Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyebut, kebijakan membawa anak nakal ke barak TNI yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai kebijakan yang putus asa.
Menurut dia, kebijakan tersebut mencerminkan sikap menyerah dalam mendidik anak-anak, hingga akhirnya tanggung jawab itu dialihkan kepada institusi militer.
“Saya kira jangan menunjukkan kebijakan kita itu sebagai jalan putus asa. Jadi, mau menyerahkan dengan pendekatan penanganan militer, saya kira tidak. Tidak perlu sampai begitu itu,” kata Tamsil, saat ditemui di Kantor Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (11/5/2025).
Senator asal Sulawesi Selatan itu juga mempertanyakan seberapa banyak anak-anak yang dikategorikan sebagai anak nakal, sehingga perlu ada kebijakan yang meluas.
“Apakah itu sudah menjadi kecenderungan umum?” imbuh dia.
Ketimbang harus menjajal pendekatan militer pada anak yang disebut nakal, senator ini menawarkan pendekatan keagamaan, seperti pesantren.
Dia menilai, pemerintah seharusnya menekankan pendidikan berbasis keteladanan. Anak-anak yang cenderung meniru orang dewasa bisa menjadi lebih baik dengan cara memberikan contoh yang baik pula.
“Pendidikan yang diperbaiki, dibenahi. Keteladanan yang perlu ditunjukkan. Karena yang paling banyak masalah ini kepada orang yang bisa memberikan keteladanan,” ujar dia.
Untuk diketahui, Pemprov Jabar menerapkan hukuman kepada anak yang dianggap nakal untuk masuk ke barak militer.
Hal ini didukung pula oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. Sebab, menurut Pigai, pendidikan di barak militer itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil di Jawa Barat (Jabar).
“Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” kata Pigai, usai menerima Dedi Mulyadi di kantornya, pada Kamis (8/5/2025).
Sumber : Kompas
