KARAWANG – Ketua DPC PKB Karawang, DR. H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh – H. Maslani kembali mempertimbangkan dan mengkaji usulan partainya mengenai program Satu Miliar Satu Desa/ Kelurahan (SAMISADE).
Hal ini disampaikan Kang Toleng di hadapan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappeinda) Pemkab Karawang, M. Ridwan Salam S.Sos, M.Si, saat keduanya berkesempatan menjadi narasumber Diskusi Publik dengan tema ‘Satu Tahun Kepemimpinan Aep-Maslani’ yang digelar Pusat Studi Ngawarak Luhur, di Lapak Ngopi Karawang, Sabtu (31/1/2026).
Awalnya Kang Toleng memaparkan salah satu program Aep-Maslani yang berdampak langsung ke masyarakat, yaitu dukungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pembiayaan Universal Health Coverage (UHC). Sehingga dengan ini Pemda Karawang diganjar UHC Awards beberapa waktu lalu.
Namun yang menjadi ‘PR’ hari ini adalah bagaimana agar pemahaman UHC sampai di pikiran masyarakat secara menyeluruh. Karena menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami UHC.
“Salah satu program prioritas Aep-Maslani yang berdampak yaitu UHC. Tapi sering kali masalahnya masyarakat tidak mengerti bagaimana caranya berpindah dadi BPJS ke UHC. Jangankan yang tua, yang muda juga masih banyak yang gak paham. Padahal kalau sudah pindah ke UHC tidak perlau bayar lagi, karena sudah dibayar pemda,” tutur Kang Toleng.
Di tengah penyampaian materinya, Kang Toleng meminta kepada Pemkab Karawang yang dalam hal ini Aep-Maslani, untuk kembali mempertimbangkan dan mengkaji soal usulan program partainya mengenai program satu miliar satu desa.
Karena diulasnya, program SAMISADE sempat diusulkan PKB saat menjadi parpol pengusung Aep-Maslani di Pilkada. “PKB menitipkan satu program yang sepertinya harus dikaji lagi oleh Aep-Maslani, yaitu satu miliar satu desa,” tuturnya di hadapan peserta diskusi publik.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat ini berpendapat, bahwa semua program pembangunan daerah semuanya akan berbasis pembangunan desa. Maka jika 309 desa/kelurahan di Karawang dialokasikan anggaran Rp 1 miliar, maka persoalan pelayanan sosial, keagamaan, kebudayaan dan lain sebagainya cukup diselesaikan di tingkat desa, tidak lagi menjadi beban pemerintah daerah.
“Ini mungkin perlu diskusi lebih lanjut. Jika APBD Karawang sudah diangka 4,9 triliun dengan 30% belanja pegawai dan sisanya belanja publik/pembangunan, artinya itu masih gede, kira-kira masih bisa gak satu miliar satu desa untuk 309 desa/kelurahan,” papar Kang Toleng.
“Kalau misalnya 309 miliar dipercayakan ke desa atau keluarahan mungkin atau tidak. Meski secara matematika itu nilainya kecil, jika melihat APBD Karawang saat ini,” timpal Kang Toleng.
Jika aparat desa/kelurahan di Karawang sudah bagus (profesional dan transparan), Kang Toleng berpendapat jika sebenarnya persoalan-persoalan sosial cukup diselesaikan di desa saja, tidak lagi diurusi pemda lewat Dinas Sosial.
Kalau kita punya aparat keluarahan desa yang bagus, maka urusan2 dasar diselesaikan desa saja. Misalnya kerawanan sodial uang selama ini berpusat di dinsos. “Ini catatan kita yang masih merupakan pertanyaan,” katanya.
“Beberapa Kades pengen PKB menyuarakan ini (program SAMISADE). Kita PKB menjadi bagian yang menjadi perancang, simulasi dan penerapannya harus seperti apa. Ada juga Kades yang mengkritik atau tidak setuju. Karena kita juga harus akui beberapa desa belum bisa menerapkan transparansi anggaran,” beber Kang Toleng.
Menurut Kang Toleng, satu tahun kepemimpinan Aep-Maslani sudah lumayan dalam merealisasikan janji politiknya, Aep-Maslani sudah berjalan on the track.
“Karena tidak ujug-ujug manfaatnya harus bisa langsung dirasakan masyarakat, karena masih dalam tahap proses,” katanya.
“Saya kira pemerintahan Aep-Maslani terbuka untuk semua usulan. Meskipun tidak semua usulan bisa dipakai, tapi masih ada yang harus dikaji lagi (satu miliar satu desa salah satunya),” tandas Kang Toleng.***
