Terus-terusan menuai pro kontra dan sorotan publik, kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengenai penanganan siswa bermasalah di barak militer disorot media asing.
Media asing asal Singapura, Channel News Asia (CNA) tiba-tiba menyoroti Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. Ini terlihat dalam artikelnya berjudul “Innovative or ‘dangerous’? Indonesia’s local leaders raise eyebrows with vasectomy-for-aid and other schemes”.
Disorot bagaimana 961 pemimpin daerah Indonesia bebas membuat program mereka sendiri. Namun, tulis laman itu, inisiatif Dedi membuat kamp pelatihan militer menimbulkan kontroversi.
“Mengenakan seragam hijau dan topi yang menyerupai milik tentara Indonesia, puluhan remaja laki-laki berbaris rapi di tengah lapangan di Purwakarta, Jawa Barat, sambil berteriak: “Siap, siap, siap! Keren! Ayo tetap semangat!”,” tulisnya, dikutip Senin (12/5/2025).
“Orang mungkin mengira mereka adalah tentara yang sedang menjalani pelatihan, tetapi sebenarnya mereka adalah siswa SMP Indonesia yang dianggap penjahat dan menjalani kamp pelatihan selama 14 hari,’ katanya.
“Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memperkenalkan program tersebut, yakin bahwa militerlah yang dapat mendisiplinkan para siswa ini. Ia telah mengalokasikan dana sebesar Rp 6 miliar rupiah untuk program tersebut dan menargetkan hingga 2.000 siswa untuk ikut serta.”
Diketahui, kebijakan KDM ini diapresiasi Menteri HAM, Natalius Pigai. Bahkan Natalius akan membuat gagasan KDM ini menjadi program nasional dengan cara diajukan ke Kemendikbud, jika saja KDM berhasil menerapkan programnya di Jawa Barat.
Alih-alih dianggap melanggar hak anak, kebijakan mengirim siswa bermasalah ini justru mendapat respon positif dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi.
Saat meninjau pelaksanaan Pendidikan Karakter Panca Waluya di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu (10/5/2025), Kak Seto menilai tidak ada hak anak yang dilanggar dalam kebijakan KDM ini.
Namun demikian, dari awal hingga saat ini Komnas HAM keukeuh (bersikukuh) tak setuju dengan usulan Menteri HAM Natalius Pigai soal pendidikan siswa di barak militer untuk diterapkan di seluruh Indonesia.
“Kami tidak setuju dengan usulan Kementerian HAM yang akan menjadikan itu justru sebagai kurikulum nasional,” kata Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, dilansir dari Kompas, Minggu (11/5/2025).
Alasan Komnas HAM tak setuju dengan usulan tersebut, karena militer tidak memiliki pengalaman untuk mendidik sipil. Dia juga mengatakan, pendidikan siswa di barak tersebut bukan bagian dari kewenangan TNI.
“Berdasarkan Undang-Undang TNI, kewenangan TNI itu adalah operasi perang dan operasi non-perang. Di dalam operasi non-perang itu tidak masuk kewenangan untuk membantu pendidikan, sehingga harus dikembalikan itu fungsi negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya. (Dari berbagai sumber)