Selasa, November 10, 2026
Google search engine

Demo Ojol di Karawang Tuntut Potongan Aplikasi Jadi 10%

Ratusan ojek online (ojol) dari berbagai aplikasi menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Karawang, Selasa (20/5).

Aksi ini merupakan gerakan nasional yang menyerukan protes terhadap aplikator yang mereka tuding telah melanggar regulasi.

Pantauan di lokasi, ratusan ojol dari berbagai aliansi atau komunitas datang sejak siang hari. Kendaraan yang biasa mereka gunakan untuk menarik penumpang, kompak diparkir di depan kantor bupati.

Ketua Presidium Aliansi Ojol Karawang Bergerak, Guruh Yanuar, menjelaskan, sedikitnya ada seribu ojol roda dua dan empat yang dikerahkan dalam aksi.

Berita Lainnya  Bukan Hanya Dinonaktifkan, HMI Desak 8 Anggota Polresta Karawang Dicopot, Tuntut Kapolresta Mundur Jika Tak Tegas

Dalam tuntutannya, massa mendesak aplikator menetapkan batas potongan komisi dikembalikan menjadi 10 persen, dari yang saat ini mencapai 20-30 persen.

Dia menilai aplikator telah melanggar Keputusan Menteri Perhubungan KP 1001 Tahun 2022, yang mengatur besaran potongan komisi ojol maksimal 20 persen.

“Kami minta dikembalikan menjadi 10 persen,” tegasnya.

Selain itu, massa juga mendesak Pemkab Karawang membuat peraturan daerah (perda) moda transportasi sebagai payung hukum bagi para pengemudi.

Naskah akademik perda tersebut, katanya, sebetulnya sudah dibuat aliansi ojol sejak 2023 lalu agar ditindaklanjuti.

Berita Lainnya  Barrier Gate di Mapolresta Karawang Disorot, Hanya Kendaraan Polisi yang Boleh Masuk, Masyarakat Diarahkan Parkir Berbayar

“Karena pada dasarnya kita punya hak otonomi daerah, sehingga kami menuntut DPRD dan Bupati Karawang ikut andil agar peraturannya dikelola oleh daerah,” tegasnya.

Massa menilai semua aplikator di Indonesia hanya bisa memonopoli ekosistem bisnisnya dengan memeras keringat para pengemudi.

“Mereka tidak mau peduli dengan manusia-manusia yang mengerjakan dan menjadikan alat produksi kawan-kawan itu sendiri,” kata Guruh.

Guruh menegaskan, dalam aksi kali ini massa serentak mematikan aplikasi sebagai bentuk kekecewaan terhadap aplikator.

Berita Lainnya  Aksi Women's March Jakarta Sampaikan 9 Tuntutan, Sempat Dorong-dorongan dengan Polisi

Namun pihaknya juga sepakat tidak melakukan sweeping pada pengemudi yang masih menarik penumpang demi menjaga kondusifitas.

“Kita aliansi bersepakat untuk legawa untuk tetap menjaga kondusifitas dibanding harus melakukan sweeping kepada kawan-kawan yang sebenarnya mereka sedang berjuang juga mencari nafkah, dan kami juga berjuang untuk kepentingan orang banyak,” tandasnya.***

Sumber : tvberita

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

10 Mantan Kapolri Temui Prabowo Ditengah Kasus Penyadapan

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan dari 10 mantan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu...

Bahlil Bantah Terlibat Kasus Penyadapan Ilegal HP Presiden

MALUKU - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan tegas membantah tudingan yang menyebutkan dirinya terlibat...

Aksi Women’s March Jakarta Sampaikan 9 Tuntutan, Sempat Dorong-dorongan dengan Polisi

JAKARTA - Aksi unjuk rasa Women's March Jakarta (WMJ) 2026 yang digelar hari ini, Sabtu, 7 November 2026, sempat diwarnai ketegangan berupa aksi saling...

Terbakar Api Cemburu, Pria ini Injak-injak Kekasihnya hingga Meninggal Dunia

KARAWANG - Polresta Karawang telah menangkap seorang pemuda berinisial RHT atau RH (20) setelah diduga melakukan penganiayaan brutal terhadap kekasihnya, AAP (22), hingga meninggal...

Tahanan Perempuan Hamil di Dalam Sel, Kapolsek Dompu Dicopot, Anggotanya Diperiksa Propam Polda NTB

DOMPU - Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, mendadak dicopot dari jabatannya. Pencopotan terjadi ketika viral isu mengenai seorang tahanan perempuan yang dikabarkan hamil di dalam...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan