Kamis, April 2, 2026
spot_img

KDM akan Libatkan Mahasiswa Awasi Pembangunan Infrastruktur

KOTA BANDUNG –  Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat akan melibatkan mahasiswa jurusan teknik sipil dalam setiap pembangunan infrastruktur di Jabar.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menilai, kurangnya kompetensi konsultan kerap menimbulkan masalah pembangunan infrastruktur di Jabar. Untuk mengatasi masalah tersebut, KDM berencana melibatkan para mahasiswa dalam mengawasi proses pembangunan infrastruktur.

“Jadi saya melihat kemajuan pembangunan selalu masalahnya konsultan-konsultannya tidak ngerti. Saya lihat, konsultan orang-orang yang tidak begitu capable, yang tidak bisa melihat kemajuan pembangunan dan rata-rata sudah tua,” kata KDM -sapaan Dedi Mulyadi- usai membuka acara Jabar Econovation: Akselerasi Ekonomi & Inovasi Jabar Menuju Indonesia Emas 2045” di Aula Barat Gedung Sate, Rabu (19/11/2025).

Berita Lainnya  Viral Guru Ngaji Diamuk Massa karena Selingkuh dengan Istri Orang

Menurut KDM, dengan melibatkan para mahasiswa teknik sipil, pembangunan bisa terawasi dengan baik. Para mahasiswa pun, tak hanya mendapat pengalaman, tetapi juga akan mendapat honor.

“Lumayan kalau anak-anak mahasiswa ada honor pengawasan. Misalnya honor pengawasannya Rp250 ribu sehari, mereka bisa dapat uang saku tambahan untuk kuliah sehingga beban orang tuanya menjadi ringan,” tambah KDM.

Penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terkait pelibatan mahasiswa dalam pengawasan pembangunan infrastruktur akan dilakukan Pemdaprov Jabar pekan depan. Jelang akhir 2025, kata KDM, masih ada pekerjaan infrastruktur dengan nilai kurang lebih sekitar Rp300 miliar.

Berita Lainnya  Dugaan Pencemaran Kali Cigempol, LMP Desak KDM Tindak Tegas PT. Pindo Deli 4

Selain mahasiswa, KDM juga sudah melakukan pembicaraan dan meminta ke sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Tugas matematika para siswa nantinya diarahkan untuk menghitung pekerjaan fisik bangunan.

“Misalnya anak-anak suruh menghitung bangunan yang lagi dibangun di sekolahnya.
Panjang, lebar, berapa jumlah semen yang digunakan, berapa kubik pasir, kemudian juga berapa batang besi panjangnya berapa, diameternya berapa,” paparnya.

Dengan terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur, menurut KDM, pendidikan di SMK bersifat lebih aplikatif.***

Berita Lainnya  2 Bupati Sudah Jadi Tersangka, KPK Ingatkan Kepala Daerah Tidak Minta Jatah THR

Sumber : jabarprov.go.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Jangan Hanya Fokus Dana Desa, Jaksa Agung Minta Jaksa di Daerah Tindak Kasus Korupsi Besar

JAKARTA - Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin meminta jajaran Kejaksaan di daerah berani menangani kasus korupsi berskala besar. Dia meminta pemberantasan korupsi di...

Polda Metro Jaya Tangkap Pengedar Uang Palsu di Bogor

BOGOR - Subdit II Ekbank Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembuatan dan peredaran uang palsu pecahan Rp100 ribu di wilayah Bogor, Jawa Barat....

Suap Ijon Proyek Ade Kunang, KPK Geledah Rumah Ono Surono

BANDUNG - KPK menggeledah rumah politikus PDIP Ono Surono (ONS) di Bandung. Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan penyidikan kasus suap ijon proyek yang menjerat Bupati...

Dugaan Korupsi Pengadaan Meubelair Rp 33 Miliar, Disdik Kota Bekasi Didemo

KOTA BEKASI - Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pemuda Pembebasan Kota Bekasi kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas...

Panic Buying, Warga Purwakarta Mengular Antre Isi BBM

PURWAKARTA - Kepanikan warga terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Purwakarta, Selasa (31/3/2026) malam. Antrean panjang kendaraan roda dua hingga roda...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan