KARAWANG – Dinamika hubungan antara Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin atau yang akrab disapa Bang Ijo, dengan Bupati Saepul Bahri Binzein (Om Zein) kembali menuai sorotan.
Ketua DPC Relawan Perjuanhan Demokrasi (Repdem) Kabupaten Purwakarta, Asep Yadi Rudiana, menilai polemik yang berkembang di ruang publik belakangan ini lebih banyak bernuansa pencitraan ketimbang substansi tata kelola pemerintahan.
“Kalau merasa tidak dilibatkan, itu diselesaikan di ruang internal pemerintahan. Bukan di media sosial. Jangan sedikit-sedikit jadi konten. Publik butuh kerja nyata, bukan drama politik,” kata Asep Bentar saat dimintai tanggapannya, Jumat (27/2/2026).
Menurutnya, dalam sistem pemerintahan daerah, posisi wakil kepala daerah bersifat membantu kepala daerah sesuai mandat dan penugasan.
Ia menegaskan, desain kelembagaan sudah jelas dan diatur dalam regulasi. Karena itu, kata dia, tidak tepat jika persoalan koordinasi dibuka dengan narasi yang berpotensi memancing spekulasi.
Asep bahkan menilai langkah-langkah komunikasi yang cenderung terbuka di media sosial bisa dibaca sebagai upaya membangun simpati publik.
“Kalau setiap dinamika internal dijadikan bahan konten, ini jadi preseden kurang baik. Pejabat publik itu bekerja berdasarkan sistem, bukan berdasarkan perasaan dilibatkan atau tidak dilibatkan,” tegasnya.
Ia menyarankan Wabup untuk lebih fokus menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memperkuat koordinasi internal ketimbang membangun opini di ruang digital.
“Sebagai wakil bupati, sebaiknya tahu diri dalam posisi kelembagaan. Berhenti cari sensasi demi viralitas. Fokus bekerja. Masyarakat Purwakarta butuh stabilitas dan hasil kerja konkret,” tambahnya.
Asep menekankan bahwa tantangan pemerintahan ke depan tidak ringan, mulai dari isu kesejahteraan, pelayanan publik, hingga efektivitas program daerah. Karena itu, menurut dia, energi pimpinan daerah seharusnya diarahkan pada konsolidasi dan eksekusi program, bukan pada polemik personal yang berulang.
“Kalau ada perbedaan pandangan, selesaikan secara dewasa. Jangan membangun persepsi seolah-olah ada ketegangan struktural. Itu justru bisa mengganggu kepercayaan publik,” pungkasnya.***
Sumber : rmoljabar.id
