BANDUNG – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan TPPO) Polda Jawa Barat melaksanakan pendampingan dalam kegiatan penjemputan pekerja hiburan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Minggu, 22 Februari 2026.
Kegiatan tersebut dilakukan bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan terhadap warga Jawa Barat yang berada di luar daerah.
Dalam kegiatan tersebut, hadir langsung Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Jabar Rumi Untari didampingi Achmad Chaerudin, selaku Kasubdit 3 Ditres PPA dan PPO Polda Jabar, serta Suryaningsih, selaku P.S. Kabag Wassidik Ditres PPA dan PPO Polda Jabar.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan mengatakan bahwa pendampingan tersebut bertujuan memastikan proses penjemputan berjalan sesuai prosedur hukum serta menjamin perlindungan terhadap para pekerja, khususnya apabila terdapat dugaan unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO) maupun bentuk eksploitasi lainnya.
“Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara humanis dan berkoordinasi dengan aparat setempat guna menjamin keamanan serta keselamatan para pekerja,” ujar Kombes Hendra, dilansir dari rri.co.id, Senin, 23 Februari 2026.
Dirres PPA dan PPO Polda Jabar menyampaikan bahwa kehadiran pihak kepolisian merupakan bagian dari komitmen institusi dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap perempuan dan anak, serta mencegah potensi terjadinya TPPO lintas daerah.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, menegaskan bahwa Polda Jabar akan terus hadir dalam setiap upaya perlindungan masyarakat.
“Kami memastikan bahwa setiap warga Jawa Barat mendapatkan perlindungan hukum dan pendampingan yang layak. Kehadiran jajaran Ditres PPA dan PPO Polda Jabar dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Polda Jabar akan terus meningkatkan koordinasi lintas wilayah dan lintas instansi. Selain itu melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap modus perekrutan kerja yang tidak jelas dan berpotensi merugikan.
Kegiatan penjemputan berlangsung aman dan lancar. Para pekerja selanjutnya akan mendapatkan pendampingan serta asesmen lanjutan sesuai kebutuhan. Hal itu guna memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan kondisi mereka tetap terjaga.***
Sumber : rri.co.id