Minggu, Mei 10, 2026
spot_img

Dedi Mulyadi Ingin Sekolah Swasta Digratiskan untuk Warga Miskin

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan seluruh anak di Jabar bisa sekolah minimal selama 12 tahun.

Untuk mengejar target partisipasi sekolah 12 tahun tersebut, Dedi menuturkan pihaknya sudah memiliki strategi yang telah disepakati dengan DPRD Jabar.

“Angka anak sekolah di Jawa Barat masih rendah. Target saya 12 tahun. Makanya, strateginya tadi sudah disepakati saat rapat bersama Banggar,” ucap Dedi ditemui usai rapat dengan Badan Anggaran DPRD Jabar, Kamis (22/5/2025).

KDM –sapaan Dedi– menjelaskan, strategi pertama untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah 12 tahun yaitu mempercepat pembangunan sekolah-sekolah pemerintah khususnya SMA yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Berita Lainnya  Bupati Aep Warning Kepsek: Jangan Ada Penyimpangan Dana BOS

“Strateginya pertama mempercepat pembangunan sekolah-sekolah pemerintah terutama SMA yang menjadi kewenangan Pemdaprov,” ucapnya.

Strategi berikutnya adalah menggratiskan biaya sekolah negeri dan swasta bagi seluruh anak di Jawa Barat.

“Kami akan menggratiskan pendidikan bagi seluruh rakyat Jabar di negeri dan swasta. Khusus untuk swasta digratiskan untuk masyarakat miskin sehingga diharapkan tahun ini angka partisipasi sekolah 12 tahun meningkat,” jelas KDM.

KDM melanjutkan, sekolah negeri dipastikan otomatis gratis karena dikelola pemerintah. Namun, tidak semua warga miskin bisa masuk ke sekolah negeri. Untuk itu pemerintah juga akan menjamin sekolah swasta gratis bagi warga miskin.

Berita Lainnya  Pesan Hardiknas, DPRD Karawang Minta Sekolah Jangan Abaikan Pendidikan Karakter dan Moral

“Kalau negeri kan sudah otomatis gratis, tapi kan tidak semua warga miskin bisa masuk negeri pasti ada yang masuk swasta sehingga pemerintah menjamin pendidikan gratis untuk masyarakat miskin yang di sekolah swasta,” tuturnya.

Selain sektor pendidikan, rapat bersama Banggar DPRD Jabar juga menyepakati pergeseran anggaran untuk peningkatan belanja infrastruktur, dan kesehatan. Kemudian realokasi anggaran untuk penanganan bencana alam, penanganan sampah, lingkungan hidup, dan postur belanja lainnya.

Berita Lainnya  Pertama di Indonesia, Kabupaten Bekasi Bentuk Satgas Perlindungan Guru

“Sebagaimana yang menjadi rekomendasi Pansus LKPJ tadi yaitu di peningkatan belanja infrastruktur, belanja pendidikan, kesehatan, realokasi penanganan bencana, belanja penanganan sampah, lingkungan hidup dan postur lainnya,” kata KDM.***

Sumber : jabarprov.go.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Pelaku Penadah HP Curian di Bekasi Pakai Aluminum Foil buat Tangkal Sinyal

JAKARTA - Polisi menangkap tiga orang penadah handphone curian di Bekasi Timur. Para tersangka menggunakan aluminum foil untuk mengacak sinyal pendeteksi handphone. Kanit Reskrim Polsek...

252 Siswa di Jakarta Timur Keracunan MBG

JAKARTA - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat sebanyak 252 siswa mengalami gejala diduga keracunan makanan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di...

Makam Dibongkar, Polisi Selidiki Kasus Bayi Tewas Tak Wajar di Karawang

KARAWANG - Diduga mengalami kematian tak wajar, pihak kepolisian akhirnya melakukan ekshumasi atau proses pembongkaran makam seorang bayi laki-laki berinisial TP (1,5), asal Desa...

Demo Bupati Indramayu, Massa Lemparkan Puluhan Ular ke Aparat yang Berjaga

INDRAMAYU – Suasana di depan Pendopo Kabupaten Indramayu mendadak riuh saat puluhan ekor ular meluncur ke arah barisan penjagaan aparat keamanan. Aksi tak lazim...

Jadi Sorotan Satelit NASA, Kota Bekasi Disebut Salah Satu Kota Paling Beracun di Dunia

KOTA BEKASI - Di tengah bakal adanya proyek pengelolaan sampah energi listrik (PSEL), Kota Bekasi kembali jadi sorotan internasional setelah hasil pemantauan satelit mengungkap...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan