KARAWANG bukan daerah miskin potensi. Karawang justru terlalu kaya sebagai tempat untuk terus bergantung. Kawasan industri membentang, ribuan pabrik berdiri, serta triliunan rupiah nilai produksi bergerak setiap hari.
Namun paradoksnya jelas kemiskinan desa, pengangguran lokal, serta ketimpangan pembangunan tetap menjadi cerita lama.
Di sinilah problem struktural Karawang berada, kekayaan ekonomi tidak otomatis menjadi kesejahteraan sosial.
Persoalan utamanya bukan semata-mata kurangnya sumber daya. Melainkan ketiadaan desain kemandirian daerah yang berani keluar dari pola lama ketergantungan terhadap pajak, akhirnya rakyat dipaksa bayar pajak mahal.
Karawang memiliki potensi ekonomi luar biasa dengan lebih dari ribuan pabrik. Namun kekuatan industri tersebut belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat desa dan penurunan angka pengangguran.
Hal ini terjadi karena sistem fiskal nasional menarik pajak industri ke pusat, sementara daerah hanya menjadi lokasi produksi, tanpa manfaat sosial-ekonomi yang optimal.
Solusi strategis yang ditawarkan adalah pola “orang tua asuh satu desa satu pabrik”, yaitu skema kemitraan struktural antara industri dan desa yang diatur secara mengikat melalui Peraturan Daerah (Perda).
Setiap desa di Karawang dipasangkan dengan minimal satu pabrik sebagai mitra tetap, bukan dalam bentuk CSR sukarela, tetapi kerja sama berkelanjutan berbasis kewajiban sosial dan ekonomi. Kemitraan ini dijalankan melalui BUMDes.
Pengelolaan sampah bernilai ekonomis, beasiswa dan penguatan pendidikan vokasi serta dukungan infrastruktur dasar, prioritas ketenagakerjaan bagi warga lokal, serta penguatan ekonomi desa secara mandiri, maka skema ini juga menjawab masalah ketimpangan wilayah.
Yaitu dimana desa-desa jauh dari kawasan industri tetap mendapatkan akses manfaat industri melalui penugasan resmi Pemda.
Ambil contoh konkret Desa Pasirkaliki, Kecamatan Rawamerta, wilayah yang jauh dari kawasan industri, tetapi dalam skema ini desa tersebut bisa bermitra dengan satu industri besar misalnya Toyota Motor Manufacturing Indonesia.
Dengan regulasi yang kuat, desa tidak lagi bergantung penuh pada Dana Desa (DD), pengangguran dapat ditekan secara sistemik, dan industri memperoleh stabilitas sosial.
Dan pada akhirnya kemakmuran, kemandirian Karawang bukan soal kekurangan sumber daya, melainkan keberanian politik Pemda dalam hal ini Bupati untuk mengatur kemitraan industri desa secara tegas dan berkeadilan.
Model satu desa satu pabrik adalah jalan realistis menuju desa makmur, pengangguran rendah, dan ekonomi daerah yang berdaulat.
Penulis
Ricky Mulyana
Direktur Eksekutif Karawang Budgeting Control (KBC)