Rabu, April 15, 2026
spot_img

Dedi Mulyadi Dampingi Prabowo Panen Raya di Majalengka

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan panen raya padi di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Senin (7/4/2025).

Panen raya padi ini juga serentak dilakukan di 14 Provinsi dan 157 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dipilihnya Jawa Barat menjadi pusat panen raya padi karena menjadi lumbung padi nasional.

Dalam panen tersebut Prabowo turun ke sawah mengoperasikan “combine-harvester”, alat pertanian modern untuk memanen padi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga turut menaiki alat tersebut.

Panen raya ini merupakan simbol keberhasilan musim tanam sekaligus bukti peningkatan produktivitas pertanian lokal dan momentum mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Dari laporan Menteri Andi Amran Sulaiman, produksi beras nasional saat ini berada dalam tren yang menggembirakan.

Tercatat stok gudang sebanyak 2,4 juta ton dan diperkirakan setelah panen raya ini menjadi 3 juta ton, tertinggi selama 10-20 tahun terakhir. Bahkan saking berlimpahnya produksi beras kapasitas penyimpanan tak lagi mencukupi.

Usai panen padi, Presiden Prabowo menyapa kepala daerah dan petani dari 14 provinsi yang ikut panen padi serentak lewat konferensi video.

Gubernur Dedi Mulyadi juga turut menyampaikan aspirasi petani ke Presiden secara langsung.

Ia mengatakan, pasokan pupuk untuk petani di Jabar sudah lancar. Namun yang menjadi kendala adalah biaya untuk obat-obatan pengusir hama.

“Sekarang pupuk sudah lancar, tapi biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan karena sebelum mulai menanam mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong atau hama. “Nyemprot” -nya itu dua kali sehari,” ungkap Dedi.

Ia juga meminta asuransi kesehatan untuk petani ditingkatkan. Dedi menyebut tak sedikit petani yang belum terkover BPJS kesehatan.

“Mohon peningkatan asuransi kesehatan petani karena banyak petani yang ketika sakit tidak terkover BPJS atau BPJS mandirinya tidak terbayar,” sebutnya.

Sebagai pusat lumbung padi nasional, Dedi juga berharap Kementerian Pertanian menambah peralatan untuk peningkatan produksi.

“Karena Jabar pusat lumbung padi nasional, ya seluruh alatnya harus banyak (supaya) ditambah kalau ingin peningkatan produksi,” ucap Dedi.

Sumber : jabarprov.go.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

KPK Panggil Staf Legal Lippo Cikarang dan Pj Sekda Bekasi

JAKARTA - KPK kembali memanggil staf legal Lippo Cikarang, Ruri (RR), dalam perkara suap ijon proyek Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK). Ruri dipanggil...

Kasak-kusuk ke Kejati Jabar Soal Dugaan Ijon Pokir

KARAWANG - Kabar teranyar mengenai dugaan ijon pokir anggota DPRD Karawang mengerucut kepada informasi beberapa pihak yang sudah 'kasak-kusuk' berkomunikasi dengan penyidik Kejaksaan Tinggi...

Terima Uang Rp 2,94 Miliar, KPK Periksa Henri Lincoln

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henri Lincoln untuk mengonfirmasi penerimaan...

Pemborong Menjerit, Mau Nyari Untung Malah Buntung

KARAWANG - Mayoritas pengguna jasa (pemborong) yang mengerjakan proyek atau pekerjaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang mulai menjerit. Hal ini...

Meski Sudah Jerat 2 Tersangka, Korupsi Ambulans RSUD Subang Kembali Dilaporkan

SUBANG – Langkah hukum baru diambil oleh dua praktisi hukum, Taufik H. Nasution, SH. MH. M.Kes dan Hugo S. Tambunan, SH.Mereka mendatangi Kejaksaan Negeri...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan