Sabtu, Juli 11, 2026
spot_img

Karawang Tidak Boleh Kehilangan Jari Diri sebagai ‘Kota Lumbung Padi’, Bupati Aep : 86.170 Hektar LP2B Dikunci

KARAWANG – Memiliki lahan pertanian seluas 86.170 hektar yang telah ‘dikuci’ dalam Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), atau sekitar 87% dari Lahan Baku Sawah (LBS) yang ditetapkan pemerintah pusat sejak 2025, Kabupaten Karawang tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai Kota Lumbung Padi.

Demikian diungkapkan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, usai mengikuti kegiatan Audiensi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Berita Lainnya  Merasa Difitnah Lecehkan 4 Anggotanya, Kasatpol PP Kota Bekasi Siap Lakukan 'Sumpah Pocong'

Bersama Kabupaten Indramayu, Bupati Aep menegaskan jika Karawang tetap akan menjadi penyangga utama sebagai lumbung padi nasional. Kendati diakuinya, arus industrialisasi terus berkembang di Karawang.

“Karawang tak boleh kehilangan jati dirinya. Di tengah arus industrialisasi yang terus bergerak, kami tetap berdiri tegak menjaga sawah, menjaga petani, dan menjaga masa depan pangan bangsa. Bersama Indramayu, Karawang akan terus menjadi penyangga utama dan kebanggaan sebagai lumbung padi nasional,” tutur Bupati Aep, dikutip dari instagram @aep_syaepulohse.

Dengan penuh tanggung jawab dan rasa bangga, Pemerintah Kabupaten Karawang secara resmi mengusulkan luasan LP2B baru sebesar 86.170 hektar. Angka ini merepresentasikan 87% dari total LBS 2025 sebagai langkah nyata memenuhi target RPJMN nasional secara presisi.

Berita Lainnya  Buntut Lagu 'Lalaki Langit Lalanang Bejat', Bupati Purwakarta Disomasi

“Pemutakhiran peta dan penyesuaian data spasial yang telah kita lakukan juga menjadi sangat penting, agar hamparan pertanian kita terkunci dengan akurat,” tuturnya.

Berdasarkan hasil cleansing data ini, Bupati Aep menyampaikan jika nantinya LP2B akan dikunci ke dalam Surat Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar mutlak integrasi revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sehingga dengan cara ini, maka perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan memiliki kepastian hukum yang kuat dan terukur.

Berita Lainnya  Ono Surono dan Dedi Mulyadi Sependapat Tak Perlu Ada Perubahan Nama Jawa Barat Menjadi Tatar Sunda

“Ini bukan sekadar angka. Ini adalah komitmen untuk memastikan tanah-tanah produktif tetap lestari, petani tetap berdaulat, dan generasi mendatang tetap memiliki sawah untuk diwariskan,” tulis Bupati Aep.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Bikin Bingung! Dedi Mulyadi Sebut Jalan Bergelombang Interchange Karawang Barat Kewenangan Jasa Marga

KARAWANG - Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) merespon keluhan masyarakat mengenai banyaknya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan jalan bergelombang di Jalan Interchange...

Ono Surono dan Dedi Mulyadi Sependapat Tak Perlu Ada Perubahan Nama Jawa Barat Menjadi Tatar Sunda

BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono hingga Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi alias KDM secara terpisah mengutarakan pendapat senada bahwa...

Pertama, Presiden Prabowo Luncurkan Biodiesel B50 di KM 57A Karawang

KARAWANG - Presiden Prabowo meluncurkan Biodiesel B50 di Rest Area KM 57A, Tol Jakarta - Cikampek, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Kamis...

Ulama dan Ormas Islam di Bekasi Demo Tolak Legalisasi THM Lewat Perda Pariwisata

BEKASI - Puluhan ulama dan ratusan warga berunjuk rasa di depan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis 9 Juli 2026. Mereka menolak...

KPK Pelototi Rp355 Miliar Pokir DPRD Karawang: ‘Jangan Sampai Ada Kesepakatan Politik dalam Pemerintahan’

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang memperkuat tata kelola perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan