BANDUNG – Rencana aksi demonstrasi sejumlah kelompok masyarakat di Jakarta pada 27 Agustus 2026 mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan meminta warga Jawa Barat tidak memaksakan diri berangkat ke Ibu Kota untuk mengikuti aksi tersebut.
Erwan tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi. Namun, ia mengingatkan agar kebebasan tersebut tidak berubah menjadi tindakan yang mengganggu ketertiban maupun mencoreng nama Jawa Barat.
Terlebih, organisasi serikat buruh di Jawa Barat dipastikan tidak menginstruksikan anggotanya untuk mengikuti aksi di Jakarta. Para buruh saat ini memilih berkonsentrasi mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.
“Ketua Serikat Pekerja Jawa Barat sudah menyampaikan tidak menginstruksikan kepada anggotanya untuk berangkat ke Jakarta karena sedang mengawal Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, mudah-mudahan dari Jawa Barat tidak ada yang berangkat kesana ya,” ungkap Erwan, Rabu (26/8/2026).
Menurut Erwan, kondisi Jawa Barat perlu tetap dijaga agar tetap aman dan kondusif. Ia berharap warga tidak ikut terseret dalam situasi yang berpotensi menimbulkan kericuhan.
“Itu hak mereka (menyampaikan aspirasi) tapi saya berharap tidak ke sana, kita jaga saja kekondusifan daerah kita jangan sampai terjadi kegaduhan, dan yang terpenting kita semua bisa menjaga daerah ini dengan sebaik sebaiknya,” katanya.
Namun, Erwan menyadari keputusan untuk mengikuti aksi merupakan hak pribadi setiap warga. Karena itu, jika tetap memilih berangkat, ia meminta masyarakat menyampaikan aspirasi secara tertib.
“Kalaupun berangkat, ya itu hak pribadi mereka untuk menyampaikan aspirasi, tapi ya kalaupun berangkat, berangkatlah dengan tenang, dengan sejuk, jangan sampai membuat pergaduhan, jangan sampai merusak nama baik Jawa Barat,” katanya.
Buruh Jabar Tak Kirim Massa ke Jakarta
Imbauan Erwan sejalan dengan sikap organisasi buruh di Jawa Barat. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat memastikan tidak akan mengirimkan massa untuk mengikuti aksi di Jakarta.
Ketua DPD KSPSI Jawa Barat Roy Jinto mengatakan tidak adanya instruksi untuk mengikuti aksi menjadi salah satu alasan pihaknya tidak mengerahkan anggota.
“Tidak ada yang ikut, kalau atas nama pribadi mungkin ada ya, tapi kalau atas nama organisasinya tidak ada,” ujar Roy.
Roy menegaskan, fokus utama KSPSI Jawa Barat saat ini adalah mengawal pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang tengah berjalan di Panitia Kerja (Panja) DPR RI.
“Isu kita RUU ketenagakerjaan, kita sedang mengawal RUU Ketenagakerjaan yang sedang pembahasan di Panja,” katanya.
Pengawalan tersebut, kata Roy, berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi salah satu dasar dalam pembahasan regulasi ketenagakerjaan. KSPSI bahkan tengah menyiapkan agenda aksi khusus yang berkaitan dengan isu tersebut.
“Sesuai putusan MK harus sudah beres nih, jadi kita memang sedang melakukan pengawalan dan persiapan untuk aksi khusus ketenagakerjaan,” ucapnya.
Sikap serupa disampaikan Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat, Dadan Sudiana. Ia memastikan organisasinya tidak memiliki agenda untuk mengirimkan massa ke Jakarta.
“Tidak ada,” singkat Dadan.***
Sumber : Detik.com
