BANDUNG – Hingga kini praktik rentenir di desa-desa di Jawa Barat masih berlangsung. Masyarakat Jabar mengenalnya dengan sebutan bank emok.
Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal Alim mengatakan, bank emok di tempatnya berbentuk koperasi simpan pinjam tanpa izin. Bank emok ini menyediakan dana yang cepat, mudah, namun dengan bunga yang tinggi.
“Warga desa rata-rata pinjam ke bank emok untuk kebutuhan konsumtif, bukan produktif,” tutur Indra dalam acara Ekosistem Keuangan Inklusif di Subang, Kamis (18/12/2025).
Saat pinjaman berjalan, di antara mereka selalu ada yang melapor. Setidaknya setiap bulan ia menerima laporan 2-3 korban bank emok ataupun pinjaman online.
Jumlah tersebut sudah menurun dibanding sebelumnya. Hal ini seiring dengan literasi penggunaan uang yang dipayungi peraturan desa.
Peraturan tersebut diturunkan menjadi Keputusan desa. Salah satunya membahas larangan melakukan penagihan di malam hari dan menagih dengan ancaman.
“Kami akan massif lagi untuk meningkatkan literasi warga. Tapi kami juga berhatap OJK lebih tegas, karena tahun 2025 ini OJK punya kewenangan untuk menangani koperasi semacam bank emok,” beber dia.
Penyebab Maraknya Bank Emok
Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman menjelaskan, rendahnya literasi dan keterbatasan akses keuangan formal menjadi celah utama masuknya praktik bank emok.
“Ketika masyarakat tidak memiliki akses ke perbankan atau lembaga keuangan resmi, mereka akan mencari jalan pintas. Di situlah pembiayaan ilegal masuk dan menimbulkan masalah sosial yang lebih besar,” tutur dia.
Untuk itu, melalui EKI, pihaknya berupaya menutup celah tersebut dengan membangun sistem keuangan desa yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
Pendekatan ini dinilai efektif untuk mengalihkan ketergantungan warga dari pinjaman informal menuju layanan keuangan resmi yang diawasi.
Hasil awal pelaksanaan EKI menunjukkan dampak signifikan. Dari 31 desa yang terlibat, dana masyarakat yang berhasil dihimpun melalui perbankan mencapai Rp138,36 miliar. Selain itu, kredit baru sebesar Rp33,42 miliar berhasil disalurkan untuk mendukung usaha produktif warga.
Tercatat 14.500 rekening perbankan telah dimiliki masyarakat, didukung oleh keberadaan 72 Agen Laku Pandai yang memudahkan transaksi keuangan langsung di desa.
Darwisman mengungkapkan, program ini dijalankan secara terstruktur, dimulai dari pemetaan potensi ekonomi desa, karakter masyarakat, tingkat literasi keuangan, hingga kesiapan industri jasa keuangan.
Tahapan selanjutnya meliputi pra-inkubasi, inkubasi melalui edukasi dan pendampingan, serta pasca-inkubasi yang menekankan implementasi nyata.***