JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta masyarakat melihat lebih jelas soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap mengambil jatah anggaran pendidikan.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan strategi alokasi lintas sektor atau cross cutting budget policy.
Hal ini terjadi karena penerima manfaat dari MBG yang ditargetkan mencapai hampir 84 juta yang terbesar adalah anak-anak dan siswa sekolah di seluruh Indonesia.
“Dengan demikian digunakan strategi membagi fungsi anggaran sesuai penerima manfaatnya dalam rangka memperkuat fungsi anggaran dalam kaitan follow the program yaitu anggaran mengikuti fungsi dan peran programnya, karena fungsinya adalah memperkuat gizi anak-anak Indonesia yang sebagian besar mereka adalah anak-anak dalam range umur siswa sekolah,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).
Misbakhun menjelaskan ketika pemerintah memutuskan memperluas penerima manfaat MBG, maka strategi alokasi anggaran pun dilakukan penyesuaian.
Kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dalam mengelola APBN sebagai pemegang mandat konstitusi.
Adapun Misbhakun menjelaskan pada tahun 2026 ini, program MBG mulai berjalan lancar dan beroperasi dengan bagus di semua daerah yang sudah aktif SPPG nya dan penerima manfaat bisa menikmati kehadiran program MBG dengan baik.
“Seharusnya strategi anggaran ini justru diberikan pujian sebagai strategi yang cerdas bukan malah dipermasalahkan dan dipolitisasi sebagai miss alokasi anggaran,” ujarnya.
Misbakhun melihat selama ini komitmen pemerintah terhadap pendidikan tidak pernah berkurang. Ia bilang setiap tahun alokasi anggaran pendidikan selalu naik, di mana anggaran pendidikan tetap dialokasikan minimal 20% dari total belanja APBN.
“Terlalu berlebihan dan tidak proporsional membenturkan strategi alokasi sebagian anggaran pendidikan untuk MBG dengan pembangunan infrastruktur pendidikan yang masih tertinggal di beberapa wilayah karena pemerintah tidak pernah mengurangi alokasi anggaran infrastruktur pendidikan bahkan makin diperkuat dengan mulai dibangun nya sekolah rakyat di banyak daerah pelosok di seluruh wilayah Indonesia dengan penggerak teknisnya Kementerian Sosial,” jelas Misbakhun.
“Ini adalah bukti dan komitmen nyata dari pemerintah bawah konsentrasi dan perhatian negara tidak pernah berkurang pada dunia pendidikan dalam rangka menyiapkan generasi mendatang sebagai generasi yang unggul,” tambahnya.***
Sumber : Detik.com
