Untuk pertama kalinya di Indonesia, jajaran Satreskrim Polres Subang berhasil mengungkap kasus pencurian data pribadi milik peserta BPJS Ketenagakerjaan. Korban dalam kasus ini adalah ALS (28), warga Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Kapolres Subang, AKBP Ariek Indra Sentanu mengungkapkan bahwa pada Jumat, 14 Maret 2025, pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) milik korban tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
“Korban ALS datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Subang untuk mengajukan klaim JHT miliknya yang diperoleh selama bekerja di PT Taekwang Subang. Namun, korban kaget karena menurut sistem BPJS, dananya sebesar Rp23.921.570 telah dicairkan pada Januari 2025, padahal ia tidak pernah mengajukan klaim,” jelas Kapolres.
Dalam penyelidikan, polisi berhasil mengamankan dua tersangka yang merupakan pasangan suami istri, yakni ASM (35) dan LNR (35), warga Kabupaten Majalengka.
Kapolres menjelaskan bahwa ASM berperan sebagai pihak yang mengumpulkan data pribadi korban, termasuk membeli e-KTP dan paklaring palsu, menyiapkan SIM card, serta membuat akun email dan akun BPJS atas nama korban.
Sementara itu, LNR berperan sebagai sosok yang berpura-pura menjadi korban saat proses verifikasi online, termasuk saat pembuatan rekening bank dan pengajuan klaim JHT. Dana hasil pencairan kemudian ditransfer ke rekening dan akun digital milik para tersangka.
“Para tersangka diketahui telah melakukan modus serupa di beberapa wilayah lain seperti Sukabumi, Bandung, Cirebon, dan daerah lainnya,” tegas Ariek.
Dalam penggerebekan, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 37 e-KTP, 16 kartu BPJS, dokumen paklaring palsu, 5 unit telepon genggam, 35 SIM card dari berbagai provider, 2 stel pakaian, buku tabungan dan ATM, serta dokumen-dokumen lainnya.
Kedua tersangka kini ditahan di Polres Subang dan dijerat dengan Pasal 67 ayat (3) dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Mereka terancam hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda hingga Rp6 miliar. ***
Sumber : PikiranRakyat