Sabtu, Mei 2, 2026
spot_img

Belasan Pengaduan Masyarakat Diselesaikan Laskar NKRI, Termasuk Kasus Asusila

KARAWANG | OPINIPLUS.COM | – Sepanjang tahun 2024, belasan kasus pengaduan masyarakat ditangani DPP Laskar NKRI. Dua diantaranya merupakan kasus asusila yang sudah naik di Pengadilan Negeri Karawang.

Kadiv Humas DPP Laskar NKRI, Surya Kencana mengatakan, sebagai lembaga kontrol sosial, Laskar NKRI memang menyediakan wadah pengaduan masyarakat. Dan sepanjang tahun 2024, belasan pengaduan masyarakat disampaikan ke DPP Laskar NKRI.

Yaitu dari mulai persoalan koperasi, ketenagakerjaan hingga kasus asusila. “Alhamdulillah sebagian pengaduan masyarakat bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Dan sebagian lainnya memang harus melalui proses hukum,” tutur Surya Kencana, usai rapat evaluasi akhir tahun 2024 pengurus DPP Laskar NKRI, Selasa (31/12/2024).

Berita Lainnya  Abi Azis Intruksikan BP3 Dukung Rafiudin Firdaus

Karawang yang identik dengan kota industri, sambung Surya, sebagian besar aduan masyarakat ke DPP Laskar NKRI adalah masalah kasus atau persoalan ketenagakerjaan.

Tetapi ada juga pengaduan masyarakat berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi dalam penyelesaiannya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

“Beberapa contoh seperti satu kasus asusila yang sudah naik di Pengadilan Negeri Karawang. Dan satu kasus asusila lainnya masih dalam proses penyelidikan di Polres Karawang,” paparnya.

Berita Lainnya  Kondisi 11 Warga Bekasi Korban Kecelakaan KRL Mulai Membaik

Sekjen DPP Laskar NKRI, Drs. H. Nana Taruna, S., MM. menambahkan, komitmen ‘Menegakkan Kebenaran’ akan terus dipegang teguh Laskar NKRI sebagai lembaga kontrol sosial. Dan melalui rapat evaluasi akhir tahun 2024, beberapa kasus pengaduan masyarakat ini akan terus dikawal sampai ditemukan titik solusi.

“Beberapa kasus pengaduan masyarakat ini tidak kita buka ke publik secara rinci, karena berkaitan dengan langkah-langkah dan strategi yang akan kami lakukan,” katanya.

Berita Lainnya  Hadirkan Ustaz Maulana, Sanema Tour Gelar  Halal Bihalal Antar Jamaah

Yang pasti, sambung Haji Nana, masyarakat tidak perlu khawatir ketika harus melaporkan kasus atau aduan persoalan ke DPP Laskar NKRI. Baik itu persoalan perdata ataupun pidana.

“Laskar NKRI hadir memang untuk membantu masyarakat. Persoalan perdata, pidana, hak asasi manusia atau persoalan/aduan masyarakat lainnya, insha Allah akan kami bantu semaksimal mungkin,” tandasnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Prabowo: Saya Tidak Rela Pejabat Pemerintah Bekerja Sama dengan Pengusaha Brengsek dan Serakah!

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berapi-api menyampaikan pidato di depan para buruh dan pekerja yang memperingati Hari Buruh Internasional di Monas, Jumat...

Stasiun KA Bekasi Timur Dibanjiri Buket Bunga, ‘Selamat Jalan bagi Mereka yang Telah Tiada’

KOTA BEKASI - Suasana berbeda tampak di Stasiun Bekasi Timur beberapa hari setelah tragedi kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Jakarta–Cikarang pada...

Noel Mau Gugat KPK Rp 300 Triliun, Kalau Menang Duitnya akan Dibagikan ke Buruh

JAKARTA - Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengeklaim akan segera menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara perdata dan pidana dengan nilai ganti...

Ade Kunang dan Ayahnya Diadili pada 4 Mei 2026

BANDUNG - Kasus suap ijon proyek di lingkungan Pemkab Bekasi akan segera disidangkan. Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang, dijadwalkan...

Misi Susi Pudjiastuti ‘Tenggelamkan’ Pinjol di Jawa Barat

BANDUNG - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB resmi menunjuk eks Menteri...

Hukum

Noel Mau Gugat KPK Rp 300 Triliun, Kalau Menang Duitnya akan Dibagikan ke Buruh

JAKARTA - Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengeklaim akan segera menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara perdata dan pidana dengan nilai ganti...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan