SUBANG – Situasi politik di Kabupaten Subang kian memanas setelah mencuatnya dugaan setoran gratifikasi bernilai miliaran rupiah di lingkaran pejabat daerah.
Ketegangan memuncak pada Kamis (20/11/2025), ketika jadwal klarifikasi Dr. Maxi di Polres Subang tiba-tiba dibatalkan, bertepatan dengan kunjungan mendadak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Pembatalan mendadak ini, ditambah absennya Bupati, Forkopimda, serta pejabat daerah yang biasanya mendampingi Gubernur, memicu spekulasi liar.
Aktivis antikorupsi menilai Subang tengah berada dalam kondisi darurat politik.
Klarifikasi Dibatalkan: Skandal Setoran Rp 1 Miliar Makin Panas
Kasus ini bermula dari laporan polisi yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Subang, Heri Sopandi, pada Rabu (12/11/2025).
Didampingi pengacara Pemkab, Dede Sunarya, serta advokat Irwan Yustiarta, Heri melaporkan Dr. Maxi atas dugaan pencemaran nama baik.
Heri menilai pernyataan Dr. Maxi yang menyebut dirinya sebagai perantara setoran ratusan juta rupiah dari para kepala dinas yang diduga ditujukan untuk Bupati Subang, Reynaldi Putra Andita telah mencoreng reputasinya.
Undangan Klarifikasi Bersifat Pasif, Bukan Panggilan Wajib
Meski massa dan aktivis siap mengawal kehadiran Dr. Maxi, ternyata surat dari Polres Subang hanya berupa “Undangan Klarifikasi”.
Undangan ini bersifat tidak mengikat sehingga kehadiran terlapor sepenuhnya menjadi pilihan.
“Undangan klarifikasi itu pasif, tergantung penerimanya mau datang atau tidak,” jelas Shandy Rizky Nugraha (Kinoy), Ketua Komunitas GBL Elit Subang.
Informasi terbaru menyebutkan Dr. Maxi tidak hadir, sementara undangan dari Polres telah dibatalkan atau dijadwal ulang.
Momen Janggal: Dedi Mulyadi Datang Tanpa Forkopimda
Yang membuat publik makin curiga adalah momen kedatangan Gubernur Dedi Mulyadi ke Polres Subang untuk meresmikan papan elektronik (Videotron).
Acara itu berlangsung tertutup dan hanya dihadiri Kapolres Subang, AKBP Dony Eko Wicaksono, beserta jajaran internal.
Hal paling mencolok adalah tidak hadirnya Bupati, Wakil Bupati, DPRD, maupun unsur Forkopimda lainnya.
“Tidak ada satu pun pendamping dari Forkopimda. Biasanya Bupati atau DPRD hadir,” ujar Kinoy.
Spekulasi Publik: Ada ‘Efek KPK’?
Ketidakhadiran Forkopimda serta sikap tertutup Gubernur memunculkan dugaan bahwa Dedi Mulyadi sengaja datang sendiri untuk melihat langsung kondisi Subang yang tengah bergolak pasca laporan dugaan korupsi Dr. Maxi ke KPK.
Biasanya ramah pada awak media, kali ini Gubernur Dedi tak memberi pernyataan apa pun dan langsung masuk ke mobil Lexus LX600 berpelat D 901 DM. Sikap ini menambah kuat anggapan bahwa ada dinamika serius di balik layar.
Manuver Hukum: Dr. Maxi Didukung Jadi Justice Collaborator
Pembatalan undangan klarifikasi memberi ruang gerak baru bagi kubu Dr. Maxi.
Para kuasa hukumnya sejak awal menolak opsi Restorative Justice, karena mereka menilai kasus ini justru harus diungkap secara tuntas.
Mereka mendorong Dr. Maxi menjadi Justice Collaborator (JC) untuk menguatkan laporannya ke KPK terkait dugaan gratifikasi di lingkungan pejabat Subang.
Di sisi lain, sikap Polres yang memberi undangan pasif dan kemudian menunda jadwal memunculkan persepsi bahwa ada upaya meredam sorotan publik.
Aktivis menilai kini bola panas berada di tangan Dr. Maxi apakah ia akan memperkuat laporannya di KPK atau membiarkan drama politik lokal berlanjut di tengah sorotan masyarakat tentang transparansi pejabat publik.***
Artikel ini telah tayang di PorosJakarta.com : https://www.porosjakarta.com/nusantara/066859311/subang-memanas-usai-laporan-ke-kpk-dr-maxi-batal-klarifikasi-di-polres-saat-dedi-mulyadi-datang-tanpa-forkopimda?page=2