Selasa, November 10, 2026
Google search engine

Dedi Mulyadi Ingin Sekolah Swasta Digratiskan untuk Warga Miskin

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan seluruh anak di Jabar bisa sekolah minimal selama 12 tahun.

Untuk mengejar target partisipasi sekolah 12 tahun tersebut, Dedi menuturkan pihaknya sudah memiliki strategi yang telah disepakati dengan DPRD Jabar.

“Angka anak sekolah di Jawa Barat masih rendah. Target saya 12 tahun. Makanya, strateginya tadi sudah disepakati saat rapat bersama Banggar,” ucap Dedi ditemui usai rapat dengan Badan Anggaran DPRD Jabar, Kamis (22/5/2025).

KDM –sapaan Dedi– menjelaskan, strategi pertama untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah 12 tahun yaitu mempercepat pembangunan sekolah-sekolah pemerintah khususnya SMA yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Berita Lainnya  Mulai 2027, Sekolah di Karawang Bakal Ada Ekstrakurikuler Baca Tulis Qur'an

“Strateginya pertama mempercepat pembangunan sekolah-sekolah pemerintah terutama SMA yang menjadi kewenangan Pemdaprov,” ucapnya.

Strategi berikutnya adalah menggratiskan biaya sekolah negeri dan swasta bagi seluruh anak di Jawa Barat.

“Kami akan menggratiskan pendidikan bagi seluruh rakyat Jabar di negeri dan swasta. Khusus untuk swasta digratiskan untuk masyarakat miskin sehingga diharapkan tahun ini angka partisipasi sekolah 12 tahun meningkat,” jelas KDM.

KDM melanjutkan, sekolah negeri dipastikan otomatis gratis karena dikelola pemerintah. Namun, tidak semua warga miskin bisa masuk ke sekolah negeri. Untuk itu pemerintah juga akan menjamin sekolah swasta gratis bagi warga miskin.

Berita Lainnya  GOKAR Perkenalkan Aplikasi Transportasi Online Asli Karawang di Sekolah

“Kalau negeri kan sudah otomatis gratis, tapi kan tidak semua warga miskin bisa masuk negeri pasti ada yang masuk swasta sehingga pemerintah menjamin pendidikan gratis untuk masyarakat miskin yang di sekolah swasta,” tuturnya.

Selain sektor pendidikan, rapat bersama Banggar DPRD Jabar juga menyepakati pergeseran anggaran untuk peningkatan belanja infrastruktur, dan kesehatan. Kemudian realokasi anggaran untuk penanganan bencana alam, penanganan sampah, lingkungan hidup, dan postur belanja lainnya.

Berita Lainnya  Mulai 2027, Sekolah di Karawang Bakal Ada Ekstrakurikuler Baca Tulis Qur'an

“Sebagaimana yang menjadi rekomendasi Pansus LKPJ tadi yaitu di peningkatan belanja infrastruktur, belanja pendidikan, kesehatan, realokasi penanganan bencana, belanja penanganan sampah, lingkungan hidup dan postur lainnya,” kata KDM.***

Sumber : jabarprov.go.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

10 Mantan Kapolri Temui Prabowo Ditengah Kasus Penyadapan

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan dari 10 mantan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu...

Bahlil Bantah Terlibat Kasus Penyadapan Ilegal HP Presiden

MALUKU - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan tegas membantah tudingan yang menyebutkan dirinya terlibat...

Aksi Women’s March Jakarta Sampaikan 9 Tuntutan, Sempat Dorong-dorongan dengan Polisi

JAKARTA - Aksi unjuk rasa Women's March Jakarta (WMJ) 2026 yang digelar hari ini, Sabtu, 7 November 2026, sempat diwarnai ketegangan berupa aksi saling...

Terbakar Api Cemburu, Pria ini Injak-injak Kekasihnya hingga Meninggal Dunia

KARAWANG - Polresta Karawang telah menangkap seorang pemuda berinisial RHT atau RH (20) setelah diduga melakukan penganiayaan brutal terhadap kekasihnya, AAP (22), hingga meninggal...

Tahanan Perempuan Hamil di Dalam Sel, Kapolsek Dompu Dicopot, Anggotanya Diperiksa Propam Polda NTB

DOMPU - Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, mendadak dicopot dari jabatannya. Pencopotan terjadi ketika viral isu mengenai seorang tahanan perempuan yang dikabarkan hamil di dalam...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan