Minggu, November 8, 2026
Google search engine

Komisi XIII DPR Semprot Pigai karena Mendadak Usulkan Tambahan Anggaran di Tengah Rapat

JAKARTA – Komisi XIII DPR menegur Menteri HAM Natalius Pigai karena mengusulkan tambahan anggaran secara mendadak di tengah rapat Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mempertanyakan keputusan tersebut karena mestinya materi itu disampaikan sebelum rapat.

“Kami sudah minta untuk niat baik. Kenapa baru disusulin di dalam rapat? Gimana mau bahasnya? Ininya sudah bagus, kami apresiasi ini. Jangan gara-gara nila setitik, rusak susu sebelangga,” ujar Willy dalam rapat.

Pigai pada kesempatan itu mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp492,9 miliar dari pagu indikatif Kementerian HAM dalam RAPBN 2027 sebesar Rp728 miliar.

Berita Lainnya  Seorang Remaja di Bogor Tewas Dibacok Usai Laga Persib Bandung vs Garudayaksa

Pigai mengatakan, usul penambahan itu akan dialokasikan untuk penegakan HAM sebesar Rp224,9 miliar dan dukungan manajemen Rp267,9 miliar.

“Untuk itulah penambahan kami mengajukan penambahan kepada DPR sebanyak Rp492.900.376.000,” ujar Pigai.

Merespons itu, Willy menilai pihaknya mendukung usulan anggaran Kementerian HAM, namun hanya untuk pos penegakan HAM, bukan dukungan manajemen.

“Untuk tambahan program pemajuan dan penegakan hak asasi manusia kita acc, tapi untuk dukungan manajemen kita tidak acc. Jadi jalan tengahnya begitu ya. Setuju ya? Nah ini kan karena komitmen kita begitu,” kata Willy.

Berita Lainnya  Aksi Women's March Jakarta Sampaikan 9 Tuntutan, Sempat Dorong-dorongan dengan Polisi

Sementara, anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka mengkritisi komposisi usulan penambahan anggaran itu yang sebagian besar untuk dukungan manajemen.

Padahal, merujuk Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres 156 Tahun 2024, tugas utama Kementerian HAM adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang HAM melalui pelayanan pengaduan, pembelaan, perlindungan, pemulihan korban dan kepatuhan HAM.

Rieke mencurigai komposisi usulan tambahan itu karena Kementerian HAM di bawah Pigai saat ini masih dalam masa transisi.

Berita Lainnya  Polisi Amankan Pelaku Pembacokan Remaja Bobotoh Bogor

“Jadi komposisi usulan tersebut perlu dikritisi karena 54,4 persen atau Rp267,9 miliar dialokasikan untuk lagi-lagi dukungan manajemen sedangkan 45,6 persen atau Rp224,9 miliar untuk program pemajuan dan penegakan HAM,” katanya.***

Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia “DPR Semprot Pigai Gegara Mendadak Usulkan Anggaran di Tengah Rapat” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260617202903-32-1370189/dpr-semprot-pigai-gegara-mendadak-usulkan-anggaran-di-tengah-rapat.

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Bahlil Bantah Terlibat Kasus Penyadapan Ilegal HP Presiden

MALUKU - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan tegas membantah tudingan yang menyebutkan dirinya terlibat...

Aksi Women’s March Jakarta Sampaikan 9 Tuntutan, Sempat Dorong-dorongan dengan Polisi

JAKARTA - Aksi unjuk rasa Women's March Jakarta (WMJ) 2026 yang digelar hari ini, Sabtu, 7 November 2026, sempat diwarnai ketegangan berupa aksi saling...

Terbakar Api Cemburu, Pria ini Injak-injak Kekasihnya hingga Meninggal Dunia

KARAWANG - Polresta Karawang telah menangkap seorang pemuda berinisial RHT atau RH (20) setelah diduga melakukan penganiayaan brutal terhadap kekasihnya, AAP (22), hingga meninggal...

Tahanan Perempuan Hamil di Dalam Sel, Kapolsek Dompu Dicopot, Anggotanya Diperiksa Propam Polda NTB

DOMPU - Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, mendadak dicopot dari jabatannya. Pencopotan terjadi ketika viral isu mengenai seorang tahanan perempuan yang dikabarkan hamil di dalam...

Jokowi Marah di Persidangan, Karena Dokter Tifa Sempat Datangi Makam Orang Tuanya

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku sangat tersinggung dan marah ketika hadir sebagai saksi pelapor dalam sidang kasus dugaan ijazah palsu...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan