Kamis, Mei 28, 2026
spot_img

40 Kios dan Bangli di Kawasan Puncak Cianjur Ditertibkan, Emosi Pedagang Mereda Setelah KDM Janji Berikan Kompensasi Rp 10 Juta

CIANJUR – Sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan para pemilik kios dan bangunan liar (bangli), di Jalur Puncak, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur,  saat akan ditertibkan, pada Rabu (27/5/2026).

Namun demikian, emosi warga tersebut mereda dan merelakan bangunannya untuk dibongkar, setelah berdialog langsung dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM).

Pasalnya, KDM menjanjikan kompensasi Rp 10 juta untuk para pemilik bangunan yang dibongkar tersebut. Bahkan KDM menyebut akan memberikan biaya mengontrak rumah hingga membangunkan rumah bagi para pemilik bangunan yang belum memiliki rumah.

Berita Lainnya  KDM Pimpin Pembongkaran Kios di Cicadas, Janji Berikan Pekerjaan Baru bagi PKL

“Kompensasi Rp 10 juta. Buat yang belum punya rumah nanti dibuatkan rumah. Sementara ngontrak, dikasih untuk kontrakannya,” tutur KDM, dilansir dari unggahan video instagram @dedimulyadi71.

Dayat (20), salah seorang pedagang mengaku tidak pernah menerima surat pemberitahuan penertiban bangunan. Ia mengetahui informasi penertiban setelah bertanya ke pedagang lain.

“Makanya tadi sempat ada protes dari penjual,” kata Dayat, pedagang yang sudah 20 tahun berjualan di Kawasan Puncak Cianjur ini.

Sementara itu, Kasatpol PP Kabupaten Cianjur, Djoko Purnomo mengatakan, dana kompensasi tersebut diberikan oleh Pemprov Jabar melalui rekening dari pedagang yang sudah didata.

Berita Lainnya  KDM Mau Jadikan Tuparev sebagai Kota Tua, Ikonik Ruang Publik Karawang yang Tidak Semrawut

“Betul tadi disampaikan langsung oleh pak Gubernur akan ada dana kompensasi untuk yang ditertibkan,” katanya, dilansir dari Detik.com.

Menurutnya, bantuan rumah tinggal akan diberikan pada pedagang atau pemilik bangunan yang belum memiliki rumah.

“Kalau yang belum punya rumah nanti didata, kemudian disiapkan rumah. Jadi khusus yang belum punya rumah. Nanti didata okeh Kades,” kata dia.

Djoko menambahkan, penertiban kios dan bangunan liar dilakukan untuk penataan kawasan puncak. Pasalnya Puncak akan difokuskan kembali menjadi tujuan wisata di Jawa Barat.

Berita Lainnya  Tolak Hilirisasi Aspal Buton Dibangun di Karawang, Sultan Buton Surati Prabowo

“Puncak dua akan dibangun untuk alternatif jalan. Sedangkan Puncak I difungsikan kembali sebagai jalur wisata. Makanya ditata kembali, diawali dengan penertiban bangunan liar,” kata dia.

Menurut Djoko, saat ini ada 40 bangunan yang ditertibkan. Nantinya penertiban dilanjut ke titik lain sepanjang Jalur Puncak

“Untuk titik ini ada 40 kios dan bangunan. Nanti yang di bawah juga akan ditertibkan di agenda berikutnya,” pungkasnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Tak Ada Intruksi Prajurit TNI Turut Serta Berantas Begal

JAKARTA - Markas Besar (Mabes) TNI memastikan tidak ada instruksi langsung dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto agar prajurit TNI turut serta memberantas...

Menteri HAM Pigai Tak Setuju Begal Ditembak Mati

BANDUNG - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menolak wacana penembakan langsung terhadap pelaku begal seperti yang disampaikan Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi...

Polisi Ungkap Bengkel Motor di Cirebon Dijadikan Tempat Penjualan ‘Pil Setan’

CIREBON - MAB (31), seorang pemilik bengkel motor di Desa Jatiseeng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, terpaksa diamankan Satres Narkoba Polresta Cirebon, setelah diduga menjadi...

Bakal Surati Prabowo, Fraksi Golkar Minta MBG Tak Ambil Anggaran Pendidikan

JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar di MPR RI Melchias Markus Mekeng meminta dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengambil anggaran pendidikan dalam Anggaran...

Fortusis Jabar Minta Kejelasan Program ‘Sekolah Maung’

BANDUNG - Kelompok pemerhati pendidikan Jawa Barat bersama Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat meminta kejelasan arah dan keberlanjutan program Sekolah Manusia Unggul...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan