Kamis, Juni 18, 2026
spot_img

Komisi XIII DPR Semprot Pigai karena Mendadak Usulkan Tambahan Anggaran di Tengah Rapat

JAKARTA – Komisi XIII DPR menegur Menteri HAM Natalius Pigai karena mengusulkan tambahan anggaran secara mendadak di tengah rapat Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mempertanyakan keputusan tersebut karena mestinya materi itu disampaikan sebelum rapat.

“Kami sudah minta untuk niat baik. Kenapa baru disusulin di dalam rapat? Gimana mau bahasnya? Ininya sudah bagus, kami apresiasi ini. Jangan gara-gara nila setitik, rusak susu sebelangga,” ujar Willy dalam rapat.

Pigai pada kesempatan itu mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp492,9 miliar dari pagu indikatif Kementerian HAM dalam RAPBN 2027 sebesar Rp728 miliar.

Berita Lainnya  Viral Video Klarifikasi Ibu Santriwati di Pekalongan : 'Anak Saya Hamil karena Mimpi dan Karunia Allah'

Pigai mengatakan, usul penambahan itu akan dialokasikan untuk penegakan HAM sebesar Rp224,9 miliar dan dukungan manajemen Rp267,9 miliar.

“Untuk itulah penambahan kami mengajukan penambahan kepada DPR sebanyak Rp492.900.376.000,” ujar Pigai.

Merespons itu, Willy menilai pihaknya mendukung usulan anggaran Kementerian HAM, namun hanya untuk pos penegakan HAM, bukan dukungan manajemen.

“Untuk tambahan program pemajuan dan penegakan hak asasi manusia kita acc, tapi untuk dukungan manajemen kita tidak acc. Jadi jalan tengahnya begitu ya. Setuju ya? Nah ini kan karena komitmen kita begitu,” kata Willy.

Berita Lainnya  Kejagung Bakal Periksa Seluruh Pengadaan Barang di BGN, dari Motor Listrik hingga Sepatu

Sementara, anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka mengkritisi komposisi usulan penambahan anggaran itu yang sebagian besar untuk dukungan manajemen.

Padahal, merujuk Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres 156 Tahun 2024, tugas utama Kementerian HAM adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang HAM melalui pelayanan pengaduan, pembelaan, perlindungan, pemulihan korban dan kepatuhan HAM.

Rieke mencurigai komposisi usulan tambahan itu karena Kementerian HAM di bawah Pigai saat ini masih dalam masa transisi.

Berita Lainnya  KPK Bongkar 'Politik Outsourching' Bupati Pekalongan

“Jadi komposisi usulan tersebut perlu dikritisi karena 54,4 persen atau Rp267,9 miliar dialokasikan untuk lagi-lagi dukungan manajemen sedangkan 45,6 persen atau Rp224,9 miliar untuk program pemajuan dan penegakan HAM,” katanya.***

Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia “DPR Semprot Pigai Gegara Mendadak Usulkan Anggaran di Tengah Rapat” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260617202903-32-1370189/dpr-semprot-pigai-gegara-mendadak-usulkan-anggaran-di-tengah-rapat.

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

KPK Putuskan Tidak Lanjutkan Penyelidikan Korupsi MBG

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk sementara waktu tidak melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan...

Kasus Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Bekasi Mulai Disidang, JPU Sebut Kerugian Negara Capai Rp 21,7 Miliar

BANDUNG - Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bandung mulai menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)...

Dua Aksi Unjuk Rasa Berbeda di Jakarta, Mahasiswa Kritik Prabowo-Gibran, Massa Orang Tua Dukung MBG Dilanjutkan

JAKARTA - Dua aksi unjuk rasa beda aspirasi digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026). Aksi pertama digelar Aliansi Masyarakat Jakarta Timur,...

Bawa Replika Alat Hukuman Pancung, Massa Aksi BEM SI Kepung DPRD Jawa Barat

BANDUNG - Dengan membawa replika alat hukuman pancung, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Barat menggelar aksi...

Firdaus Oiwobo Laporkan Tiyo Ardianto ke Polres Metro Tangerang Selatan

JAKARTA - Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM Tiyo Ardianto dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Selatan. Dia dipolisikan oleh pengacara Firdaus Oiwobo. "Membenarkan adanya...

Hukum

KPK Putuskan Tidak Lanjutkan Penyelidikan Korupsi MBG

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk sementara waktu tidak melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan