JAKARTA – Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di bidang perumahan atau kredit program perumahan (KPP) per 16 Desember 2025, sudah mencapai Rp Rp 3,52 triliun. Ada pun, peminjam tertinggi ada di Jawa Barat.
“Jadi total debitur sebenernya Jawa Barat itu nomor satu. Dari sisi supply itu ada 220 orang. Dari sisi demand di 625 orang,” ungkap Sri kepada awak media di Kementerian Hukum, Jakarta, pada Rabu (17/12/2025).
Di satu sisi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mengeluarkan kebijakan penghentian sementara pengeluaran izin pembangunan rumah atau perumahan se-Jawa Barat.
Salah satu kebijakannya adalah menghentikan sementara penerbitan izin perumahan hingga masing-masing kabupaten/kota memiliki hasil kajian risiko bencana dan melakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Sementara, KUR Perumahan disediakan untuk pengembang, kontraktor, hingga pemilik usaha bahan bangunan untuk penyediaan tanah, pembelian bahan bangunan dan atau pengadaan barang dan jasa guna pembangunan rumah atau perumahan. Dari sisi permintaan misalnya pembelian rumah, pembangunan rumah, renovasi guna mendukung kegiatan usaha.
Lantas dengan adanya kebijakan penghentian sementara izin bangun rumah, apakah akan berpengaruh pada peminatan KUR Perumahan di Jawa Barat? Sri mengatakan Kementerian PKP telah menghubungi pihak Pemprov Jawa Barat dan akan berdiskusi mengenai hal tersebut.
“Udah komunikasi dengan Sekda (sekretaris daerah) juga, kita akan rapat. (Kapan waktunya?) Lagi cari waktu yang tepat,” ujar Sri.
Sebelumnya diberitakan, sejak diluncurkan pada 21 Oktober lalu, KUR Perumahan telah menyalurkan kredit sebesar Rp 3,52 triliun.
“Kalau kita bilang dari 21 Oktober baru dilaunching. Hari ini saya kira sudah cukup baik. Tentu kita sudah menyiapkan untuk tahun 2026 strategi-strategi percepatan, kita bicara dengan asosiasi pengembang, asosiasi kontraktor, termasuk juga asosiasi dagang bahan bangunan, dan UMKM berkoordinasi dengan Kementerian UMKM. Jadi secara keseluruhan, per 16 Desember, KUR perumahan secara keseluruhan di Rp 3,52 triliun,” kata Sri pada Rabu (17/12/2025).
Perbankan penyalur kredit terbesar adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp 1,8 triliun. Disusul oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 673 miliar, PT Bank Nationalnobu Tbk atau Nobu Rp 566 miliar, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp 316 miliar, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 99 miliar.
Sementara itu, dari bank daerah juga ada yang cukup tinggi penyalurannya, yakni PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank bjb sebesar Rp 8 miliar.
“Untuk dari sisi supply ada 892 debitur, dari sisi demand ada 3.810 Debitur,” sebut Sri.***
Baca artikel detikproperti, “Kebijakan KDM Mulai Disorot, Kementerian PKP Siap Rapat dengan Pemprov Jabar” selengkapnya https://www.detik.com/properti/berita/d-8265471/kebijakan-kdm-mulai-disorot-kementerian-pkp-siap-rapat-dengan-pemprov-jabar.
