Minggu, Juni 21, 2026
spot_img

Kabar Gembira! Bupati Aep Naikan Honorarium Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Rp 1,5 Juta

KARAWANG – Kabar gembira kini didapatkan para guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Karawang. Pasalnya, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh telah menaikan Honorarium Guru PPPK Paruh Waktu yang tadinya hanya Rp 800.000, kini menjadi Rp 1.500.000 rupiah.

Kebijakan ini diketahui saat Bupati Aep mengungumumkannya secara langsung di kegiatan apel pagi dan pengukuhan pengurus FKUB pada Senin (12/1/2026) pagi.

Bupati Aep mengaku bahwa ia telah berdiskusi dengan Sekda H. Asep Aang Rahmatullah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wawan Setiawan, mengenai awal rencana menaikan honorarium Guru PPK Paruh Waktu ini.

Berita Lainnya  Kasus Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Bekasi Mulai Disidang, JPU Sebut Kerugian Negara Capai Rp 21,7 Miliar

Awalnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan kenaikan honorarium Guru PPPK Paruh Waktu sebesar Rp 1.050.000,-. Tetapi kemudian ia memutuskan untuk menaikannya menjadi Rp 1,5 juta.

Bupati Aep berharap kebijakan ini bisa memacu semangat para Guru PPK Paruh Waktu dalam mengabdikan diri dalam pelayanan dunia pendidikan. Bupati Aep juga berharap agar semua unsur di Karawang bisa bekerja sama dengan baik dalam merealisasikan setiap program pembangunan.

“Jadi saya tidak mau yang baik nama bupati saja, saya tidak mau seperti itu,” tutur Bupati Aep.

Berita Lainnya  Karawang Gaduh Video Diduga Pasangan Muda-mudi LBGT yang Asik Berjoged

Melalui kesempatan apel pagi ini, Bupati Aep juga menyingung kebijakan perampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bupati Aep menegaskan agar semua Kepala Dinas mendengarkan intruksinya.

Karena ia berharap tidak terjadi ‘gagal bayar’ di tahun 2026. Karena ditegaskannya, ini berkaitan dengan trust atau kepercayaan publik terhadap kinerja pembangunan pemerintahan Kabupaten Karawang.

“Alhamdulillah hari ini di 2025 sudah banyak yang kita kerjakan. Tentunya di 2026 mari kita sama-sama kerjakan apa yang belum terealisasi,” kata Bupati.

Berita Lainnya  PDIP Dukung Moratorium Dapur dan Refocusing MBG

Di kesempatan terpisah, Sekda H. Asep Aang Rahmatullah menegaskan, bahwa kabar mengenai kenaikan honorarium Guru PPK Paruh Waktu tersebut benar adanya.

Kepada Redaksi Opiniplus.com, Sekda Asep Aang bahkan menegaskan bahwa kebijakan tersebut sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Karawang dan mulai berlaku Januari 2026.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Siapakah Fatimah Azzahra yang Berani Mengkritik Habis-habisan Program MBG

Sosok Mahasiswi Cerdas yang Menyita Perhatian Publik JAKARTA - Nama Fatimah Azzahra menjadi perbincangan luas di media sosial setelah tertangkap kamera wartawan saat melakukan orasi...

Roy Suryo dan dr. Tifa Ditahan, Jokowi akan Tunjukan Ijazah Asli di Pengadilan

SOLO - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menanggapi penahanan dua tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu UGM, Roy Suryo dan dr Tifauzia Tyassuma alias...

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Korupsi MBG, Total Sudah 6 Tersangka

JAKARTA - Kejagung kembali menetapkan tersangka baru di kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihak yang ditetapkan sebagai tersangka baru adalah...

Polisi Masih Upaya Pecahkan Misteri Tewasnya ASN Purwakarta, Ambil Sampel Darah untuk Uji Forensik

PURWAKARTA - Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta bekerja secara sistematis, teliti, dan bertahap dalam menangani kasus misterius kematian Yogi Saleh (40), Kepala...

KPK Putuskan Tidak Lanjutkan Penyelidikan Korupsi MBG

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk sementara waktu tidak melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan