Jumat, Mei 22, 2026
spot_img

Mangkir dari Panggilan DPRD Karawang, Koperasi Pindo Deli Siap-siap Dipolisikan

KARAWANG – Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar Komisi II DPRD Karawang, Kamis (21/5/2026). RDP ini membahas persoalan aduan puluhan eks anggota Koperasi PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills yang belum diberikan haknya.

RDP dihadiri Dinas Koperasi, Polres Karawang, Bagian Hukum Setda, serta puluhan korban eks anggota koperasi Pindo Deli yang didampingi Tim Hukum Jabar Istimewa (Jabis) Karawang.

Namun sayangnya, pihak Koperasi Pindo Deli yang justru sedang bersengketa malah absen atau mangkir dari undangan DPRD Karawang.

Berita Lainnya  252 Siswa di Jakarta Timur Keracunan MBG

Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah mengatakan, sebanyak 36 eks anggota Koperasi Pindo Deli ini belum diberikan haknya.

Menurutnya, DPRD Karawang telah dua kali memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut. Komisi II juga sempat mendatangi kantor Koperasi Pido Deli. Tetapi tidak berhasil bertemu dengan pengurus inti.

“Waktu itu pihak koperasi menjanjikan akan mencicil pembayaran kepada para eks karyawan. Tetapi sampai hari ini belum ada realisasi pembayaran hak para korban,” ujar Mumun.

Mumun memperingatkan, apabila tidak ada itikad baik dari pihak koperasi maupun perusahaan, maka DPRD akan mendorong penyelesaian melalui jalur hukum dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH).

Berita Lainnya  Warga Cijambe - Subang Gempar Temuan Bayi Perempuan Dibuang di Semak-semak

“Kalau tidak ada niat baik, kami terpaksa akan menggandeng APH untuk melangkah ke jalur hukum,” katanya.

Koperasi Pindo Deli akan Dipolisikan

Ketua Koordinator Tim Hukum Jabis Karawang, Saripudin menilai jika ketidakhadiran pihak koperasi dalam RDP menunjukkan minimnya itikad baik untuk menyelesaikan persoalan.

“Sangat disayangkan pihak Koperasi Pindodeli tidak hadir. Kami sudah membangun komunikasi, tetapi sampai sekarang belum ada langkah konkret untuk mengembalikan kerugian klien kami,” ujarnya.

Berita Lainnya  Euforia Milangkala Tatar Sunda Dikritik, 'Harusnya Perkuat Ekosistem Budaya, Bukan Sekadar Event'

Saripudin mengungkapkan, total kerugian yang dialami 36 korban mencapai sekitar Rp450 juta. Jika dalam waktu dekat tidak ada penyelesaian, pihaknya memastikan akan mengambil langkah hukum.

“Ketika tidak ada itikad baik dan penyelesaian, tentunya kami akan mengambil langkah tegas, termasuk melaporkan ke kepolisian,” tandasnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

2 Buruh Tani di Pantura Subang Tewas Tersambar Petir

SUBANG - Nasib nahas menimpa dua orang buruh tani asal Desa Cigugur, Kecamatan Pusakajaya, Subang, yang kehilangan nyawa akibat tersambar petir saat bekerja memanen...

Isu Teror Pocong di Tanggerang, Polisi Imbau Warga Tenang dan Tingkatkan Kewaspadaan

TANGGERANG - Isu liar teror 'pocong' mencuat di bilangan Tangerang. Isu itu menyebutkan adanya pocong tipuan meneror warga di Kecamatan Rajeg, Tangerang, Banten. Heboh isu...

Dana Bantuan Provinsi Turun Drastis, Anggota DPRD Sukabumi Kritik Dedi Mulyadi

SUKABUMI - Transfer keseluruhan dana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Kota Sukabumi turun drastis di periode Dedi Mulyadi. Hal itu diungkap oleh anggota DPRD...

GRIB Jaya Dukung Kejari Karawang Bongkar Korupsi, dari Mulai Pokir Dewan hingga Jual Beli Proyek Dinas

KARAWANG - Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya) mendukung langkah penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, khususnya dalam penanganan kasus dugaan ...

Ada Oknum Jual Nama KDM, Abang Ijo : “Bang Jo Khodam-nya Dedi Mulyadi”

PURWAKARTA - Terkait persoalan piutang pribadi yang sedang dipersoalkan Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, kabar teranyar menyebutkan ada oknum yang mengatasnamakan utusan Gubernur...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan