SUBANG — Polemik dugaan intervensi politik dalam tubuh olahraga dan birokrasi di Kabupaten Subang kian memanas menjelang Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) KONI yang dijadwalkan berlangsung pada 29 April 2026.
Isu tersebut mencuat setelah beredarnya pesan WhatsApp bernada ancaman yang diduga berasal dari anggota DPR RI, Elita Budiati.
Raja Lembaga Adat Karatwan Galuh Pakuan, Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sangga Buana, menyampaikan kritik keras terhadap dugaan praktik intervensi yang dinilai tidak hanya menyentuh ranah olahraga, tetapi juga merambah ke dalam birokrasi pemerintahan daerah.
Dalam pernyataannya, Evi Silviadi menyoroti dugaan keterlibatan Elita Budiati dalam berbagai kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
Ia bahkan menyebut adanya indikasi campur tangan dalam pengambilan keputusan proyek hingga pengelolaan anggaran dinas.
Menurut Evi, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya independensi birokrasi dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
“Ia bukan bagian dari pemerintah daerah, tetapi diduga ikut mengatur kebijakan hingga proyek dan anggaran. Ini berbahaya jika benar terjadi,” ujarnya.
Evi juga menyinggung relasi keluarga antara Elita Budiati dengan Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila tidak dijaga secara profesional.
Polemik semakin memanas setelah beredarnya tangkapan layar pesan WhatsApp yang diduga dikirim oleh Elita Budiati kepada para pemilik suara di KONI Subang.
Dalam pesan tersebut, terdapat kalimat yang menyinggung kemungkinan “closing dana” apabila cabang olahraga memilih pemimpin yang tidak sejalan dengan pemerintah daerah.
“Pemerintah gampang tinggal closing dana juga beres,” demikian bunyi kutipan pesan yang beredar.
Pernyataan ini memicu kekhawatiran luas karena dianggap sebagai bentuk tekanan terhadap independensi cabang olahraga dalam menentukan pilihan.
Menanggapi hal itu, Evi menegaskan bahwa jika pesan tersebut benar adanya, maka tindakan tersebut merupakan bentuk nyata *abuse of power* atau penyalahgunaan kewenangan.
“Kalau benar, ini jelas bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Mengancam anggaran kepada cabor sama saja mengancam rakyat,” katanya.
Ia menilai, penggunaan anggaran sebagai alat tekanan politik merupakan preseden buruk yang dapat merusak sistem pembinaan olahraga serta demokrasi organisasi.
Evi juga secara terbuka mempertanyakan legitimasi Elita dalam mencampuri urusan internal daerah. Ia menegaskan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki posisi struktural dalam Pemerintah Kabupaten Subang.
“Dia bukan pemerintah daerah. Bukan pengambil kebijakan. Tidak punya kewenangan untuk mengatur anggaran daerah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mempertegas sikap Evi yang menolak segala bentuk intervensi eksternal terhadap proses pengambilan keputusan di daerah, termasuk dalam organisasi olahraga.
Lebih jauh, Evi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan menyelidiki dugaan intervensi dalam pengelolaan anggaran di Subang.
Ia menilai perlu adanya pengawasan menyeluruh terhadap setiap aliran dana di lingkungan pemerintah daerah guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
“KPK harus turun. Selidiki setiap anggaran yang keluar. Jangan sampai ada intervensi untuk kepentingan politik,” tegasnya.
Menurut Evi, dampak dari dugaan intervensi ini tidak hanya dirasakan dalam birokrasi, tetapi juga langsung menyasar dunia olahraga. Cabang olahraga disebut berada dalam tekanan untuk menentukan sikap politik dalam Musorkablub.
Ia mengingatkan bahwa organisasi olahraga harus tetap independen dan tidak boleh dijadikan alat kepentingan politik.
“Cabor harus bebas menentukan pilihan. Jangan ada tekanan, apalagi dengan ancaman anggaran,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Elita Budiati belum memberikan klarifikasi resmi terkait pesan WhatsApp yang beredar maupun tudingan intervensi tersebut.
Sementara itu, situasi di kalangan insan olahraga Subang masih dinamis. Para pengurus cabor diimbau untuk tetap menjaga integritas serta fokus pada tujuan utama, yakni peningkatan prestasi atlet.
Pengamat menilai, kondisi ini menjadi ujian serius bagi integritas tata kelola olahraga dan pemerintahan di daerah. Transparansi, akuntabilitas, dan independensi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.
Musorkablub KONI Subang diharapkan tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin baru, tetapi juga momentum memperbaiki sistem yang lebih bersih dari intervensi dan kepentingan politik.***
Sumber : metronusantaranews.com
Ket foto : Elita Budiati – Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sangga Buana