Jumat, Mei 29, 2026
spot_img

Program Prioritas Prabowo, Karawang Masuk Tahap Pertama Revitalisasi Tambak Pantura

SUBANG – Dengan total luas 6.209 hektare lahan tambak yang tersebar di Kecamatan Batujaya, Cibuaya, Pakisjaya dan Tirtajaya, Kabupaten Karawang masuk tahap pertama program Revitalisasi Tambak Pantura tahun 2026 di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Diketahui, revitalisasi tambak Pantura ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung penguatan program ketahanan pangan nasional dan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi biru.

Khususnya di wilayah Jawa Barat, total rencana revitalisasi tambak Pantura seluas ±14.090,38 hektare yang meliputi empat kabupaten, yaitu Bekasi, Karawang, Subang dan Indramayu.

Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh mengatakan, Pantura Jawa Barat memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Namun dalam beberapa dekade terakhir, banyak kawasan tambak mengalami penurunan produktivitas akibat faktor lingkungan, banjir rob, abrasi, pendangkalan saluran, perubahan fungsi lahan, serta keterbatasan infrastruktur dan teknologi.

Tercatat sekitar 78.550 hektare tambak dalam kondisi idle atau tidak produktif dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Program revitalisasi ini diharapkan menjadi jawaban atas berbagai tantangan tersebut.

Berita Lainnya  Dana Bantuan Provinsi Turun Drastis, Anggota DPRD Sukabumi Kritik Dedi Mulyadi

“Tidak hanya menghidupkan kembali tambak yang ada, tetapi juga mendorong pengelolaan perikanan budidaya yang lebih ramah lingkungan, berbasis teknologi, serta sejalan dengan konsep ekonomi biru,” tutur Bupati Aep, usai mengikuti rapat koordinasi di Lembur Pakuan – Subang, bersama Gubernur Jabar dan Menteri KKP, Jumat (20/2/2026).

Bagi Kabupaten Karawang, sambung Aep, program ini memiliki arti penting. Karawang memiliki potensi lahan tambak seluas 6.209 hektare yang tersebar di Kecamatan Batujaya, Cibuaya, Pakisjaya, dan Tirtajaya.

Dari total rencana revitalisasi Pantura seluas ±14.090,38 hektare di empat kabupaten, Karawang menjadi wilayah dengan luasan terbesar dan direncanakan masuk tahap pertama pelaksanaan pada tahun 2026.

Revitalisasi tambak ini juga diyakini mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir, meningkatkan pendapatan petambak dan nelayan, memperkuat ekosistem hulu–hilir perikanan, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Berita Lainnya  Guru Swasta Teriak Tagih Janji KDM, Askun : 'Bayar-lah, Kasian Mereka'
Suasana rakor program revitalisasi tambak Pantura bersama Gubernur Jabar dan Menteri KKP, di Lembur Pakuan – Subang.

Program Prioritas Presiden Prabowo

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya dalam mempercepat pelaksanaan Program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat.

Disampaikannya, pogram Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, tentang Penetapan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurutnya, revitalisasi tambak di kawasan Pantura tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi perikanan, tetapi juga menjadi bagian penting dari penguatan ketahanan pangan nasional dan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi biru.

“Sebagai program prioritas pemerintah, pelaksanaan revitalisasi tambak Pantura tentu perlu sinergi yang baik antara pusat dan daerah. Pada pertemuan tadi, kami membahas bagaimana program ini bisa dijalankan dengan baik, mengutamakan kepentingan masyarakat, mendukung penguatan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Berita Lainnya  Polda Jabar Bongkar Sidikat Penipuan Titik Proyek SPPG

Menteri KKP menekankan, kolaborasi lintas pemerintah daerah menjadi kunci, agar revitalisasi tambak-tambak yang selama ini terbengkalai dapat kembali produktif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat pesisir

Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi menyambut baik langkah percepatan program ini. Ia menilai program revitalisasi tambak akan membawa dampak signifikan, terutama dalam mengatasi persoalan abrasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Akan ada ratusan ribu tenaga kerja yang terserap. Akan ada produktivitas perikanan yang tinggi. Ekonomi akan tumbuh. Dan Pemerintah Provinsi berkomitmen menunjang infrastrukturnya agar Pantura nanti istimewa,” tandasnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Polda Jabar Bongkar Sidikat Penipuan Titik Proyek SPPG

BANDUNG - Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) berhasil membongkar sindikat penipuan bermodus penjualan titik proyek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi...

Polda Jabar akan Tindak Konten ‘Teror Pocong’ di Media Sosial

BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mengambil sikap tegas menanggapi maraknya fenomena konten viral bertema “teror pocong” di media sosial yang memicu...

Tak Ada Intruksi Prajurit TNI Turut Serta Berantas Begal

JAKARTA - Markas Besar (Mabes) TNI memastikan tidak ada instruksi langsung dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto agar prajurit TNI turut serta memberantas...

Menteri HAM Pigai Tak Setuju Begal Ditembak Mati

BANDUNG - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menolak wacana penembakan langsung terhadap pelaku begal seperti yang disampaikan Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi...

Polisi Ungkap Bengkel Motor di Cirebon Dijadikan Tempat Penjualan ‘Pil Setan’

CIREBON - MAB (31), seorang pemilik bengkel motor di Desa Jatiseeng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, terpaksa diamankan Satres Narkoba Polresta Cirebon, setelah diduga menjadi...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan