KARAWANG – Tak seperti pernyataan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) sebelumnya, bahwa rekonstruksi jalan nasional dari mulai Bekasi, Karawang hingga Cirebon segera akan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) pascalebaran.
Satuan Kerja (Satker) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Jawa Barat (Jabar) Kementerian PU justru ‘blak-blakan’ menyatakan ketidaksanggupan untuk merekonstruksi total kerusakan ruas jalan Pantura di wilayah Kabupaten Karawang.
Kepala Pengawas Lapangan (Kawaslap) PPK 1.1 Jabar, Dedi Permayadi menyebut, jika biaya untuk merekonstruksi jalur Pantura sangat besar. Sementara di sisi lain, pagu anggaran dipangkas akibat kebijakan efisiensi.
“Kalau diberitakan ada rekonstruksi, itu kan gak semuanya. Nilainya nggak sebanyak itu. Kita bikin sekedar pemeliharaan. Efisiensi sih ya,” ungkapnya, dilansir dari tvberita.co.id, Sabtu (7/2/2026).
Ia mencontohkan, untuk merekonstruksi jalan beton per 1 kilometer saja dibutuhkan biaya sekitar Rp 100 miliar, sementara panjang jalan Pantura di wilayah Karawang mencapai 95 kilometer.
“Untuk menjadi beton itu per 1 kilo kurang lebih Rp 100 miliar, pokoknya gede lah. Sekitaran Rp 2,5 juta per meter, belum kali panjang lebar dan hitungan yang lainnya, dan ketebalannya,” papar Dedi.
Terlebih, sambung dia, kebijakan nasional saat ini lebih memprioritaskan sektor ketahanan pangan dibanding infrastruktur, sehingga berdampak langsung pada kemampuan pembiayaan proyek rekonstruksi jalan.
Meski demikian, Dedi menegaskan Satker PPK 1.1 Jabar tetap menjalankan tugas sesuai kewenangan dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia.
Saat ini pihaknya tengah mengebut pemeliharaan rutin berupa penambalan lubang (patching) menggunakan Cold Mix maupun Hot Mix (CAP), guna menjaga keselamatan pengguna jalan, khususnya menjelang arus mudik Lebaran.
Berdasarkan penyisiran jajarannya, dari total 361 lubang yang terdata, kini tersisa 287 lubang yang dalam proses penanganan.
Kemudian setelah Lebaran pun akan dilakukan holding atau pelapisan ulang di titik-titik tertentu yang kerap mengalami kerusakan.
“Target kita kan pokoknya insyaAllah sebelum lebaran tidak ada lagi lubang, menjaga keselamatan pengandara juga,” tandasnya.
KDM Sampaikan Janji Kemen PU untuk Rekonstruksi Jalan Nasional
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dikabarkan akan merekontruksi jalan rusak di sepanjang jalan nasional Klari-Jatisari, Kabupaten Karawang, yang selama ini dikeluhkan warga, karena telah banyak menelan korban kecelakaan lalu lintas.
Kabar ini disampaikan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), usai menggelar rapat koordinasi dengan Kemen PU, Balai Pengelola Jalan Tol, BBWS, serta bupati/wali kota se-Jabar, termasuk Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, di Lembur Pakuan – Subang, Kamis (5/2/2026).
Untuk penataan wilayah keluar-masuk gerbang tol Karawang, KDM kembali menegaskan jika gerbang Tol Karawang Barat menjadi kewenangan Pemprov Jawa Barat. Sementara gerbang Tol Karawang Timur menjadi kewenangan Pemkab Karawang.
Melalui rakor ini, KDM menegaskan jika Pemprov Jabar sudah mengusulkan rekontruksi jalan Karawang-Cirebon, bukan lagi tambal sulam.
“Tadi kita ngusulin bukan tambal, tapi rekontruksi,” kata KDM, dilansir dari unggahan video instagram @dedimulyadi71.
Diunggahan video sebelumnya, perwakilan dari Dirjen Kemen PU juga berjanji akan menambal kerusakan jalan nasional di Karawang sebelum lebaran.
“Nanti insha Allah Pak Gubernur, sebelum lebaran jalannya sudah kita tambal semua,” tuturnya.
“Kapan rekonstruksinya,” tanya KDM.
Dirjen Kemen PU menjelaskan bahwa rekonstruksi jalan akan dilakukan setelah lebaran. Yaitu dengan kebutuhan anggaran untuk rekonstruksi jalan nasional dari Bekasi hingga Cirebon sebesar Rp 1,4 triliun. Sementara anggaran tersedia saat ini sekitar Rp 500 miliar.***
Ket foto : KDM dan Bupati Aep, saat menyampaikan janji Dirjen Kemen PU PPK 1.1 Jabar yang akan merekontruksi jalur Pantura – Truk terguling di Jalur Pantura Karawang akibat jalan berlubang.
