Senin, November 23, 2026
Google search engine

Pemkot Bandung Data Para Pelaku Usaha di Sekitar Kebun Binatang

BANDUNG –  Pemda Kota Bandung mulai mendata pelaku usaha yang beraktivitas di dalam dan sekitar area Kebun Binatang Bandung sebagai langkah awal penataan pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah yang telah bersertifikat resmi.

Langkah ini dilakukan setelah lahan Kebun Binatang Bandung dipastikan memiliki status hukum yang sah atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, hasil kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

“Alhamdulillah, tanah tersebut kini telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Bandung. Ini hasil kerja sama erat dengan Kejati,” ungkap Kepala Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung, Awal Haryanto, (30/6/2025).

Pendataan dilakukan terhadap pelaku usaha yang berada di area dalam maupun luar Kebun Binatang, termasuk area parkir.

Pemkot Bandung menjadwalkan sosialisasi lanjutan pada (7/7/2025) yang akan diinformasikan melalui surat undangan kepada seluruh pelaku usaha yang telah didata.

Berita Lainnya  GEN MATIC, Ubah Menit di Sosmed Jadi Rupiah di Dompet, Dorong Kreativitas Digital Karawang

Setiap pelaku usaha wajib mengisi formulir yang dilengkapi dengan foto KTP dan data usaha.

Tim pendata dibagi menjadi dua kelompok, yakni yang bertugas di area luar dan area kios dalam, dengan titik masuk melalui gerbang Ganesha.

Tim terdiri dari Satpol PP, aparat kewilayahan, BKAD, dan Bagian Hukum Kota Bandung.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan aset yang akuntabel, Pemkot Bandung bersinergi dengan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (Kopsurgah KPK RI) serta Kejati Jawa Barat.

Langkah ini menunjukkan bahwa proses penataan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dan berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Pendampingan dari kejaksaan dilakukan sebagai upaya preventif untuk menghindari konflik hukum serta menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan lahan ke depan.

Berita Lainnya  KADIN Karawang Sambut Putusan Pengadilan yang Menangkan Kubu Almer

Dalam arahannya, Awal menegaskan bahwa pendataan ini bukan bentuk penggusuran, melainkan penataan agar pemanfaatan aset Pemkot sesuai hukum dan asas keadilan.

“Sejak 1970 sudah ada peringatan terhadap pemanfaatan lahan ini, tapi belum tertata. Sekarang, kita tindak lanjuti agar tidak ada lagi kerugian negara,” ujarnya.

Bagian Hukum Kota Bandung menambahkan bahwa lahan Kebun Binatang telah melalui proses panjang di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengadilan, sehingga kini sah sebagai aset Pemkot Bandung.

Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi di atasnya wajib terdata, tertib, dan legal.

“Pelaku usaha yang sekarang menempati akan diutamakan dalam proses pemanfaatan resmi ke depan, asalkan mau tertib dan berkontribusi,” jelasnya.

Pendataan difokuskan pada kios permanen, tidak termasuk pedagang kaki lima (PKL) di trotoar atau pedagang asongan seperti penjual topi dan mainan.

Berita Lainnya  Dituding Gelapkan Aset Desa, Kades Klari Siap Tempuh Jalur Hukum

“Semua kita data. Fokus kita kepada yang sudah lama berjualan secara menetap,” ujar Awal.

“Pendataan harus dilakukan teliti, jangan sampai ada kios atau pelaku usaha yang terlewat,” tegasnya.

Setelah proses pendataan dan sosialisasi selesai, Pemkot Bandung melalui mekanisme resmi akan menetapkan sistem pemanfaatan lahan, termasuk kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga.

Dalam kerja sama tersebut, pelaku usaha yang telah terdata akan diprioritaskan untuk tetap beroperasi secara legal dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

“Kita ingin semua tertata, tidak ada penggusuran. Tapi siapa pun yang memanfaatkan tanah milik pemerintah harus jelas, tertib, dan memberikan kontribusi kepada daerah,” pungkasnya. (Diskominfo Kota Bandung/Fau)

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Baru Dilantik 4 Bulan, Kapolresta Karawang Dimutasi ke Polda Papua

KARAWANG - Belum genap empat bulan bertugas di Kota Lumbung Padi sejak dilantik pada 27 Juli 2026, Kapolresta Karawang, Kombes Pol. Mario Prahatinto, dikabarkan...

Ahmad Doli Minta Polemik Desakan Pembukaan Ijazah Anggota DPR Tak Perlu Diperpanjang

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta polemik dan desakan pembukaan ijazah seluruh anggota DPR RI tidak diperpanjang. Pernyataan ini...

Kapolda Bengkulu Dimutasi Setelah Sujud Minta Maaf di Hadapan Mahasiswa

BENGKULU - Irjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid dimutasi dari jabatan Kapolda Bengkulu melalui surat telegram Kapolri yang terbit pada Jumat, 20 November 2026, sehari...

Ketua DPD RI Usul Wapres Ditambah Jadi 3 Orang, Bisa Ngantor di Kalimantan hingga Papua

JAKARTA - Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden, maksimal 3 orang, untuk memperkuat pengawasan pembangunan...

Sulitnya Cari Kerjaan, Suami di Garut Jajakan Istrinya ke Lelaki Hidung Belang Lewat MiChat

GARUT - Satuan Reserse Kriminal Polres Garut membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan pasangan suami istri di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Seorang pria berinisial...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan