Selasa, Juli 21, 2026
spot_img

Wacana Pemberlakuan SPP di SMA-SMK, KDM : “Cukup dengan Dana BOS”

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi kembali angkat bicara soal wacana pemberlakuan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA-SMK Negeri.

Ia menyebut sudah melakukan pengecekan dan memastikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan biaya operasional dari provinsi cukup untuk menghadirkan sekolah gratis.

“Hayo masih ngomongin SPP, biaya operasional sekolah saya sudah cek cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup sudah,” katanya melalui postingan Instagram resminya, dikutip Minggu (19/7/2026).

Berita Lainnya  Soal Usulan Pergantian Nama Jawa Barat, Seluruh Fraksi DPRD Jabar Beri 'Lampu Hijau'

Sosok yang akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu, mengaku sudah banyak contoh sekolah yang mampu mengelola dana bantuan dengan baik. Dengan begitu, SMA-SMK Negeri bebas SPP bisa terus dihadirkan.

Bahkan, berdasarkan temuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD), KDM menyatakan dana ini juga dimanfaatkan sekolah untuk kepentingan lain. Jumlah temuan APBD 2025 mencapai Rp 4 miliar.

“Sampelnya banyak, datanya banyak. Bahkan kalau mau dibuka yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai Rp 4 miliar,” beber KDM.

Berita Lainnya  Ulama dan Ormas Islam di Bekasi Demo Tolak Legalisasi THM Lewat Perda Pariwisata

Melihat hal ini, KDM meyakini dana yang diberikan pemerintah pusat dan daerah kepada sekolah sudah cukup. Jika dana dikucurkan lebih banyak, KDM mengkhawatirkan adanya potensi penyelewengan.

“Artinya cukup, kalau terlalu lebih nanti ada potensi untuk digunakan yang lain, malah jadi beban bagi kepala sekolahnya. Kasian, jangan sampai ada kena aspek yang bersifat kriminal gara-gara salah kelola BOS,” imbuhnya.

KDM berharap dana BOS bisa dikelola dengan baik untuk memperbaiki sekolah, baik secara sarana, prasarana, ataupun pengembangan kompetensi murid. Langkah ini menurutnya menjadi komitmen Pemprov Jabar.

Berita Lainnya  Cegah Aktivitas LGBT, Wali Kota Bekasi Intruksikan Satpol PP Razia Apartemen

“Apa yang harus dilakukan oleh Pemprov? Bangunan ruang kelasnya harus bagus, toiletnya harus bagus, tempat olahraganya harus bagus, tempat ibadahnya harus bagus, pagarnya harus bagus. Pokoknya sekolah harus oke, siswa-siswanya harus kreatif dan pemerintah provinsi berkomitmen untuk itu,” tegasnya.***

Sumber : Detik.com

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Polda Jabar Persilahkan Warga Tindak Begal, Asal Jangan Sampai Mati

BANDUNG - Polda Jabar memerintahkan anggotanya untuk melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku kejahatan atau begal yang meresahkan masyarakat. Tak hanya itu, Kabid Humas...

Ade Kunang Akui Terima Rp8,5 Miliar dari Sarjan, ‘Katanya’ Duit Pinjaman Pribadi, Bukan Gratifikasi

BANDUNG - Sidang suap ijon proyek Bekasi mengungkap dua fakta penting yang menjadi inti pembelaan terdakwa Ade Kuswara Kunang. Selain mengakui menerima uang Rp8,5...

Diduga Soal Perbuatan Asusila, Kadishub Karawang Dilaporkan ke BKN

KARAWANG - Diduga soal kasus asusila yang menjerat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Karawang, Muhana, Sekjen LSM Kompak Reformasi, Pancajihadi Al Panji membuat laporan ke...

Demo di Kejagung Nyaris Ricuh, Polisi Hampir Adu Fisik dengan Mahasiswa

JAKARTA - Aksi demonstrasi mahasiswa di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, nyaris ricuh. Polisi hampir...

19 Orang Diamankan, KPK OTT Bupati Lombok Barat

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 19 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Senin...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan