BANDUNG BARAT – Kepala Desa Cilame, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Aas Mohamad Asor menolak keras wacana intervensi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang akan mengambil alih pembangunan jalan desa se-Jawa Barat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Aas menegaskan, rencana tersebut berpotensi melanggar prinsip otonomi desa, terutama menyangkut nilai budaya, hukum, dan kewenangan desa dalam mengelola wilayahnya sendiri.
“Wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu bisa melabrak berbagai aturan. Otonomi desa justru menguatkan peran dan fungsi pemerintah desa dalam mengelola pembangunan, termasuk infrastruktur,” ujar Aas saat ditemui pada Senin, 24 November 2025.
Menurutnya, jika pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai kualitas pembangunan di desa kurang baik, maka solusi bukan mengambil alih, melainkan meningkatkan pendampingan, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Aas menepis asumsi bahwa seluruh desa tidak mampu membangun jalan dengan standar baik. Iapun mencontohkan, Desa Cilame justru memiliki rekam jejak pembangunan infrastruktur yang dinilai memadai.
“Tidak semua desa seperti yang dipersepsikan. Ada banyak desa yang punya kualitas pekerjaan bagus, termasuk Cilame. Memang ada yang cepat rusak, tapi itu dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan jumlah kendaraan,” katanya.
Ia menyatakan, bahwa jalan rusak bukan berarti desa gagal. Namun, dikarenakan perubahan kondisi sosial dan peningkatan mobilitas warga menyebabkan kebutuhan jalan semakin besar dari tahun ke tahun.
Oleh karenanya, Aas juga menyoroti bahwa perhatian Pemprov Jabar terhadap desa seharusnya tidak hanya terpaku pada infrastruktur. Tetapi, kondisi kantor Desa juga perlu diperhatikan.
“Banyak kantor desa yang tidak representatif. Ada yang sempit, berada di tikungan, dan desainnya seperti rumah pribadi. Bagaimana masyarakat mau nyaman? Ini juga perlu dibenahi,” ucapnya.
Selain itu, ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik akan lebih efektif jika Provinsi Jawa Barat fokus pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Desa, termasuk pendampingan, dan pengawasan penggunaan anggaran, bukan mengambil alih semua kewenangan.
Oleh karenanya, Aas berharap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi harus lebih mempercayai pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Tidak perlu menakut-nakuti kepala desa. Masyarakat sekarang semakin kritis. Yang dibutuhkan adalah pengawasan, asistensi, dan pembinaan dari provinsi, bukan pengambilalihan,” tegasnya.
Ia menilai, jika wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ingin memperbaiki kualitas pembangunan. Maka, langkah paling tepat adalah memastikan transfer anggaran yang proporsional dan pendampingan SDM di desa agar pengelolaan pembangunan lebih efektif.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat, Dudi Supriadi, menyatakan pihaknya belum menerima kebijakan resmi dari provinsi. Namun ia berharap pembangunan di desa tetap mendapat dukungan berkelanjutan.
“Kita belum tahu secara resmi seperti apa kebijakan provinsi. Tetapi harapan kami pembangunan desa bisa terus berkembang. Tahun ini saja setiap desa mendapat bantuan sekitar Rp130 juta, dan sebagian besar sekitar Rp98 juta, dialokasikan untuk infrastruktur,” kata Dudi. Kamis 20 November 2025.
Besaran Anggaran Desa di Bandung Barat
Dudi menjelaskan, dana desa di wilayah Bandung Barat cukup bervariasi. Anggaran minimal berada pada kisaran Rp1,8 miliar per desa, sementara yang terbesar mencapai Rp3–4 miliar.
Menurutnya, dana tersebut bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD), serta Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Desa dengan anggaran terbesar saat ini adalah Desa Tanimulya, yang mencapai sekitar Rp4 miliar,” tuturnya. Untuk diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan bahwa seluruh pembangunan jalan desa akan diambil alih Pemprov Jabar. Menurutnya, banyak jalan desa yang cepat rusak sehingga butuh standar kualitas lebih tinggi.
Dedi menyebut kebijakan ini juga terkait upaya penataan desa serta penanganan persoalan kesehatan, termasuk stunting, karena infrastruktur dan kesehatan dianggap saling berkaitan.
“Tahun ini dibangun, tahun depan rusak lagi. Saya tidak mau begitu. Semuanya nanti dibangun provinsi agar kualitasnya baik, menggunakan beton pabrikan,” kata Dedi dalam sebuah kegiatan di Bandung.
Pemprov kini sedang melakukan pendataan kebutuhan desa sebagai dasar penyusunan kebijakan baru dan skema bantuan keuangan yang lebih tepat sasaran.***
Sumber Artikel berjudul “”, selengkapnya dengan link: https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019814664/kepala-desa-cilame-tolak-keras-wacana-dedi-mulyadi-ambil-alih-jalan-desa-melabrak-aturan-otonomi?page=3
