BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengunjungi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat pada Jumat (24/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Dedi meminta lembaga auditor negara itu melakukan pendalaman terhadap audit kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
Permintaan ini disampaikan sebagai bentuk upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Langkah itu juga menjadi respons atas dugaan adanya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disimpan dalam bentuk deposito, sebagaimana pernah disinggung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
“Hari ini kita ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pendalaman audit terhadap kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi kepada awak media di lokasi.
Audit Rutin dan Akuntabilitas Pemda
Dedi menjelaskan bahwa audit terhadap keuangan Pemprov Jabar saat ini memang tengah berlangsung sebagai bagian dari pemeriksaan rutin akhir tahun.
Menurutnya, proses audit ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.
“Karena kan auditnya juga sedang berjalan, ya kan audit akhir tahun yang dilakukan hari ini sudah sedang berjalan audit Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, kan itu rutin dilakukan,” tambahnya.
Ia menambahkan, hasil audit nantinya akan menunjukkan sejauh mana Pemprov Jabar memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik.
“Sehingga nanti di sana bisa terlihat apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat satu memiliki perencanaan keuangan yang baik, yang kedua, memiliki pengelolaan keuangan yang baik,” ucapnya.
Bangun Kepercayaan Publik Lewat Audit Terbuka
Dedi menekankan pentingnya audit BPK sebagai sarana membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, hanya ada dua lembaga yang memiliki kewenangan memeriksa arus kas daerah, yakni BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kalau inspektorat kan internal audit pemerintah. Nah ini langkah-langkah yang dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik,” katanya.
Minta Hasil Audit Diumumkan Lebih Cepat
Sebagai bentuk komitmen transparansi, Dedi juga meminta agar hasil audit belanja Pemprov Jabar dapat segera diumumkan kepada publik.
Biasanya, hasil audit diumumkan pada kisaran April tahun berikutnya, namun ia berharap laporan kali ini bisa dipercepat.
“Tetapi khusus untuk belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini agar segera dilakukan pengumuman hasil audit,” pungkasnya.
