Rabu, Juli 8, 2026
spot_img

Biasa Kerja Cepat, KDM Tak Sabar Ingin Segera Dilantik

BANDUNG | OPINIPLUS.COM | – Gubernur Jawa Barat terpilih Kang Dedi Mulyadi (KDM) sepertinya tak sabar ingin segera dilantik untuk bisa memulai bekerja menata Jawa Barat.

“Karena saya biasa bekerja dengan cepat. Tapi seluruh kecepatan itu kan tergantung pada penetapan kapan dilakukan pelantikan,” kata Kang Dedi Mulyadi, Sabtu (11/1/2025).

Namun demikian, KDM masih harus menunggu kabar dari pemerintah tentang kapan jadwal pelantikan yang pasti. Termasuk ia juga belum mengetahui apakah pelantikannya akan digabung dengan hasil Pilkada yang melakukan gugatan ke MK.

Berita Lainnya  Bupati Subang Resmikan Jalan Beton di Pagaden

“Kami masih menunggu akan dilaksanakan kapan, apakah dipisah yang tidak ada gugatan ke MK lebih dulu atau digabung menunggu seluruh gugatan itu selesai. Itu kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah,” katanya.

Untuk pekerjaan pertama yang akan dilakukan di Jabar, KDM ingin ikut menyukseskan program ketahanan pangan dan program memberi makanan bergizi gratis (MBG) bagi siswa.

Pihaknya juga ingin mendorong penyelesaian berbagai masalah infrastruktur di Jawa Barat, juga menyelesaikan dampak dari bencana yang ada di Sukabumi dan Cianjur.

Berita Lainnya  Dedi Mulyadi Beri Sanksi Om Zein, Renovasi 10 Rumah Janda Pakai Uang Pribadi dan Sekolahkan Anaknya

“Dan selanjutnya juga saya ingin berbagai problem di Jawa Barat, walaupun masih dalam masa transisi bisa secara bersama-sama diselesaikan,” ucapnya.

Diketahui, DPRD Provinsi Jabar telah melaksanakan rapat paripurna dengan agenda Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (10/1/2025) malam WIB.

Setelah pengumuman dan penetapan, DPRD Jabar akan mengusulkan kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk pelantikan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar definitif.

Berita Lainnya  Pemkab Karawang Raih Penghargaan Anugerah Tata Kelola Pemerintahan Responsif dan Akuntabel

Soal waktu pelantikan, Pemprov Jabar juga masih menunggu arahan pemerintah pusat.

“Nanti akan segera diproses oleh DPRD ke Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya dilantik,” ucap Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin. (Dbs)

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Khawatir Ganggu Nilai Pluralisme, Tokoh Masyarakat ini Tak Setuju Jika Nama Jawa Barat Diganti dengan Tatar Sunda

KARAWANG - H. Toto Suripto, tokoh masyarakat Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengaku tidak setuju jika nama Provinsi Jawa Barat dirubah menjadi Tatar Sunda. Dikatakan Toto,...

Soal Usulan Pergantian Nama Jawa Barat, Seluruh Fraksi DPRD Jabar Beri ‘Lampu Hijau’

BANDUNG - Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Tatar Sunda memasuki babak baru setelah seluruh fraksi di DPRD resmi memberikan lampu hijau...

Dugaan Pungli Pasar Bantargebang, Kejari Kota Bekasi Segera Periksa Kepala Disdagperin

KOTA BEKASI – Penyidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pengadaan dan pengelolaan fasilitas Pasar Bantargebang terus terus berjalan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi kini...

Dulu Puji-puji dan Berlindung di Ketiak Dedi Mulyadi, Sekarang Lurah Jujun Serang Balik

KARAWANG - Siapa yang tidak tahu kedekatan antara Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) dengan Lurah Jujun atau Kades Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur,...

Dedi Mulyadi Beri Sanksi Om Zein, Renovasi 10 Rumah Janda Pakai Uang Pribadi dan Sekolahkan Anaknya

BANDUNG - Sambil menunggu sanksi yang akan diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) juga memanggil Bupati Purwakarta, Saepul...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan