Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal membentuk Satgas Anti Premanisme di wilayah Jawa Barat. Satgas tersebut bakal berisi anggota dari berbagai kalangan seperti TNI dan Polri hingga Polisi Militer (PM).
“Mungkin hari ini, mungkin akan segera dibuat (satgas). Senin mungkin SK-nya keluar,” ucap Dedi sesuai mengikuti acara di DPRD Jabar, Jumat (21/3/2025).
Dedi mengaku terus melakukan komunikasi dengan jajaran kapolres di wilayah Provinsi Jawa Barat. Ia mengapresiasi sejumlah polres yang berhasil menangkap preman.
“Malam juga kan di Subang sudah berani tuh kasat sersenya nangkap preman. Di Bekasi yang ormasnya sudah minta maaf walaupun menurut saya minta maaf saja tidak cukup, harus ada langkah-langkah hukum, kemudian yang di Kota Bekasi juga sudah bergerak,” kata dia.
Dedi mengatakan satgas anti premanisme bakal dilengkapi perlengkapan khusus dan nomor telepon khusus. Mereka akan mulai efektif bekerja pada Senin pekan depan. “Sudah, Senin ini sudah bisa efektif kok,” ungkap dia.
Sebelumnya, aksi premanisme terjadi di sejumlah wilayah jelang lebaran 1446 Hijriah. Sejumlah ormas diduga meminta uang tunjangan hari raya (THR) ke sejumlah perusahaan dan kantor pemerintahan serta lainnya. Selain itu, aksi premanisme pun menganggu aktivitas investasi di dalam negeri.
Dedi Mulyadi merasa prihatin atas peristiwa seorang satpam SMKN 9 Tangerang ditusuk anggota LSM gara-gara diduga meminta THR. Oleh karena itu, ia menegaskan, instansi pemerintah atau swasta tidak boleh mengeluarkan THR kepada ormas maupun LSM dan tidak boleh ada lagi yang meminta THR.
“Saya tekankan untuk seluruh instansi pemerintah, swasta, tidak lagi mengeluarkan THR pada siapapun dan tidak ada orang yang minta THR lagi,” ucap dia sesuai apel gelar pasukan di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (20/3/2025).
Dedi menegaskan, tidak boleh ada lagi pihak-pihak yang meminta THR. Oleh karena itu, masalah tersebut harus diselesaikan secara bersama-sama. “Provinsi lain kan sampai terjadi satpam dianiaya oleh orang yang minta THR yang mengaku LSM. Kan menjadi hal-hal yang aneh, yang harus secara tegas kita sikapi secara bersama,” ungkap dia.
Tidak hanya itu, ia mengingatkan, bagi yang hendak mengirim parcel kepada gubernur Jabar agar tidak dilakukan. Ia mengimbau agar parcel tersebut dikirimkan kepada warga yang tidak mampu dalam bentuk paket.
Ia menambahkan, pelaksanaan bulan puasa Ramadhan di Jawa Barat relatif kondusif dan tentram. Ia melihat tidak terdapat euforia yang berlebihan dalam pelaksanaan bulan puasa Ramadhan.
Sumber : Republika