Kamis, Juli 9, 2026
spot_img

DPRD Karawang Gelar Rapat Paripurna Masa Reses I

KARAWANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang melangsungkan Rapat Paripurna dengan agenda Pengumuman Masa Reses I Tahun Sidang 2025-2026. Rapat Paripurna ini dilaksanakan pada hari Senin, 27 Oktober 2025, di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Karawang.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., S.H., M.H., dan dihadiri oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., Wakil Bupati Karawang H. Maslani, jajaran Forkopimda, serta anggota DPRD Kabupaten Karawang

Berita Lainnya  Jawa Barat Berubah Nama Jadi Tatar Sunda, Dede Yusuf Khawatir Justru akan Terjadi Gesekan Antar Kelompok Budaya

Dalam sambutannya, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., menegaskan bahwa masa reses memiliki arti yang sangat penting dalam dinamika pembangunan daerah. Reses bukanlah sekadar agenda rutin, melainkan wujud nyata dari pelaksanaan fungsi representasi dan penyerapan aspirasi rakyat oleh DPRD.

Bupati Aep menjelaskan bahwa reses merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif. Selama masa reses, Anggota Dewan turun langsung ke daerah pemilihannya untuk mendengarkan, menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Berita Lainnya  Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Menguat

“Aspirasi inilah yang menjadi pondasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Sehingga kebijakan yang disusun Pemerintah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Karawang, dari desa hingga kota,” ujar Bupati.

Aspirasi yang dihimpun mencakup berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, pelayanan publik, dan lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten Karawang berharap agar hasil Reses I ini tidak hanya menjadi daftar usulan kegiatan, tetapi menjadi masukan strategis dalam penyusunan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Penganggaran APBD Tahun 2026.

Berita Lainnya  Soal Usulan Pergantian Nama Jawa Barat, Seluruh Fraksi DPRD Jabar Beri 'Lampu Hijau'

“Dengan demikian, setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan memiliki dampak yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Lokalisasi Tenda Biru Cibitung – Bekasi Digerebek, Polisi Ungkap Kasus Eksploitasi Anak yang Dipekerjakan untuk Layani Lelaki Hidung Belang

BEKASI - Direktorat PPA-PPO Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan eksploitasi seksual anak di kawasan lokalisasi “Tenda Biru”, Cibitung, Bekasi. Para korban merupakan anak di...

Kejari Purwakarta Musnahkan Barbuk Hasil Kejahatan, dari Rokok Ilegal hingga Narkotika

PURWAKARTA - Kejaksaan Negeri Purwakarta, Jawa Barat, memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal, ratusan gram berbagai jenis narkotika, hingga barang bukti kekerasan seksual. Barang...

Job Fair Kota Bekasi, 7 Ribu Pencaker Berebut 3,5 Ribu Loker di 50 Perusahaan

KOTA BEKASI - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menghadiri pembukaan Job Fair Kota Bekasi 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bekasi...

Sekda Bekasi Akui Kasus Ade Kunang Berpengaruh Terhadap Administrasi Pemerintahan dan Psikologis ASN

BEKASI - Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Pemkab Bekasi memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer dari...

Jawa Barat Berubah Nama Jadi Tatar Sunda, Dede Yusuf Khawatir Justru akan Terjadi Gesekan Antar Kelompok Budaya

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengingatkan usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda perlu dipertimbangkan secara matang. Menurutnya,...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan