KOTA BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi masih menunggu kejelasan terkait bentuk bantuan dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan Flyover Bulak Kapal di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi Idi Sutanto mengatakan, pembahasan bantuan tersebut sampai saat ini masih berada pada tahap koordinasi di tingkat pusat dan belum ada arahan resmi yang diterima pemerintah daerah.
“Saat ini masih menunggu skema bantuan Presiden seperti apa, apakah lewat Kementerian Perhubungan, Kementerian PU (Pekerjaan Umum), atau langsung ke daerah. Masih menunggu tindak lanjut dari Kemenko Infrastruktur dan Setneg (Sekretariat Negara),” ujar Idi saat ditemui di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (11/5/2026).
Menurut Idi, Pemkot Bekasi sudah dua kali mengikuti rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan usai adanya pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan flyover di wilayah tersebut.
Namun, sampai saat ini pemerintah daerah belum mendapatkan kepastian terkait mekanisme bantuan maupun pelaksanaan proyek tersebut.
“Karena kami pemerintah daerah, fungsinya hanya menanyakan. Terakhir hari Kamis kemarin rapat dari Kemenkeu dan Kemenko Infrastruktur. Sudah naik level, tapi belum ada arahan resmi,” kata dia.
Idi berharap dalam satu hingga dua pekan ke depan sudah ada keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait kelanjutan proyek Flyover Bulak Kapal.
“Mudah-mudahan satu dua minggu ada kabar, nanti baru kami bisa pastikan,” ujarnya.
Idi menjelaskan, sebelumnya pembangunan Flyover Bulak Kapal telah masuk dalam rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran awal sebesar Rp 20 miliar pada tahun ini.
Proyek tersebut semula direncanakan menggunakan skema multiyears hingga rampung pada akhir 2027.
Namun, setelah muncul pernyataan pemerintah pusat mengenai percepatan pembangunan pascakecelakaan kereta di Bekasi, Pemkot Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih menunggu kepastian bantuan pusat sebelum melanjutkan tahapan proyek.
“Tapi karena ada statement dari pemerintah pusat mengenai percepatan, provinsi sama Pemkot nunggu dulu kepastian bantuan Presiden seperti apa. Kalau memang itu jadi, anggaran Bulak Kapal kita geser ke proyek bulan-bulan,” kata Idi.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih banyaknya pelintasan sebidang yang belum memiliki sistem pengamanan memadai sehingga rawan menimbulkan kecelakaan.
Hal itu disampaikan Prabowo usai meninjau korban kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi dengan KRL Commuter Line di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026).
“Secara garis besar memang kita perhatikan di lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak terjaga. Pemerintah Daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat dan keperluan kereta api sangat mendesak,” ujar Prabowo.
Pemerintah pusat juga disebut menyiapkan anggaran hingga Rp 4 triliun untuk meningkatkan pengamanan pelintasan sebidang, termasuk pembangunan flyover di titik-titik rawan.***
Ket foto : Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi Idi Sutanto.
Sumber : Kompas
