Ini sudah kami evaluasi, distribusi ini sebenarnya menyesuaikan waktu jam belajar-mengajar ya, dari setiap sekolah yang memang itu akan menjadi sangat bervariasi,” kata dia.

Berita Lainnya  Nusron Wahid Dikejar dan Dicecar Pertanyaan oleh Wartawan : "Ini Saya Mau Pulang"

Dia mengatakan ada sekolah yang jam belajarnya pagi sampai siang ataupun siang sampai sore. Dia mengatakan pemerintah bakal melakukan penyesuaian jam distribusinya.

“Ada sekolah yang masuk pagi sampai siang, ada sekolah kelas siang, dari siang sampai sore. Tentu akan disesuaikan, dan itu tidak mengganggu jam pelajaran sekolah,” ujarnya.

Adita mengatakan, pemerintah juga mendapat masukan soal pemberdayaan masyarakat sekitar sekolah atau UMKM.

Dia mengatakan makan bergizi gratis berpotensi menggulirkan ekonomi suatu daerah. Saat ini, baru ada 190 dapur untuk menyuplai makanan dan bakal terus bertambah.

Berita Lainnya  Wapres Gibran : "Kalau Saya Gak Lulus SMA, Gak Mungkin Saya Bisa Kuliah"

“Ini juga ada hal-hal yang tentu harus kami sempurnakan lagi, dan semua itu sudah dibahas ya, bersama BGN tentunya sebagai penanggung jawab utama, bersama juga tentu kementerian dan lembaga yang terkait,” ucapnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Rumah di Kompleks TNI Cijantung Digerebek Polisi, 11 Operator Judi Online Diamankan

Aparat menggerebek kepolisian menggerebek sebuah rumah di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, yang diduga dijadikan markas operator judi online pada Minggu,...

Dikonfirmasi Persoalan Sewa Alat Berat, Kadis DLH Bekasi Lecehkan Wartawan : “Kau Jelek, Bau Sekali Badanmu”

BEKASI - Polemik dugaan perlakuan tidak pantas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, terhadap seorang wartawan terus menuai perhatian kalangan...

Wapres Gibran : “Kalau Saya Gak Lulus SMA, Gak Mungkin Saya Bisa Kuliah”

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa tidak mungkin dirinya bisa melanjutkan kuliah hingga tingkat sarjana (S1) jika tidak lulus sekolah menengah atas (SMA). Pernyataan...

MK Tolak Gugatan Keabsahan Syarat Pendidikan Wapres Gibran

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima. Sidang putusan tersebut dipimpin oleh Ketua MK...

Memilukan! Pembunuhan Sekeluarga di Lampung, Anak Korban Ijab Kabul Pernikahan di Samping Jenazah Kedua Orang Tua dan Adiknya

Seorang anak korban pembunuhan satu keluarga di Kampung Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, melangsungkan prosesi ijab kabul pernikahan di hadapan...

Hukum

MK Tolak Gugatan Keabsahan Syarat Pendidikan Wapres Gibran

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima. Sidang putusan tersebut dipimpin oleh Ketua MK...

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan