Minggu, Juli 26, 2026
spot_img

Dana Transfer Daerah Berkurang, Anggaran Infrastruktur Jabar Tidak akan Dikurangi

MESKI dana transfer daerah dari pusat berkurang untuk Jabar sebesar Rp2.458.000.000.000 (dua triliun empat ratus lima puluh delapan milyar), namun Gubernur Jabar, Kang Dedi Mulyadi tidak akan mengurangi belanja infrastruktur di Jabar, bahkan akan ditingkatkan.

“Dananya dari mana? Ya dari hasil efesiensi di beberapa bidang, seperti rapat dinas, perjalananan dinas, pengurangan pemakaian air dan listrik di kantor, biaya internet, juga pos-pos lain yang dipandang tidak terlalu penting,” katanya, Senin (13/10/2025).

Berita Lainnya  Kejari Purwakarta Musnahkan Barbuk Hasil Kejahatan, dari Rokok Ilegal hingga Narkotika

Menurut KDM, infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan sekolah, irigasi, konektivitas listrik dan internet harus tetap menjadi prioritas di Jabar.

“Bila infrastruktur baik, maka investasi akan masuk, bila investasi masuk lancar, maka ekonomi akan berjalan,” tegasnya.

Industri akan tumbuh, maka KDM meyakini, bila industri bisa tumbuh, maka masyarakat bisa memperoleh pekerjaan untuk biaya hidupnya. Jadi pertumbuhan infrastruktur sangat relevan dengan petumbuhan ekonomi.

“Dan bagi masyarakat, pembangunan itu dianggap ada, manakala ada pembangunan jalan, irigasi, bendungan. Andai ada anggapan pembangunan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi, itu disebabkan, pembangunannya tidak mandiri, menggunakkan anggaran pinjaman yang pembayarannya lebih besar dari kemampuan daerah atau lebih besar pasak dari pada tiang,” paparnya.

Berita Lainnya  DPR RI Soroti Anggaran Fantastis Rp1,8 Triliun Pengadaan Kipas Angin

Jadi bagaimana pemerintah menggunakan anggaran yang baik? Pemerintah yang menggunakkan anggaran yang baik adalah pemerintah yang efesien.

“Menggunakan anggarannya untuk sebesar-besar belanja publik. Mengurangi perjalanan dinas, mengurangi belanja alat tulis kantor, mengurangi belanja air dan lain sebagainya,” tambah KDM.

KDM menyebut juga tidak akan menggunakan dana pinjaman meski ada tawaran untuk itu.

“Lebih baik menggunakan dana sendiri hasil efesiensi daripada meminjam, yang nantinya membebani APBD,” pungkasnya.***

Berita Lainnya  Mantan Kabid Pasar Kota Bekasi Ditetapkan Tersangka Pungli MCK Bantargebang

Sumber : jabarprov.go.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kebakaran Hebat Hanguskan 70 Rumah Adat di Sukabumi

SUKABUMI - Kebakaran meratakan permukiman di Kampung Adat Kasepuhan Ciptamulya, Desa Sirnaresmi, Kabupaten Sukabumi. Total 70 rumah di lokasi ludes terbakar. Laporan kebakaran itu terjadi...

Febri Diansyah Jadi Pengacara Febrie Adriansyah

JAKARTA - Eks Juru Bicara KPK, Febri Diansyah bertindak sebagai Kuasa Hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah pada kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian...

Blunder Pernyataan Sudaryono: “Makan Bergizi Adalah Tender Politiknya Presiden Prabowo”

JAKARTA - Baru saja dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN),  Sudaryono sudah mengeluarkan pernyataan yang dinilai 'blunder', karena menyebut program Makan Bergizi Gratis...

Yusril Minta Dedi Mulyadi Hentikan Sayembara Buru Begal: “Beresiko Warga Main Hakim Sendiri”

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengaku tidak setuju dengan keputusan Gubernur...

Resmi Ditahan, Febrie: “Saya Merasa ini Kriminalisasi”

JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah resmi ditahan usai menjalani pemeriksaan maraton oleh Tim 9 Kejaksaan Agung,...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan