Rabu, April 15, 2026
spot_img

Dedi Mulyadi Dorong Perusahaan Miliki Kantor Pusat di Jawa Barat

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayahnya untuk memindahkan kantor pusat ke Jawa Barat.

Langkah tersebut dinilai penting agar provinsi mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar, termasuk dari dana bagi hasil pajak dan kontribusi sosial bagi masyarakat.

“Perusahaan-perusahaan di Jabar ini kantor pusatnya banyak di luar Jawa Barat. Kalau kantor pusatnya di luar, dana bagi hasilnya juga larinya ke luar daerah. Saya ingin kantor pusat itu di Jabar agar dana bagi hasilnya kembali ke masyarakat Jabar, sebagai tempat usaha itu dilakukan,” kata Dedi, pada Rabu 29 Oktober 2025.

Berita Lainnya  Dorong Inovasi Gizi Generasi Muda, Pemkot Bekasi Gelar Lomba Menu Sehat MBG

Menurutnya, dengan adanya kantor pusat di Jawa Barat, pemerintah daerah dapat memperoleh manfaat fiskal dan lingkungan yang lebih optimal.

“Kalau kantor pusatnya di luar, mereka gak usah lewat mobil toronton, gak kena dampak lingkungan, tapi bisa dapat dana bagi hasil. Ini yang tidak adil,” ujarnya.

Selain itu, Dedi juga menyoroti sistem transportasi dan distribusi yang diterapkan oleh perusahaan air mineral maupun tambang. Ia menilai sistem transporter yang dimonopoli oleh perusahaan besar membuat para sopir tidak sejahtera.

“Transporter itu hidup dari setoran sopir, sedangkan sopirnya hanya dapat Rp125 ribu sampai Rp150 ribu perhari. Kalau ada masalah, sopir yang paling duluan demonstrasi,” katanya.

Berita Lainnya  72 Siswa di Jakarta Timur Keracunan MBG

Untuk itu, Dedi menawarkan solusi berupa program kepemilikan kendaraan bagi para sopir dengan dukungan kredit dari Bank BJB.

“Saya sudah bicara dengan Dirut Bank Jabar, kalau memungkinkan, sopir bisa diberi kredit kepemilikan mobil tanpa uang muka. Kalau sopir pegang mobil sendiri, dia akan lebih bertanggung jawab dan lebih sejahtera,” ujar Dedi.

Dedi juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada satu perusahaan tertentu seperti Aqua, tetapi untuk seluruh perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat.

Berita Lainnya  Terima Uang Rp 2,94 Miliar, KPK Periksa Henri Lincoln

“Saya pasti akan datang tiba-tiba ke perusahaan untuk melakukan analisis. Bukan hanya Aqua, tapi semua perusahaan, baik air mineral maupun non-air mineral,” tegasnya.

Kebijakan tersebut, lanjut Dedi, merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan keadilan ekonomi. Selain itu, kebijakan tersebut untuk memperkuat kesejahteraan rakyat di wilayahnya.***

Sumber Artikel berjudul ” Gubernur Jabar Dorong Perusahaan Tempatkan Kantor Pusat di Jawa Barat “, selengkapnya dengan link: https://sumedang.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-569753282/gubernur-jabar-dorong-perusahaan-tempatkan-kantor-pusat-di-jawa-barat

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

KPK Panggil Staf Legal Lippo Cikarang dan Pj Sekda Bekasi

JAKARTA - KPK kembali memanggil staf legal Lippo Cikarang, Ruri (RR), dalam perkara suap ijon proyek Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK). Ruri dipanggil...

Kasak-kusuk ke Kejati Jabar Soal Dugaan Ijon Pokir

KARAWANG - Kabar teranyar mengenai dugaan ijon pokir anggota DPRD Karawang mengerucut kepada informasi beberapa pihak yang sudah 'kasak-kusuk' berkomunikasi dengan penyidik Kejaksaan Tinggi...

Terima Uang Rp 2,94 Miliar, KPK Periksa Henri Lincoln

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henri Lincoln untuk mengonfirmasi penerimaan...

Pemborong Menjerit, Mau Nyari Untung Malah Buntung

KARAWANG - Mayoritas pengguna jasa (pemborong) yang mengerjakan proyek atau pekerjaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang mulai menjerit. Hal ini...

Meski Sudah Jerat 2 Tersangka, Korupsi Ambulans RSUD Subang Kembali Dilaporkan

SUBANG – Langkah hukum baru diambil oleh dua praktisi hukum, Taufik H. Nasution, SH. MH. M.Kes dan Hugo S. Tambunan, SH.Mereka mendatangi Kejaksaan Negeri...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan