JAKARTA – Badan Gizi Nasional menggelontorkan anggaran sebesar Rp 5,7 miliar untuk berlangganan lisensi Zoom Meeting selama April-Desember 2026.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan anggaran itu diperlukan untuk menopang kebutuhan koordinasi berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam menjalankan makan bergizi gratis atau MBG.
“Untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang membutuhkan koordinasi luas, penyampaian arahan teknis secara seragam, serta edukasi kepada berbagai pemangku kepentingan,” kata Dadan dalam keterangannya di laman BGN dikutip Sabtu, 25 April 226.
Layanan video conference itu dikelola oleh Pusat Data dan Informasi BGN dengan kapasitas untuk 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.
Menurut Dadan, seluruh orang dalam struktur BGN menggunakan fasilitas itu, mulai dari pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator hingga kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di daerah.
Dadan menekankan bahwa keberhasilan proyek MBG sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi para pemangku kepentingan melalui rapat, sosialisasi kebijakan dan pedoman teknis, bimbingan bagi pelaksana, hingga evaluasi program. Atas dasar itu, pengadaan anggaran sebesar Rp 5,7 miliar dianggap sepadan untuk memfasilitasi konferensi virtual selama sembilan bulan.
“Dengan dukungan kapasitas besar tersebut, BGN dapat menjangkau hingga puluhan ribu peserta dalam satu waktu, termasuk pelaksana di berbagai wilayah yang membutuhkan arahan langsung dari pusat,” tutur dia.
Dadan menerangkan, sarana komunikasi digital dengan kapasitas besar diperlukan untuk memastikan keselarasan informasi di seluruh jenjang pelaksanaan MBG karena program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini melibatkan berbagai pihak.
Ia menilai pengadaan untuk pembelian lisensi rapat daring merupakan upaya BGN memastikan seluruh pelaksana memahami arahan, pedoman dan standar yang sama.
“Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program,” kata ahli serangga IPB University ini.
Sebelumnya, kejanggalan pengalokasian dana Rp 5,7 miliar untuk kebutuhan Zoom Meeting oleh BGN menuai sorotan setelah diungkap oleh akun Instagram @voxarea.
Berdasarkan penelusuran di Inaproc– portal pengadaan nasional terpusat yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)– ditemukan pengadaan sewa lisensi Zoom Meeting dengan pagu 5,79 miliar.
Pengadaan ini dikritik karena pagu yang digunakan memiliki selisih jauh dengan harga resmi aplikasi Zoom Meeting sesuai keterangan laman.
Misalnya lisensi video konferensi untuk kategori pro memasang tarif Rp 226 ribu per bulan untuk kapasitas 100 orang per pertemuan dengan durasi 30 jam. Kemudian lisensi kategori bisnis mematok harga Rp 249 ribu setiap bulan untuk 300 partisipan, dan kategori tertinggi enterprise yang informasi harganya tidak tercantum.***
Sumber : Tempo