Selasa, September 15, 2026
spot_img

Belasan Pengaduan Masyarakat Diselesaikan Laskar NKRI, Termasuk Kasus Asusila

KARAWANG | OPINIPLUS.COM | – Sepanjang tahun 2024, belasan kasus pengaduan masyarakat ditangani DPP Laskar NKRI. Dua diantaranya merupakan kasus asusila yang sudah naik di Pengadilan Negeri Karawang.

Kadiv Humas DPP Laskar NKRI, Surya Kencana mengatakan, sebagai lembaga kontrol sosial, Laskar NKRI memang menyediakan wadah pengaduan masyarakat. Dan sepanjang tahun 2024, belasan pengaduan masyarakat disampaikan ke DPP Laskar NKRI.

Yaitu dari mulai persoalan koperasi, ketenagakerjaan hingga kasus asusila. “Alhamdulillah sebagian pengaduan masyarakat bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Dan sebagian lainnya memang harus melalui proses hukum,” tutur Surya Kencana, usai rapat evaluasi akhir tahun 2024 pengurus DPP Laskar NKRI, Selasa (31/12/2024).

Berita Lainnya  'Motekar Preneur' Dimulai, Omzet UMKM Ditarget Tembus Rp 1 Miliar

Karawang yang identik dengan kota industri, sambung Surya, sebagian besar aduan masyarakat ke DPP Laskar NKRI adalah masalah kasus atau persoalan ketenagakerjaan.

Tetapi ada juga pengaduan masyarakat berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi dalam penyelesaiannya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

“Beberapa contoh seperti satu kasus asusila yang sudah naik di Pengadilan Negeri Karawang. Dan satu kasus asusila lainnya masih dalam proses penyelidikan di Polres Karawang,” paparnya.

Berita Lainnya  Gus Kikin Resmi Terpilih sebagai Ketum PBNU 2026-2031

Sekjen DPP Laskar NKRI, Drs. H. Nana Taruna, S., MM. menambahkan, komitmen ‘Menegakkan Kebenaran’ akan terus dipegang teguh Laskar NKRI sebagai lembaga kontrol sosial. Dan melalui rapat evaluasi akhir tahun 2024, beberapa kasus pengaduan masyarakat ini akan terus dikawal sampai ditemukan titik solusi.

“Beberapa kasus pengaduan masyarakat ini tidak kita buka ke publik secara rinci, karena berkaitan dengan langkah-langkah dan strategi yang akan kami lakukan,” katanya.

Berita Lainnya  Modus 'Pentahelix' Kembali Disorot, Pengamat Minta Kejari Karawang Lebih Transparan

Yang pasti, sambung Haji Nana, masyarakat tidak perlu khawatir ketika harus melaporkan kasus atau aduan persoalan ke DPP Laskar NKRI. Baik itu persoalan perdata ataupun pidana.

“Laskar NKRI hadir memang untuk membantu masyarakat. Persoalan perdata, pidana, hak asasi manusia atau persoalan/aduan masyarakat lainnya, insha Allah akan kami bantu semaksimal mungkin,” tandasnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Berawal dari ‘Heureuy’, Pejabat Dishub Sukabumi Lecehkan Siswi PKL, Berakhir Dijemput Polisi

SUKABUMI - Seorang oknum pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi berinisial TIP yang diduga melakukan pelecehan terhadap siswi Praktik Kerja Lapangan (PKL) telah dijemput...

Tegas! Pemprov Jabar Tutup Aktivitas Pertambangan PT. MPB di Karawang Selatan

KARAWANG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menutup aktivitas pertambangan PT. Mas Putih Belitung  (anak perusahaan PT. Jui Shin Indonesia), yang tidak mematuhi ketentuan...

Singgung Soal ‘Ideologi Politik’, Kepala BGN Malah Salahkan Guru, Orang Tua Siswa, Wartawan hingga LSM yang ‘Ngeramein’ Keracunan MBG

JAKARTA - Meski total korban keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai hampir 50 ribu orang yang tersebar di 36 provinsi di Indonesia,...

KDM Nyatakan Tidak Ada Pelecehan di Kasus Wabup Sumedang dengan Sekprinya, Netizen Tak Percaya : “Ekspresi Tidak Bisa Berbohong”

BANDUNG - Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Wakil Bupati Sumedang, Muhammad Fajar Aldila terhadap sekretaris pribadinya berinisial RY dinyatakan 'clear' oleh Gubernur Jawa...

Disuruh Beli Mi Goreng Malah Mi Kuah, Prajurit TNI AU Meninggal Dianiaya Senior

JAKARTA - Serda Ahmad Muzammul Farisa (AMF), prajurit TNI AU di Magetan, Jawa Timur (Jatim), meninggal secara tak wajar setelah diduga dianiaya seniornya di...

Hukum

KPK Tangkap 17 Orang Terkait Pengurusan HGB di Kabupaten Bogor

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 17 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek, pada Senin (14/9/2026). Beberapa di antaranya ada Direktur...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan