Rabu, September 16, 2026
spot_img

Gerindra Sebut Pidato KDM di Musrenbang Cirebon Hanya Humor, Aksi Walk Out PDI-P Dinilai Berlebihan

Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Buky Wibawa menilai jika aksi walk out Fraksi PDI-P di Rapat Paripurna pada Jumat (16/5/2025) merupakan reaksi berlebihan.

Karena menurut Buky, pidato Gubernur Jabar, Kang Dedi Mulyadi (KDM) di acara Musrenbang Cirebon yang dianggap merendahkan martabat lembaga legislatif tersebur hanya sebuah humor.

Dalam pernyataannya yang viral di media sosial, Buky Wibawa menjelaskan bahwa pidato Dedi Mulyadi di acara Musrenbang Cirebon kental dengan gaya khas budaya Sunda yang penuh humor dan sindiran halus atau “sindir sampir”.

Berita Lainnya  Rekening Bank untuk 200 Juta Warga, Sulit Lawan Prabowo di Pemilu 2029

Ia menyebut bahwa pidato tersebut tidak bisa ditanggapi dengan kaku, karena gaya komunikasi Kang Dedi memang dikenal santai dan jenaka.

“Saya hadir langsung dalam acara Musrenbang itu. Tidak ada yang luar biasa, suasananya cair dan penuh canda. Pidato beliau tidak mengandung unsur serius yang menyinggung lembaga,” kata Buky, dilansir dari Pikiran Rakyat, Sabtu (17/5/2025).

Lebih lanjut, Buky menyayangkan sikap Fraksi PDI-P yang justru tidak menghadiri langsung acara tersebut namun merasa tersinggung. Ia menduga informasi yang diterima fraksi tersebut berasal dari media sosial, bukan dari pengalaman langsung di lapangan.

Berita Lainnya  Rekening Bank untuk 200 Juta Warga, Sulit Lawan Prabowo di Pemilu 2029

Dalam pidato tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sempat menyinggung soal urgensi penanganan banjir dan sampah yang menurutnya tidak perlu dibahas panjang lebar saat kondisi darurat.

Ia juga menyebut gedung DPRD sebagai bangunan peninggalan Belanda yang dulu dibangun tanpa perlu persetujuan DPR. Pernyataan ini dinilai sebagai bagian dari sindiran ringan, bukan bentuk penghinaan.

“Kalau kita pahami konteksnya, itu bentuk refleksi agar kita sebagai legislatif bisa lebih sigap dan kuat dalam pengawasan. Tapi disampaikannya dengan gaya khas Sunda, bukan menghina,” tambah Buky.

Berita Lainnya  Rekening Bank untuk 200 Juta Warga, Sulit Lawan Prabowo di Pemilu 2029

Mengenai sikap walk out PDI-P, Buky menegaskan bahwa itu merupakan hak politik dari setiap fraksi dan tidak mewakili sikap resmi lembaga DPRD secara keseluruhan.

“Itu hak fraksi, kami hormati. Tapi tidak perlu dibesar-besarkan,” katanya.***

 

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Berawal dari ‘Heureuy’, Pejabat Dishub Sukabumi Lecehkan Siswi PKL, Berakhir Dijemput Polisi

SUKABUMI - Seorang oknum pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi berinisial TIP yang diduga melakukan pelecehan terhadap siswi Praktik Kerja Lapangan (PKL) telah dijemput...

Tegas! Pemprov Jabar Tutup Aktivitas Pertambangan PT. MPB di Karawang Selatan

KARAWANG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menutup aktivitas pertambangan PT. Mas Putih Belitung  (anak perusahaan PT. Jui Shin Indonesia), yang tidak mematuhi ketentuan...

Singgung Soal ‘Ideologi Politik’, Kepala BGN Malah Salahkan Guru, Orang Tua Siswa, Wartawan hingga LSM yang ‘Ngeramein’ Keracunan MBG

JAKARTA - Meski total korban keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai hampir 50 ribu orang yang tersebar di 36 provinsi di Indonesia,...

KDM Nyatakan Tidak Ada Pelecehan di Kasus Wabup Sumedang dengan Sekprinya, Netizen Tak Percaya : “Ekspresi Tidak Bisa Berbohong”

BANDUNG - Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Wakil Bupati Sumedang, Muhammad Fajar Aldila terhadap sekretaris pribadinya berinisial RY dinyatakan 'clear' oleh Gubernur Jawa...

Disuruh Beli Mi Goreng Malah Mi Kuah, Prajurit TNI AU Meninggal Dianiaya Senior

JAKARTA - Serda Ahmad Muzammul Farisa (AMF), prajurit TNI AU di Magetan, Jawa Timur (Jatim), meninggal secara tak wajar setelah diduga dianiaya seniornya di...

Hukum

KPK Tangkap 17 Orang Terkait Pengurusan HGB di Kabupaten Bogor

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 17 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek, pada Senin (14/9/2026). Beberapa di antaranya ada Direktur...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan