Kamis, Juni 25, 2026
spot_img

Pemkab Bekasi – Deltamas Kaji Pelebaran Exit Tol untuk Atasi Kemacetan

Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Bekasi bersama pengelola Deltamas tengah mengkaji rencana pelebaran jalan keluar (exit) tol di beberapa titik, khususnya di kawasan Deltamas. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut, mengingat tingginya volume kendaraan yang melintas setiap hari.

Pembahasan ini berlangsung dalam rapat di ruang rapat Bupati, Gedung Bupati, Kompleks Pemdakab Cikarang Pusat, pada Jumat (21/3/2025).

Rapat dipimpin oleh Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Henri Lincoln serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Nurchaidir. Pihak Deltamas juga hadir dalam rapat tersebut untuk membahas kontribusi mereka dalam proyek ini.

Berita Lainnya  MUI Karawang Minta Aparat Tindak Tegas Pesta LGBT di THM Tak Berizin

Bupati Bekasi Ade menegaskan bahwa pelebaran exit tol menjadi langkah penting dalam mengurai kemacetan, sehingga dapat meningkatkan mobilitas masyarakat.

“Saat ini kami sedang mengkaji peraturan, kerja sama, serta pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) untuk proyek ini. Saya berterima kasih kepada Pak Tomi dari Deltamas yang akan menyerahkan tanah fasos fasum,” ujarnya.

Ade juga menyoroti pentingnya aspek lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan. Ia mengingatkan pengelola Deltamas untuk memperhatikan dampak alih fungsi lahan yang berkontribusi terhadap banjir tahunan di Kabupaten Bekasi.

Berita Lainnya  Desak 'THM Sarang Maksiat' Ditutup Total, Santri Pondok Pesantren Bakal Kepung Kantor Bupati Karawang

“Kami ingin memastikan bahwa setiap proyek pembangunan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan tidak memperburuk kondisi yang ada,” tambahnya.

Selain itu, Bupati Bekasi berharap Deltamas segera menyerahkan tanah fasos dan fasum yang nantinya akan menjadi aset daerah. Aset ini akan digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat, seperti pembangunan alun-alun dan masjid jami.

“Jika kita berkolaborasi dengan pengelola kawasan seperti Deltamas, EJIP, Lippo, Jababeka, dan lainnya, pembangunan di Kabupaten Bekasi dapat berjalan lebih cepat,” ungkapnya.

Berita Lainnya  Instagram Down Saat Demo Mahasiswa, ini Penjelasan Meta

Pemdakab Bekasi menargetkan kajian pelebaran exit tol di kawasan Deltamas ini dapat diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan sebelum masuk ke tahap perencanaan teknis.

Dengan adanya proyek ini, diharapkan akses keluar-masuk kawasan Deltamas melalui tol dapat lebih lancar, sehingga aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Cikarang Pusat dan sekitarnya semakin optimal. (jabarprov.go.id)

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Korupsi Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD, Kejati Jabar Periksa Wakil Bupati Indramayu

INDRAMAYU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat memeriksa Wakil Bupati Indramayu Syaefudin sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi...

Demo Emak-emak di Karawang: “Jangan Hentikan MBG, Anak-anak Kami Butuh Makan Bergizi”

KARAWANG - Massa aksi yang didominasi kalangan emak-emak melakukan aksi demonstrasi di depan gerbang kantor Pemkab Karawang, Rabu (24/6/2026). Massa aksi menyampaikan tuntutan menolak penghentian...

Aturan Teknis Belum Jelas, Sekolah Swasta di Purwakarta Bingung Jalankan Program SSK Dedi Mulyadi

PURWAKARTA - Sejumlah sekolah swasta di Kabupaten Purwakarta mengaku masih kebingungan menjalankan Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi...

Digembleng Ala Militer, 2 Peserta SPPI Kopdes dan Kampung Nelayan Meninggal

JAKARTA - Dua orang peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal...

Terima Uang Rp20 Juta Terkait Demo, UBK Nonaktifkan Ketua BEM Abdi Maludin

JAKARTA - Universitas Bung Karno (UBK) menonaktifkan Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UBK Muhammad Abdi Maludin berkaitan dengan pengakuan menerima uang Rp20 juta terkait...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan