Rabu, April 15, 2026
spot_img

Disnaker Purwakarta Gelar Job Fair, Sediakan 3.030 Peluang Kerja

PURWAKARTA – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Purwakarta kembali menyelenggarakan job fair di pertengahan 2025 ini. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengikis angka pengangguran.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Purwakarta Didi Garnadi mengklaim job fait efektif mengentaskan angka pengangguran.

“Kegiatan di tahun ketiga ini bertema Job Fair Hybrid. Yang membedakan, tahun ini konsepnya dibagi menjadi dua kategori. Yakni, untuk offline dan online,” ujar Didi, Rabu (25/06/2025).

Disnakertrans Kabupaten Purwakarta menggandeng 43 perusahaan, baik yang berada di Purwakarta dan daerah lainnya maupun di luar negeri.

“Untuk job fair tahun ini, tersedia 3.030 peluang kerja, target kita 35 perusahaan tapi yang ikut serta mencapai 43 perusahaan,” katanya.

Didi mengatakan job fair salah satu ikhtiar Pemkab Purwakarta untuk mengurangi tingkat pengangguran. Lebih lanjut, Didi menjelaskan mengenai skema job fair yang bakal digelar.

Disnakertrans menyiapkan 3.500 pendaftar. Teknisnya, dari jumlah pendaftar tersebut akan dibagi menjadi 5 sesi. Dengan begitu, setiap sesi itu untuk melayani 700 pencari kerja.

Berita Lainnya  Bismillah, Bupati Aep Bakal 'Sulap' Gubuk Reot Milik Lansia Jadi Rulahu

“Selain dengan konsep offline, kita juga siapkan yang Online,” ungkap Didi..

Terkait konsep online, lanjutnya, nanti masyarakat yang telah mendaftar akan diarahkan untuk masuk ke Website SIMPI Purwa yang akan dibuka saat pelaksanaan Job Fair nanti. Didi menegaskan tak ada perbedaan antara offline dan online. Ia menjamin semua pendaftar terlayani.

“Kalau offline, berati itu yang memilih datang ke lokasi job fair. Kalau yang online, itu tak perlu datang dan cukup melalui website. Tapi pelayanannya tetap sama,” tambah dia.

Dari jumlah warga yang mendaftar itu nantinya hanya 3.500 orang saja yang akan dilayani secara offline. Sisanya, melalui cara Online.

Sebagai tambahan informasi, Didi menegaskan, kegiatan Job Fair ini sengaja dilakukan jajarannya untuk beberapa hal. Pertama, untuk memutus mata rantai percaloan dan pungutan liar dalam rekrutmen lowongan kerja.

“Dengan job fair, semua terbuka. Para pencari kerja bisa langsung berinteraksi dengan pihak perusahaan. Kalau memang memenuhi syarat, tak menutup kemungkinan bisa langsung diterima,” tambah dia.

Berita Lainnya  Pidato di Depan KDM, Kang Rey : Tidak Boleh  Ada Lagi Jalan Rusak

Dengan begitu, kata dia, kegiatan ini cukup efektif. Di samping untuk mengikis angka pengangguran, juga untuk memutus mata rantai praktik pungli.

“Job fair ini kita hanya memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dengan pemberi kerja atau perusahaan. Untuk selanjutnya silahkan perusahaan punya mekanisme sendiri termasuk tahapan seleksinya,” pungkasnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha menuturkan, angka pengangguran di wilayahnya saat ini sekitar 38 ribu, atau di angka 7,34 persen dari total angkatan kerja. Untuk itu, berbagai upaya masih perlu dilakukan oleh jajarannya guna menekan angka pengangguran tersebut.

“Angka 7,34 persen untuk jumlah pengangguran itu dirasa masih cukup tinggi. Sehingga diperlukan berbagai upaya, sehingga angkanya bisa terus ditekan. Job fair sendiri, kata dia, menjadi langkah yang cukup efektif. Kegiatan job fair, menjadi salah satu upaya kami dari pemeritah daerah untuk memfasilitasi para pencari kerja dalam mendapat pekerjaan,” jelas Sekda.

Berita Lainnya  KDM Minta Samsat Tiru Perbankan, Bayar Pajak Jangan Dibuat Berbelit

Norman menargetkan, di lima tahun ke depan angka pengangguran di Kabupaten Purwakarta bisa ditekan hingga di bawah 5 persen.

Dalam hal ini, pihaknya juga berpesan kepada perusahaan yang ada agar selalu menyampaikan informasi soal lowongan kerja. “Informasi lowongan kerja itu sangat penting. Sehingga kami bisa langsung menyampaikannya ke masyarakat,” pintanya.

Terkait upaya untuk mengikis angka pengangguran, kata Norman, pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat telah menyiapkan berbagai upaya. Yakni, melalui beragam program pelatihan kerja.

Adapun program pelatihan yang disiapkan dinas terkait, itu berbasis kompetensi (PBK). Tujuannya, tak lain untuk mencetak para pencari kerja yang berkualitas.

“Intinya, kami akan terus berkomitmen untuk menekan angka pengangguran ini. Target kami, lima tahun ke depan angkanya bisa di bawah 5 persen,” pungkasnya. (Sumber : Detikcom)

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

KPK Panggil Staf Legal Lippo Cikarang dan Pj Sekda Bekasi

JAKARTA - KPK kembali memanggil staf legal Lippo Cikarang, Ruri (RR), dalam perkara suap ijon proyek Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK). Ruri dipanggil...

Kasak-kusuk ke Kejati Jabar Soal Dugaan Ijon Pokir

KARAWANG - Kabar teranyar mengenai dugaan ijon pokir anggota DPRD Karawang mengerucut kepada informasi beberapa pihak yang sudah 'kasak-kusuk' berkomunikasi dengan penyidik Kejaksaan Tinggi...

Terima Uang Rp 2,94 Miliar, KPK Periksa Henri Lincoln

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henri Lincoln untuk mengonfirmasi penerimaan...

Pemborong Menjerit, Mau Nyari Untung Malah Buntung

KARAWANG - Mayoritas pengguna jasa (pemborong) yang mengerjakan proyek atau pekerjaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang mulai menjerit. Hal ini...

Meski Sudah Jerat 2 Tersangka, Korupsi Ambulans RSUD Subang Kembali Dilaporkan

SUBANG – Langkah hukum baru diambil oleh dua praktisi hukum, Taufik H. Nasution, SH. MH. M.Kes dan Hugo S. Tambunan, SH.Mereka mendatangi Kejaksaan Negeri...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan