“Mereka Sama-sama dari Perahu yang Sama, Partai Gerindra”
KARAWANG – “Bupati na kamana, Bupati Karawang dimana”, kalimat satir inilah yang muncul ke permukaan publik khususnya komentar-komentar di media sosial, ketika Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) terlihat gencar melakukan penertiban bangunan liar (bangli) di sepanjang Jalan Interchange Karawang Barat menuju gerbang tol.
Dalam aksinya KDM tidak hanya sendiri. Melainkan melibatkan tiga kepala desa yaitu Kades Wadas, Kades Purwadana dan Kades Sukamakmur.
Namun ditengah aksi KDM yang mencoba menata Interchange Karawang Barat ini, kemudian muncul spekulasi publik yang menjustifikasi jika Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh kurang peduli dengan kondisi semrawutnya tata kota di wilayah Interchange Karawang Barat, khususnya dalam penanganan masalah banjir yang disebabkan banyaknya bangli yang berdiri di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dikelola BBWS dan PJT II.
Sehingga isu ini disinyalir sedang ‘digoreng’ lawan politik atau segelintir orang yang selama ini tidak suka dengan sosok H. Aep Syaepuloh. Meski sejatinya antara Bupati Aep dengan Kang Dedi Mulyadi merupakan pemimpin dan politisi yang berada di perahu yang sama, yaitu Partai Gerindra. Lantas benarkah Bupati Aep seperti itu?.
Tata Kelola Interchange Karawang Barat Diambil Alih Dedi Mulyadi, Bupati Aep Tak Bisa Intervensi Lagi?
Berdasarkan rapat koordinasi (Rakor) yang digelar di Aula Gedung Singaperbangsa Pemkab Karawang pada Kamis (13/11/2025), Dedi Mulyadi akhirnya mengambil alih penataan tata kota di sepanjang jalan Interchange Karawang Barat hingga gerbang tol. Yaitu dari mulai persoalan banjir, bangli, infrastruktur jalan, jembatan hingga gapura.
Sementara Pemkab Karawang akan fokus penataan di jalur Interchange Karawang Timur hingga gerbang tol, dengan koordinasi bersama Jasa Marga hingga pihak kawasan industri di sekitar Karawang Timur.
Sehingga dengan kesepakatan ini, Bupati Aep sudah tidak bisa melakukan intervensi terhadap program penataan Interchange Karawang Barat yang sedang gencar dilakukan Dedi Mulyadi.
Bupati Aep Ucapkan Terima Kasih ke Dedi Mulyadi
Atas kesepakatan penataan ‘dua wajah Kota Karawang’ yaitu Interchange Karawang Barat dan Karawang Timur ini, sempat tersiar kabar jika sebenarnya Bupati Aep merasa tersinggung dan ‘ngambek’ atas permintaan Dedi Mulyadi ini.
Pasalnya atas nama otonomi daerah, Dedi Mulyadi dituding sudah terlalu banyak mengintervensi program pembangunan di Karawang untuk kepentingan popularitas pribadinya di Karawang.
Sehingga sebagian orang bertanya-tanya : Kenapa akhir-akhir ini Dedi Mulyadi terus mengurusi persoalan pembangunan di Karawang?. Sebagai gubernur, kenapa Dedi Mulyadi terlihat jarang mengurusi persoalan di kabupaten/kota lain?.
Terlepas dari pertanyaan publik tersebut, Bupati Aep ternyata justru mengucapkan banyak terima kasih kepada Dedi Mulyadi yang sudah banyak membantu program pembangunan di Karawang.
Alih-alih dikabarkan ‘ngambek’, Bupati Aep justru mengakui jika tidak semua program pembangunan di Karawang bisa di-cover oleh APBD. Melainkan tetap harus ada intervensi dari pemerintah pusat dan Pemrov Jawa Barat.
“Iya dong Om…!, kan untuk dana bagi hasil pajak tertentu, setoran Karawang ke Provinsi kan juga lumayan gede. Jadi sudah sewajarnya pemprov banyak bantu Karawang,” tutur Bupati Aep, saat berdiskusi santai dengan Ketua PERADI Karawang dan Pimred Opiniplus.com, Jumat (21/11/2025) kemarin.
“Jadi justru saya berterima kasih banyak kepada Kang Dedi Mulyadi kalau selama ini sudah banyak dibantu. Jujur saja, tidak semua persoalan pembangunan di Karawang bisa saya selesaikan sendiri. Makanya saya terima kasih ke Pak Gubernur dan beberapa leading sektor tertentu,” timpal Bupati Aep.
Bupati Aep Siap Tidak Populer
Ditengah gencarnya aksi pembangunan yang dilakukan Dedi Mulyadi di Karawang, maka secara tidak langsung akan berimbas kepada tenggelamnya popularitas kepemimpinan Bupati Aep di mata masyarakat.
Menjawab pertanyaan ini, Bupati Aep seakan tidak memperdulikannya. Bahkan Bupati Aep mempersilahkan kepada siapapun yang ingin berbuat baik untuk kepentingan ‘Karawang Maju’ sesuai dengam visi misi kepemimpinannya.
Bupati Aep juga mengaku terus mendorong kinerja ASN Karawang untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sehingga hal inilah yang menjadikan alasan Bupati Aep tidak memotong Tambangan Penghasilan Pegawai (TPP) seperti yang dilakukan kabupaten/kota lain demi efisiensi anggaran, akibat dampak adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat.
“Om hapal sendiri-lah karakter saya dari dulu seperti apa. Saya tidak terlalu peduli dengan hal-hal kecil seperti ini. Yang penting saya ingin program pembangunan di semua dinas jalan semua. Saya benar-benar ingin apa yang sudah dan sedang saya lakukan hari ini benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat. Udah itu aja!,” tandas Bupati Aep.***