Selasa, Juli 7, 2026
spot_img

Irit Bicara, Lurah Jujun Bantah Beri Informasi Keliru ke KDM

KARAWANG – Kepala Desa (Kades) Wadas, Kecamatan Telukjambe Barat, Junaedi (Lurah Jujun) terkesan irit bicara, saat dikonfirmasi mengenai pernyataanya di video viral yang menyatakan jika sewa lahan Manaf Zubaidi dengan PJT II habis di tahun 2024.

Diketahui, atas pernyataan Lurah Jujun tersebut, bangunan pribadi milik mantan jaksa Manaf Zubaidi di atas lahan tanah sewa PJT II tersebut ikut dibongkar aparat gabungan pada 10 November 2025 lalu. Alhasil, di lokasi sempat terjadi ‘adu mulut’ antara Manaf Zubaidi dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM).

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Lurah Jujun terkesan irit bicara. Ia menyarankan agar wartawan melakukan konfirmasi ke Pengacara Jabar Istimewa – Karawang, dengan alasan bahwa persoalan Saluran Sekunder Pasirpanggang sudah sepenuhnya diserahkan ke Pengacara Jabis.

Berita Lainnya  Tuntut Evaluasi MBG dan KDMP, Demo Mahasiswa Tutup Akses Menujul Tol Karawang Barat

“Itu harus ke Jabis Istimewa kalau mau konfirmasi mah. Ketuanya Pak Sarip sama Pak Ujang Suhana. Karena urusan SS Pasirpanggang sudah ditunjuk pak gubernur untuk pengacaranya,” kata Lurah Jujun, lewat pesan WhatsApp ke Opiniplus.com, Rabu (11/2/2026).

Lurah jujun juga membantah bahwa ia yang memberikan informasi ke KDM, soal sewa lahan Manaf Zubaidi dengan PJT II habis di tahun 2024.

“Itu PJT yang nyampaikan ke pak gubernur. Ada video youtobe pak gubernur, bukan saya yang menyampaikan. Kalau masalah tanah PJT semua sudah ditunjuk pak gubernur, tinggal konfirmasi dengan pengacara jabis,” timpal Lurah Jujun.

Sementara saat dikonfirmasi lebih lanjut, Jubir Jabar Istimewa – Karawang, Saripudin SH. MH menyampaikan, bahwa ia akan memberikan keterangan pers pada Kamis (12/2/2026) besok di lokasi Saluran Sekunder Pasirpanggung.

Berita Lainnya  Sidang Kasus Ade Kunang, Ono Surono Bantah Dugaan Aliran Dana untuk Konferda PDIP Jabar

Sekaligus ia menginformasikan bahwa kamis besok akan dilakukan pengukuran lahan oleh PJT II. “Besok aja bang di lokasi ya, sekalian besok ada pengukuran dari PJT II,” singkat Saripudin, melalui sambungan telpon.

Diberitakan sebelumnya, atas persoalan ini, Manaf Zubaidi mengaku bukan hanya mengalami kerugian materil. Tetapi juga kerugian imateril berupa nama baiknya telah tercemar atas pemberitaan di media massa yang sepihak, serta video-video viral di konten youtobe KDM.

Atas persoalan ini, Manaf Zubaidi juga dinon-aktifkan sementara sebagai Dewan Pengawas Yayasan Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang. Dan nama baiknya sebagai mantan jaksa menjadi rusak di mata mahasiswa, kampus dan masyarakat umum, karena dituding sebagai ‘mafia tanah’ yang menyewakan lahan PJT II.

Berita Lainnya  Polisi Ungkap Peredaran Obat Terlarang Berkedok Warung Kopi

Manaf Zubaidi juga menegaskan jika lahan yang ia sewakan ke Rumah Makan Penyet dan Rumah Makan Pani’isan yang bangunannya ikut dibongkar, bukan merupakan lahan PJT II. Melainkan lahan pribadinya di atas tanah SHM (Sertifikat Hak Milik).

Atas persoalan ini, Manaf Zubaidi lewat Kuasa Hukumnya Izwan SH. MH dari PERADI Jakarta menegaskan, bahwa pihaknya sedang mempersiapkan langkah gugatan hukum. Termasuk langkah somasi untuk Lurah Jujun yang dinilai telah memberikan informasi keliru kepada KDM, soal sewa lahan kliennya dengan PJT II.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Khawatir Ganggu Nilai Pluralisme, Tokoh Masyarakat ini Tak Setuju Jika Nama Jawa Barat Diganti dengan Tatar Sunda

KARAWANG - H. Toto Suripto, tokoh masyarakat Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengaku tidak setuju jika nama Provinsi Jawa Barat dirubah menjadi Tatar Sunda. Dikatakan Toto,...

Soal Usulan Pergantian Nama Jawa Barat, Seluruh Fraksi DPRD Jabar Beri ‘Lampu Hijau’

BANDUNG - Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Tatar Sunda memasuki babak baru setelah seluruh fraksi di DPRD resmi memberikan lampu hijau...

Dugaan Pungli Pasar Bantargebang, Kejari Kota Bekasi Segera Periksa Kepala Disdagperin

KOTA BEKASI – Penyidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pengadaan dan pengelolaan fasilitas Pasar Bantargebang terus terus berjalan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi kini...

Dulu Puji-puji dan Berlindung di Ketiak Dedi Mulyadi, Sekarang Lurah Jujun Serang Balik

KARAWANG - Siapa yang tidak tahu kedekatan antara Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) dengan Lurah Jujun atau Kades Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur,...

Dedi Mulyadi Beri Sanksi Om Zein, Renovasi 10 Rumah Janda Pakai Uang Pribadi dan Sekolahkan Anaknya

BANDUNG - Sambil menunggu sanksi yang akan diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) juga memanggil Bupati Purwakarta, Saepul...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan