Kamis, Juli 9, 2026
spot_img

Plt Bupati Bekasi Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir dengan Sensus Ekonomi

BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) di wilayah Kabupaten Bekasi.

Pencanangan dihadiri Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja bersama Kepala BPS Kabupaten Bekasi, Krido Saptono, di Kantor Bupati Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, pada Rabu (08/07/2026).

Pelaksanaan lapangan Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menghimpun data ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pendataan akan berlangsung hingga akhir Agustus 2026 dengan melibatkan petugas sensus yang akan mendatangi pelaku usaha secara langsung (door to door).

Plt Bupati Asep Surya Atmaja, menyampaikan sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan dan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Asep memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap data yang diberikan kepada petugas sensus. Karena seluruh informasi data yang dihimpun dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak berhubungan dengan pajak.

Berita Lainnya  Pemkab Bekask Raih Terbaik 1 Kategori Tata Kelola TJSLP Tingkat Jabar 2026

“Tidak perlu takut, karena kerahasiaan data yang warga berikan dijamin sepenuhnya oleh undang-undang dan tidak terkait dengan Pajak. Data yang ada sangat berharga untuk memajukan kesejahteraan dan perekonomian daerah,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan sensus, Plt Bupati Bekasi sendiri telah menjadi responden pendataan dalam sensus ekonomi 2026 yang dilakukan langsung oleh petugas sensus pada hari Rabu, (08/07/2026).

“Saya sudah didata dalam Sensus Ekonomi 2026, sekarang giliran bapak dan Ibu sekalian. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menyambut kedatangan petugas sensus dengan tangan terbuka. Berikanlah keterangan yang sebenar-benarnya dan jujur apa adanya,” ungkap Plt Bupati Bekasi.

Berita Lainnya  Imbas Kontroversi Lagu 'Lalaki Langit Lalanang Bejad', Bupati Purwakarta Diperiksa Kemendagri Selama 8 Jam

Ia juga mengajak partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menyukseskan kegiatan SE 2026 ini. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat terutama para pelaku usaha dalam memberikan informasi data yang benar dan akurat kepada petugas sensus.

Kepala BPS Kabupaten Bekasi, Krido Saptono, menjelaskan Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan ekonomi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia setiap 10 tahun sekali. Sensus ini bertujuan untuk memotret gambaran lengkap mengenai kondisi dan struktur perekonomian nasional maupun daerah.

“SE 2026 tujuan sebenarnya untuk memetakan potensi ekonomi di setiap wilayah. Selain pemetaan, ini juga nantinya akan dibuat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah baik untuk pengembangan usaha besar maupun UMKM. Pendataannya mencakup berbagai sektor usaha mulai dari perdagangan, jasa, perhotelan, hingga sektor semuanya kita data,” jelasnya.

Berita Lainnya  Plt Bupati Bekasi Minta Masyarakat Dukung Pembangunan

Krido menyebutkan adapun kunjungan lapangan SE 2026 telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode ini, petugas sensus akan melakukan kunjungan secara langsung ke rumah-rumah untuk mendata keluarga maupun pelaku usaha.

“Harapan kami, petugas kami bisa diterima di lapangan dalam menjalankan tugasnya pada Sensus Ekonomi 2026. Sehingga diharapkan kegiatan sensus ini bisa berjalan lancar sampai bulan Agustus nanti,” harapnya.***

Sumber : Diskominfo Bekasi

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Jawa Barat Berubah Nama Jadi Tatar Sunda, Dede Yusuf Khawatir Justru akan Terjadi Gesekan Antar Kelompok Budaya

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengingatkan usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda perlu dipertimbangkan secara matang. Menurutnya,...

Korupsi Batu Bara PLN, Polisi Bongkar Brankas Emas Batangan hingga Dollar Senilai Ratusan Miliar

BOGOR - Polisi menyita emas batangan 74 kilogram dan uang dollar Singapura dan Amerika Serikat saat menggeledah rumah di Sentul, Bogor pada Rabu (8/7/2026). Penggeledahan...

Khawatir Ganggu Nilai Pluralisme, Tokoh Masyarakat ini Tak Setuju Jika Nama Jawa Barat Diganti dengan Tatar Sunda

KARAWANG - H. Toto Suripto, tokoh masyarakat Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengaku tidak setuju jika nama Provinsi Jawa Barat dirubah menjadi Tatar Sunda. Dikatakan Toto,...

Soal Usulan Pergantian Nama Jawa Barat, Seluruh Fraksi DPRD Jabar Beri ‘Lampu Hijau’

BANDUNG - Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Tatar Sunda memasuki babak baru setelah seluruh fraksi di DPRD resmi memberikan lampu hijau...

Dugaan Pungli Pasar Bantargebang, Kejari Kota Bekasi Segera Periksa Kepala Disdagperin

KOTA BEKASI – Penyidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pengadaan dan pengelolaan fasilitas Pasar Bantargebang terus terus berjalan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi kini...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan