KARAWANG – Target efisiensi anggaran hingga Rp 100 miliar dengan cara melebur atau merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), itulah kebijakan yang sedang dilakukan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh.
Kebijakan ini sempat dipuji oleh Wamendagri Bima Arya beberapa waktu lalu. Tetapi sebagian publik menilai jika langkah yang dilakukan Bupati Aep tersebut terlalu berani dan terlalu beresiko terhadap popularitas kepemimpinannya.
Karena dengan digabungnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar (Disperindagsar) dengan Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perikanan akan digabung dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, maka secara otomatis akan banyak jabatan strategis yang hilang.
Bupati Aep menyadari, jika kebijakan yang dilakukannya ini akan berdampak kepada situasi dilema, yaitu dimana akan banyak pejabat yang membencinya. Tetapi hal tersebut tetap harus ia lakukan untuk menjaga stabilitas anggaran pembangunan akibat dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang nilainya cukup signifikan.
“Saya tahu-lah dampaknya pasti akan banyak pejabat yang membenci saya. Tapi ini harus saya lakukan, agar pembangunan terus berjalan dan dapat dirasakan masyarakat secara langsung,” tutur Bupati Aep, saat berbincang dengan Ketua PERADI Karawang, Asep Agustian SH. MH, Jumat (21/11/2025).
Disampaikan Bupati Aep, strategi efisiensi anggaran juga bukan sekedar pada langkah peleburan dan penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melainkan memangkas beberapa jabatan Kasi sampai tingkat kecamatan.
Oleh karenanya, dua langkah strategis inilah yang menjadi alasan kenapa ia tidak memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk efisiensi anggaran.
“Tetapi saya juga minta mereka (pejabat) komitmen, karena tidak ada pemotongan TPP, maka kinerjanya juga harus ditingkatkan. Tentunya, pelayanan terhadap masyarakat juga harus ditingkatkan,” kata Bupati Aep.
Di kesempatan yang sama, Ketua PERADI Asep Agustian mengaku mendukung penuh langkah kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Bupati Aep. Ia meminta Bupati Aep konsisten dengan idealisme kepemimpinnya, ketimbang terlalu banyak memikirkan sisi popularitas.
“Gak apa-apalah dibenci pejabat, yang penting kan dicintai rakyat ya!. Toh, pada akhirnya nanti masyarakat yang akan menilai sendiri terhadap apa-apa yang dilakukan Pak Bupati demi Karawang Maju,” tuturnya.
Setelah berbincang cukup lama dengan Bupati Aep, praktisi hukum ini berkesimpulan jika memang benar adanya bahwa Bupati Aep merupakan sosok pemimpin yang tidak terlalu memikirkan popularitas.
“Maka ketika ada sebagian orang ‘nyinyir’ khususnya di media sosial yang mempertanyakan kemana Bupati Aep, beliau tidak akan terlalu memikirkannya. Beliau tetap akan fokus kerja-kerja dengan perencanaan pembangunan yang sudah di-mapping-nya,” katanya.
Menurut Askun (sapaan akrab), Bupati Aep juga merupakan sosok pemimpin yang enak dan asyik untuk diajak berdiskusi. Dan Bupati Aep juga bersifat terbuka terhadap siapapun yang ingin berbuat untuk Karawang Maju.
“Tadi saya dengar sendiri kalau beliau juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, karena telah banyak membantu Karawang. Artinya, beliau memang menjaga betul sinergitas pembangunan antara pemerintah pusat, Jawa Barat dan Karawang,” kata Askun.
“Terlepas dari nyinyiran sebagian kecil orang yang tidak suka dengan kepemimpinan beliau, tetapi secara pribadi dan kelembagaan PERADI, saya mendukung penuh kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan Pak Bupati. Sekali lagi saya sampaikan Pak Bupati jangan takut dibenci pejabat. Pokoknya maju terus, mari kita sama-sama berbuat yang terbaik untuk Karawang Maju,” tutup Askun.***