Selasa, September 15, 2026
spot_img

Soal Kasus Mafia Tanah, VinFast Akhirnya Angkat Bicara

SUBANG – Manajemen PT VinFast Automobile Indonesia akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait pusaran kasus mafia tanah di Kecamatan Cibogo yang kini tengah diusut tajam oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang.

Perusahaan otomotif raksasa asal Vietnam tersebut menegaskan posisi mereka sebagai pihak yang dirugikan dalam skandal pengalihan aset negara tersebut.

Dalam surat tanggapan resminya yang diterima pada Kamis (26/02/2026), VinFast Indonesia menyatakan bahwa keterlibatan nama perusahaan dalam perkara ini merupakan dampak dari tindakan ilegal yang diduga dilakukan oleh oknum aparatur desa.

Bertransaksi dengan Itikad Baik

VinFast menekankan bahwa seluruh proses akuisisi lahan untuk pembangunan pabrik manufaktur mereka di Subang telah melalui prosedur hukum yang ketat.

Manajemen mengklaim telah menjalankan transaksi berdasarkan dokumen legal dan konfirmasi resmi yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang pada saat proses berlangsung.

Berita Lainnya  Kejari Karawang Pamerkan Tumpukan Duit Sitaan Korupsi Penyaluran KPR PT. BAS

“VinFast telah melakukan seluruh transaksi dengan itikad baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, VinFast dan negara merupakan pihak yang dirugikan atas perbuatan para tersangka,” tulis manajemen VinFast Indonesia.

Perusahaan secara tegas membantah adanya keterlibatan dalam tindakan melawan hukum. Sebaliknya, VinFast memosisikan diri sebagai entitas usaha yang terkena dampak dari praktik manipulasi status tanah negara yang dilakukan oleh para tersangka.

Dukung Penuh Penyidikan Kejari Subang

Menanggapi langkah penggeledahan besar-besaran yang dilakukan jajaran Pidsus Kejari Subang di Kantor Kecamatan dan Desa Cibogo baru-baru ini, VinFast menyatakan komitmennya untuk bersikap proaktif.

Berita Lainnya  Praktisi Hukum Ancam Laporkan Kejari Karawang ke Jamwas dan Komjak RI

“Kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan memberikan seluruh informasi yang diminta, guna mendukung proses penyidikan serta memperjelas tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat,” tegas pihak manajemen.

Langkah ini diambil guna memastikan bahwa investasi besar senilai USD 200 juta tersebut tetap berjalan di atas landasan hukum yang bersih dan transparan.

Operasional Pabrik Tetap Normal

Meski isu mafia tanah di atas lahan fasilitas umum seluas 1,5 hektare ini menjadi sorotan publik, VinFast menjamin bahwa aktivitas industri mereka tidak terganggu.

Pabrik manufaktur mobil listrik VinFast di Subang tetap beroperasi normal sesuai target produksi 50.000 kendaraan per tahun.

Terkait sengketa infrastruktur dan koridor lahan yang menjadi objek perkara, pihak perusahaan menyerahkan sepenuhnya penanganan teknis kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berita Lainnya  Transformasi Digital bagi Pelaku UMKM, Disperindagkop Karawang Jalin Kerja Sama dengan PT. GOKAR

Konteks Kasus

Sebelumnya, Kejari Subang di bawah kepemimpinan Noordien Kusumanegara telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk Kepala Desa Cibogo berinisial AM dan jajaran perangkat desa lainnya.

Mereka diduga menjual aset negara berupa akses jalan dan saluran irigasi kepada pihak investor dengan memanipulasi dokumen status tanah, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp2,5 miliar.

Dengan adanya klarifikasi ini, VinFast berharap iklim investasi di Kabupaten Subang tetap kondusif dan terlindungi dari gangguan praktik mafia tanah di masa depan.***

Sumber : PikiranRakyat.com

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Berawal dari ‘Heureuy’, Pejabat Dishub Sukabumi Lecehkan Siswi PKL, Berakhir Dijemput Polisi

SUKABUMI - Seorang oknum pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi berinisial TIP yang diduga melakukan pelecehan terhadap siswi Praktik Kerja Lapangan (PKL) telah dijemput...

Tegas! Pemprov Jabar Tutup Aktivitas Pertambangan PT. MPB di Karawang Selatan

KARAWANG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menutup aktivitas pertambangan PT. Mas Putih Belitung  (anak perusahaan PT. Jui Shin Indonesia), yang tidak mematuhi ketentuan...

Singgung Soal ‘Ideologi Politik’, Kepala BGN Malah Salahkan Guru, Orang Tua Siswa, Wartawan hingga LSM yang ‘Ngeramein’ Keracunan MBG

JAKARTA - Meski total korban keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai hampir 50 ribu orang yang tersebar di 36 provinsi di Indonesia,...

KDM Nyatakan Tidak Ada Pelecehan di Kasus Wabup Sumedang dengan Sekprinya, Netizen Tak Percaya : “Ekspresi Tidak Bisa Berbohong”

BANDUNG - Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Wakil Bupati Sumedang, Muhammad Fajar Aldila terhadap sekretaris pribadinya berinisial RY dinyatakan 'clear' oleh Gubernur Jawa...

Disuruh Beli Mi Goreng Malah Mi Kuah, Prajurit TNI AU Meninggal Dianiaya Senior

JAKARTA - Serda Ahmad Muzammul Farisa (AMF), prajurit TNI AU di Magetan, Jawa Timur (Jatim), meninggal secara tak wajar setelah diduga dianiaya seniornya di...

Hukum

KPK Tangkap 17 Orang Terkait Pengurusan HGB di Kabupaten Bogor

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 17 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek, pada Senin (14/9/2026). Beberapa di antaranya ada Direktur...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan