Kamis, Juli 9, 2026
spot_img

Dedi Mulyadi Dorong Perusahaan Miliki Kantor Pusat di Jawa Barat

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayahnya untuk memindahkan kantor pusat ke Jawa Barat.

Langkah tersebut dinilai penting agar provinsi mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar, termasuk dari dana bagi hasil pajak dan kontribusi sosial bagi masyarakat.

“Perusahaan-perusahaan di Jabar ini kantor pusatnya banyak di luar Jawa Barat. Kalau kantor pusatnya di luar, dana bagi hasilnya juga larinya ke luar daerah. Saya ingin kantor pusat itu di Jabar agar dana bagi hasilnya kembali ke masyarakat Jabar, sebagai tempat usaha itu dilakukan,” kata Dedi, pada Rabu 29 Oktober 2025.

Berita Lainnya  Plt Bupati Bekasi Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir dengan Sensus Ekonomi

Menurutnya, dengan adanya kantor pusat di Jawa Barat, pemerintah daerah dapat memperoleh manfaat fiskal dan lingkungan yang lebih optimal.

“Kalau kantor pusatnya di luar, mereka gak usah lewat mobil toronton, gak kena dampak lingkungan, tapi bisa dapat dana bagi hasil. Ini yang tidak adil,” ujarnya.

Selain itu, Dedi juga menyoroti sistem transportasi dan distribusi yang diterapkan oleh perusahaan air mineral maupun tambang. Ia menilai sistem transporter yang dimonopoli oleh perusahaan besar membuat para sopir tidak sejahtera.

“Transporter itu hidup dari setoran sopir, sedangkan sopirnya hanya dapat Rp125 ribu sampai Rp150 ribu perhari. Kalau ada masalah, sopir yang paling duluan demonstrasi,” katanya.

Berita Lainnya  Industri Terus Tumbuh, Bupati Subang : "Saya Sedih Masih Banyak Warga Nganggur"

Untuk itu, Dedi menawarkan solusi berupa program kepemilikan kendaraan bagi para sopir dengan dukungan kredit dari Bank BJB.

“Saya sudah bicara dengan Dirut Bank Jabar, kalau memungkinkan, sopir bisa diberi kredit kepemilikan mobil tanpa uang muka. Kalau sopir pegang mobil sendiri, dia akan lebih bertanggung jawab dan lebih sejahtera,” ujar Dedi.

Dedi juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada satu perusahaan tertentu seperti Aqua, tetapi untuk seluruh perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat.

Berita Lainnya  Kejari Jaksel Batal Tahan Roy Suryo dan Tifauziah

“Saya pasti akan datang tiba-tiba ke perusahaan untuk melakukan analisis. Bukan hanya Aqua, tapi semua perusahaan, baik air mineral maupun non-air mineral,” tegasnya.

Kebijakan tersebut, lanjut Dedi, merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan keadilan ekonomi. Selain itu, kebijakan tersebut untuk memperkuat kesejahteraan rakyat di wilayahnya.***

Sumber Artikel berjudul ” Gubernur Jabar Dorong Perusahaan Tempatkan Kantor Pusat di Jawa Barat “, selengkapnya dengan link: https://sumedang.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-569753282/gubernur-jabar-dorong-perusahaan-tempatkan-kantor-pusat-di-jawa-barat

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Jawa Barat Berubah Nama Jadi Tatar Sunda, Dede Yusuf Khawatir Justru akan Terjadi Gesekan Antar Kelompok Budaya

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengingatkan usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda perlu dipertimbangkan secara matang. Menurutnya,...

Korupsi Batu Bara PLN, Polisi Bongkar Brankas Emas Batangan hingga Dollar Senilai Ratusan Miliar

BOGOR - Polisi menyita emas batangan 74 kilogram dan uang dollar Singapura dan Amerika Serikat saat menggeledah rumah di Sentul, Bogor pada Rabu (8/7/2026). Penggeledahan...

Khawatir Ganggu Nilai Pluralisme, Tokoh Masyarakat ini Tak Setuju Jika Nama Jawa Barat Diganti dengan Tatar Sunda

KARAWANG - H. Toto Suripto, tokoh masyarakat Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengaku tidak setuju jika nama Provinsi Jawa Barat dirubah menjadi Tatar Sunda. Dikatakan Toto,...

Soal Usulan Pergantian Nama Jawa Barat, Seluruh Fraksi DPRD Jabar Beri ‘Lampu Hijau’

BANDUNG - Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Tatar Sunda memasuki babak baru setelah seluruh fraksi di DPRD resmi memberikan lampu hijau...

Dugaan Pungli Pasar Bantargebang, Kejari Kota Bekasi Segera Periksa Kepala Disdagperin

KOTA BEKASI – Penyidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pengadaan dan pengelolaan fasilitas Pasar Bantargebang terus terus berjalan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi kini...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan