Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti keberadaan bangunan di sekitar area Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Jawa Barat, yang tidak tercatat di dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
Di area lapas ada total 16 unit rumah dinas. Sebanyak 13 unit rumah dinas tidak tercatat di SIMAK BMN dan 3 lainnya tercatat.
“Tentu ini menjadi informasi penting, ya, jika memang fasilitas-fasilitas itu dibangun dan disediakan tidak menggunakan APBN atau tidak menggunakan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dari lapas tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (28/9) sore.
“Artinya, butuh pendalaman. Siapa yang menyediakan fasilitas mewah tersebut? Siapa yang mengizinkan fasilitas mewah itu bisa ada di beberapa ruangan di lapas ini? Kemudian siapa yang mengizinkan warga binaan-warga binaan tertentu yang bisa mendapatkan fasilitas mewah tersebut?” sambungnya.
Budi menuturkan KPK membuka ruang komunikasi dan kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, terutama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan fasilitas mewah yang beberapa hari terakhir mendapat sorotan publik.
Tentu ini juga butuh investigasi lebih lanjut, pendalaman, ya, permintaan keterangan kepada beberapa pihak yang mengetahui, yang bisa menjelaskan bagaimana praktik-praktik itu terjadi,” katanya.
Budi menambahkan kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Ombudsman RI menjadi pemicu untuk melakukan perbaikan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Jadi, hasil sidak ini jangan dipandang hanya untuk menyelesaikan persoalan di satu titik di Lapas Cibinong saja, tapi tentu harapan publik adalah bagaimana kemudian pembenahan ini bisa dilakukan secara masif di banyak lapas yang diduga masih melakukan praktik serupa,” ucap dia.
Sebelumnya, dalam rapat bersama dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (28/9), Kepala Urusan Umum Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif, Deni Sugiarto, mengaku tidak mengetahui sumber anggaran pembangunan 13 rumah dinas di sekitar lapas.
Di dalam rapat, Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, awalnya bertanya siapa pejabat di Lapas Cibinong yang sudah bertugas lama. Willy lalu bertanya sejak kapan 13 rumah dinas itu dibangun.
Deni yang mengaku sudah lebih dari 5 tahun menjadi Kaur Umum mengatakan rumah dinas itu dibangun pada 2023.***
Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia